Prokal.co - TANA PASER - Para pimpinan Puskesmas yang tergabung dalam Forum Komunikasi Puskesmas (Forkompus) di Kabupaten Paser, berkunjung ke kantor wakil rakyat yaitu Sekretariat DPRD Paser menyampaikan keluhan yang hampir dialami seluruh Puskesmas.
Dari 19 Puskesmas di Kabupaten Paser, mayoritas permasalahan yang dikeluhkan adalah kekurangan SDM kesehatan, dan sarana prasarana penunjang kinerja.
Pimpinan Puskesmas Sebakung Taka dr Andi Emmy Marlina menyampaikan hal yang penting ialah tunjangan untuk pimpinan Puskesmas dan Kassubag Tata Usaha (TU).
Jabatan mereka yang hanya fungsional dan bukan eselon, dihadapkan pada tugas-tugas tambahan yang cukup berat dibanding petugas biasa. Berbeda dengan aturan sebelumnya di mana pimpinan Puskesmas dan Kassubag TU merupakan pejabat eselon IV dan memiliki tunjangan khusus.
"Kami tidak muluk-muluk berharap seperti petugas kesehatan di DKI Jakarta yang tunjangannya Rp 30-40 juta, 10 persennya saja sudah syukur," kata dr Emmy, Selasa (28/5).
Beberapa poin lain yang disampaikan para pimpinan Puskesmas ini adalah pengadaan petugas penata keuangan sebagai pengelola keuangan dalam menghadapi BLUD, penambahan dokter di Puskesmas rawat inap dengan minimal 4 dokter.
Perlunya Puskesmas pembantu dan rumah petugas di setiap desa, dukungan dari instansi mempercepat implementasi BLUD, kebutuhan laptop terkait rekam medis elektronik (RME), peremajaan mobil operasional, peningkatan kualitas jaringan internet untuk Puskesmas di pedesaan, dan penambahan daya listrik.
Sekretaris DPRD Paser M Iskandar Zulkarnain menyampaikan apresiasi terhadap para pimpinan Puskesmas yang telah menyampaikan aspirasinya dengan forum resmi. Menurutnya sudah jelas mandatory spending 20 persen pendidikan dan 10 persen kesehatan dari pemerintah pusat ke daerah. Ditambah lagi APBD Paser 2024 tembus Rp 4,5 triliun.
"Sekarang persoalannya bukan kita tidak ada anggaran, tapi apakah penggunaan itu strategis atau mendesak. Jika melihat kesehatan, itu mendesak. Saya yakin ini bisa terpenuhi," kata Zul sapaan akrabnya.
Menurutnya anggota DPRD perlu informasi seperti ini untuk menjalankan fungsinya. Dari 11 usulan, akan dibahas DPRD mana yang prioritas dan dikonfirmasi ke instansi terkait. Banyak sudah kebijakan yang telah dibantu DPRD setelah mendengarkan aspirasi langsung dari instansi dan juga masyarakat.
"Ini adalah momen pas ibu bapa sampaikan, karena selaras dengan tema pembangunan Kabupaten Paser 2025 yaitu peningkatan kualitas SDM pendidikan dan kesehatan," katanya. (Adv/jib)
Editor : Wawan