PROKAL.CO- Pulau Kalimantan bersiap menghadapi lompatan besar dalam sejarah transportasi modern. Ambisi pemerintah Indonesia untuk membentangkan jaringan rel kereta api sepanjang 2.772 kilometer kini menemukan momentum emasnya. Rencana mega proyek domestik tersebut ternyata berjalan beriringan dengan konsep ambisius berskala internasional, yakni Trans Borneo Railway (TBR), sebuah jaringan kereta api lintas negara yang digagas oleh perusahaan asal Brunei Darussalam, Brunergy Utama Sdn Bhd.
Proyek TBR ini menjadi perbincangan hangat karena merancang jalur kereta cepat sepanjang 1.620 kilometer. Jalur ini nantinya akan membelah daratan Borneo untuk menghubungkan Pontianak, wilayah Malaysia, melintasi Brunei Darussalam, hingga bermuara di Ibu Kota Nusantara (IKN). Berdasarkan cetak biru yang sempat dirilis perusahaan, moda transportasi massal masa depan ini didesain mampu melesat dengan kecepatan fantastis mencapai 300 hingga 350 kilometer per jam, di mana waktu tempuh antarstasiun yang berjarak rata-rata 150 kilometer hanya akan memakan waktu sekitar 30 menit.
Pembangunannya sendiri dirancang dalam dua tahap besar. Tahap pertama akan fokus menyisir kawasan pesisir mulai dari Pontianak, Mempawah, Singkawang, Sambas, lalu menyeberang ke Kuching, Sibu, Bintulu, Miri di Sarawak, hingga menembus Limbang, Lawas, dan Kota Kinabalu di Sabah. Sementara itu, tahap kedua akan menjadi penyambung nadi utama dari Brunei menuju wilayah pedalaman Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, melintasi Long Bawan, Malinau, Tanjung Selor, Bontang, Samarinda, hingga berakhir di Balikpapan dan kawasan IKN.
Terkoneksi langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Kendati narasi kereta cepat pemecah isolasi pedalaman ini sangat memikat, pemerintah Indonesia menegaskan sikapnya untuk tetap rasional dan berhati-hati. Hingga akhir Mei 2026, Kementerian Perhubungan mengaku sama sekali belum menerima draf atau proposal hitam di atas putih secara resmi dari pihak promotor proyek lintas negara tersebut.
“Itu saya baru dengar memang ada semacam usulan dari Malaysia, dari Sarawak. Untuk kami sih dengan senang hati membahasnya. Apabila itu baik buat semuanya, kenapa tidak? Kita lihat niatnya dulu, hitungannya bagaimana. Kita harus kaji dulu hitungannya,” ungkap Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi.
Senada dengan hal tersebut, arah kebijakan pembangunan infrastruktur nasional kini mulai bergeser demi menghapus stigma bahwa pembangunan hanya berpusat di Pulau Jawa semata. Akselerasi konektivitas di pulau terkaya sumber daya alam ini dinilai sudah tidak bisa lagi hanya mengandalkan jalur aspal konvensional atau jalan tol. Indonesia yang merupakan negara kepulauan membutuhkan integrasi total dari moda laut, udara, dan khususnya kereta api guna menekan ongkos logistik yang tinggi.
“Pembangunan tidak boleh Jawa sentris. Kita bukan negara kontinental, sehingga pembangunan konektivitas tidak bisa menggunakan resep negara-negara kontinental,” ujar Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Masuknya kembali proyek Trans Kalimantan ke dalam agenda jangka panjang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) hingga tahun 2045 menjadi bukti keseriusan pemerintah. Gagasan ini membawa harapan baru bagi lebih dari 30 kelompok etnis yang mendiami bumi Kalimantan. Jika proyek integrasi lokal dan internasional ini berhasil diselaraskan pasca-kajian lintas kementerian, jalur kereta api ini tidak hanya akan memangkas waktu tempuh distribusi barang dan jasa, melainkan menjadi pemicu lahirnya jutaan lapangan kerja baru serta episentrum pertumbuhan ekonomi baru di jantung Asia Tenggara.(*)
Editor : Indra Zakaria