PROKAL.CO- Pemerintah Indonesia secara resmi membuka pintu lebar bagi korporasi asal Rusia untuk ikut mendanai dan membangun jaringan perkeretaapian strategis nasional. Langkah besar ini diambil sebagai bagian dari misi jangka panjang untuk memperkuat konektivitas antarpulau, sekaligus merealisasikan target ambisius menurunkan biaya logistik nasional hingga menyentuh angka 12,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2029 mendatang.
Peluang kerja sama bernilai taktis ini digulirkan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), usai menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Transportasi Federasi Rusia, Andrey Nikitin, di Moskow. AHY menegaskan bahwa sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memerlukan sistem transportasi massal yang tangguh sebagai urat nadi pemersatu bangsa dan penggerak ekonomi.
"Tujuan kami sederhana, bagaimana biaya logistik semakin efisien, konektivitas antardaerah semakin kuat, investasi dan lapangan kerja semakin tumbuh, serta distribusi barang dan layanan publik dapat menjangkau masyarakat dengan lebih baik," ujar AHY dalam lawatannya tersebut.
Guna mencapai target efisiensi tersebut, pemerintah Indonesia menawarkan proyek pembangunan di tiga koridor luar Pulau Jawa yang selama ini dinilai belum optimal, yakni:
Jalur Kereta Trans-Sumatera
Pengembangan jaringan rel ini difokuskan untuk mempercepat mobilitas logistik dan barang di sepanjang pulau andalan komoditas tersebut, guna menyambungkan pusat-pusat industri dengan pelabuhan utama.
Jalur Kereta Trans-Sulawesi
Pengembangan rute komersial seperti lintas Makassar–Parepare diproyeksikan mampu memperkuat integrasi ekonomi antara kawasan produksi pertanian, wilayah pelabuhan, dan kota-kota utama di Maros, Pangkep, dan Barru.
Jalur Kereta Trans-Kalimantan
Pembangunan interkoneksi darat di wilayah ini menjadi sangat krusial, salah satunya untuk mendukung efisiensi pengangkutan energi dan kelapa sawit menuju KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan serta menyokong logistik di sekitar kawasan ibu kota baru.
Saat ini, data menunjukkan dari sekitar 7.000 kilometer lebih jalur kereta aktif di Indonesia, mayoritasnya masih menumpuk di Pulau Jawa dan Sumatera. Padahal, urgensi angkutan barang berbasis rel terus melonjak tajam, di mana PT KAI mencatat volume angkutan barang menembus angka 69,2 juta ton, yang didominasi oleh angkutan batu bara hingga lebih dari 80 persen.
Oleh sebab itu, kemitraan yang disodorkan kepada Rusia dirancang tidak sekadar membangun rel, melainkan mencakup transfer teknologi berskala besar. Indonesia membidik kolaborasi di bidang rekayasa kereta cepat, sistem angkutan berat (heavy-haul rail), pemanfaatan transportasi rendah karbon, hingga adopsi pengelolaan transportasi perkotaan modern menilik kesuksesan pengelolaan Metro Moskow.
Upaya perombakan infrastruktur ini dipandang sangat mendesak. Meskipun biaya logistik Indonesia berhasil ditekan dari 23,8 persen pada 2018 menjadi 14,3 persen dari PDB, angka tersebut dinilai masih kalah saing dibandingkan negara-negara tetangga di ASEAN yang rata-rata sudah berhasil menekan biaya logistiknya hingga di bawah 10 persen. Melalui integrasi moda darat, laut, dan udara yang kuat, kolaborasi ini diharapkan mampu menghapus kesenjangan ekonomi luar Jawa demi pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh Nusantara. (*)
Editor : Indra Zakaria