PROKAL.CO, TANAH GROGOT- Miris nian nasib sejumlah guru swasta di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Betapa tidak, bukannya fokus mendidik, pikiran mereka terpecah karena harus dihadapkan pada realita kesejahteraan yang masih belum terpenuhi.
Para guru swasta ini, yang tergabung dalam Forum Komunikasi Sekolah Swasta (FKSS) Kabupaten Paser, itupun lantas mengadukan permasalahan mereka kepada DPRD Paser, Selasa (28/10/2025).
Problematika yang mereka bawa, di antaranya kesejahteraan guru swasta, pengangkatan guru pengajar pengganti (jarti) di sekolah negeri yang berdampak ke swasta, bantuan sarana sekolah swasta, penganggaran hibah ke sekolah swasta lebih proporsional dan bisa dianggarkan pada awal tahun.
Salah satu guru, Muliadi, menyampaikan kondisi sekarang miris sekali. Banyak guru yang sudah khawatir pada akhir bulan.
"Mereka (guru) juga butuh dana buat keluarga. Semoga di awal tahun depan ada kabar baik," kata Muliadi, Selasa (28/10/2025). Ada guru yang gajinya Rp 250 ribu per bulan.
Permasalahan lain yang disampaikan, beberapa sekolah swasta ada yang rutin terkena banjir. Peralatan yang dimiliki pun terimbas, hingga sekolahnya mau runtuh.
Perpindahan guru jarti lolos pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) juga berdampak pada guru di sekolah swasta karena akhirnya pindah ke sekolah negeri.
"Untuk perempuan mungkin beli skincare saja tidak cukup. Semoga kami bisa menikmati insentif guru seperti sekolah negeri. Kalau kami guru negeri di swasta, ada bantuan provinsi tidak dapat. Mungkin kami dikira malaikat," kata salah satu guru.
Asisten Pemerintah dan Kesra, Setkab Paser, Romif Erwinadi, menyampaikan harus disadari bersama, transfer keuangan daerah tidak ada apa-apanya dengan disparitas pembangunan selama ini. Kondisi infrastruktur ada yang masih sangat memperihatinkan.
"Dua puluh persen arahan dari pemerintah pusat untuk pendidikan sudah kita penuhi. Paser Tuntas ada misi ayo sekolah. Dunia pendidikan pasti mendapatkan perhatian lebih," kata Romif.
Baca Juga: Pemprov Kaltim Genjot Percepatan SPPG, Satgas MBBG Bahas Kendala dan Pemetaan Investor
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Paser, Zulkifli Kaharuddin, yang memimpin rapat dengan para guru itu mengatakan urusan pendidikan memang jadi pekerjaan rumah bersama, khususnya sekolah swasta yang jarang tersentuh.
"Alhamdulillah tahun ini kita bersilaturahmi dan berkumpul. Untuk hibah tahun 2026 kabar baiknya sudah DPRD perjuangkan agar dianggarkan di APBD murni," kata Zulkifli.
Sementara untuk pondok pesantren, ada lampu hijau karena pada 2026 ada peraturan daerah yang akan digodok khusus membahas bantuan untuk pondok pesantren.
Sedangkan untuk sekolah swasta di bawah yayasan, ia meminta bersabar karena regulasinya terus berubah.
DPRD dan pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam penganggaran ke yayasan agar tidak ada permasalahan hukum. Namun, pertemuan ini akan jadi pembahasan DPRD selanjutnya dengan pemerintah daerah sampai pemerintah pusat terkait aspirasi guru.
Ke depan yayasan diminta lebih berhati-hati lagi membangun sarana pendidikan. Jangan sampai di tengah jalan ada masalah kesulitan membayar guru dan permasalahan keuangan lainnya.
"Kami sangat mengapresiasi usaha teman-teman guru yang datang ke sini dari berbagai kecamatan," kata Zulkifli. (jib/far)
Editor : Faroq Zamzami