JAKARTA – Kasus kekerasan yang menimpa aktivis HAM, Andrie Yunus, mulai memicu perombakan signifikan di struktur tinggi militer Indonesia. Sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi atas dugaan keterlibatan oknum anggotanya, jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI resmi diserahterimakan pada Rabu (25/3).
Letjen TNI Yudi Abrimantyo yang sebelumnya memimpin lembaga intelijen tersebut kini resmi menanggalkan posisinya di tengah sorotan tajam publik terkait serangan air keras yang melukai Wakil Koordinator KontraS tersebut.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai wujud komitmen TNI dalam menjaga integritas dan pertanggungjawaban organisasi. Meski pelaksanaan serah terima jabatan telah dilakukan di Mabes TNI, Cilangkap, pihak Puspen TNI belum merinci secara detail alasan di balik pergantian mendadak ini maupun keterkaitan langsung Letjen Yudi dengan peristiwa penyiraman tersebut. Fokus utama saat ini adalah memastikan proses hukum dan pembenahan internal berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Sejauh ini, penyelidikan internal yang dipimpin Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI telah mengungkap keterlibatan empat personel yang bertugas di Denma Bais TNI sebagai terduga pelaku. Keempat oknum tersebut, yakni Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES, diketahui berasal dari matra Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Komandan Puspom TNI, Mayjen Yusri Nuryanto, menyatakan bahwa pihaknya masih mendalami motif di balik serangan brutal tersebut serta peran masing-masing pelaku dalam perencanaan aksi di lapangan.
Tragedi ini bermula saat Andrie Yunus diserang oleh orang tak dikenal di kawasan Senen, Jakarta Pusat, pada Kamis malam (12/3) usai pulang dari kantor YLBHI. Akibat siraman air keras tersebut, korban mengalami luka bakar serius pada area wajah, mata, dada, hingga tangan, dan hingga kini masih menjalani perawatan intensif di RS Cipto Mangunkusumo. Pencopotan jabatan strategis ini pun dipandang banyak pihak sebagai sinyal keras dari panglima TNI bahwa tidak ada ruang bagi tindakan kekerasan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan hukum di tubuh militer. (*)
Editor : Indra Zakaria