"PEMILIHAN umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira". Penggalan lagu lawas Pemilu zaman orde baru tersebut menggambarkan kondisi masyarakat Kaltim dan Balikpapan saat ini dalam menyongsong Pilkada 2024.
Namun di balik hingar bingar, ada kegamangan masyarakat tentang nasib demokrasi di Balikpapan. Keresahan masyarakat begini "Pilkada Balikpapan Apakah Kotak Kosong Lagi". Dari obrolan hangat warga yang melek politik, khawatir Pilkada Balikpapan 2024 akan terulang calon tunggal melawan kotak kosong. Parahnya lagi, ada kasak-kusuk Pilkada Kaltim juga diarahkan calon tinggal melawan kotak kosong.
Pada 27 November 2024 nanti, warga Balikpapan akan memilih dua pasang pemimpin yaitu Gubernur-Wakil Gubernur Kaltim dan Wali Kota-Wakil Wali Kota Balikpapan.
"Kalau nanti lawan kotak kosong lagi, Pilkada tidak rame. Ini kemunduran demokrasi lagi di Balikpapan. Nilai demokrasi jeblok lagi, politik tidak menggairahkan, " ujar Ketua RT 56 Batu Ampar Gugut Sugiharto SE yang sangat peduli dan antusias membahas politik.
Untuk diketahui, Wali Kota Balikpapan saat ini, Rahmad Mas'ud masih menjadi calon dari Golkar. Ada beberapa nama calon penantang, namun sayangnya banyak parpol sepertinya mepet lengket ke Rahmad Mas'ud. Ini yang memperkuat adanya dugaan, strategi Rahmad Mas'ud kembali melawan kotak kosong seperti pada Pilwali Balikpapan 2019 lalu.
Noor Thoha SPd SH MH, Ketua KPU Kota Balikpapan dua periode mengakui, bahwa fenomena kotak kosong tidak menggairahkan masyarakat untuk memilih. Dan hal ini mempengaruhi partisipasi pemilih di Balikpapan yang rendah, tidak sampai 60 persen atau hanya di kisaran 59,3 persen pada Pilkada Balikpapan tahun 2019 lalu yang calonnya hanya satu.
"Memang sih, secara regulasi dan aturan, calon tunggal diperbolehkan. Tetapi menurut saya, kotak kosong adalah kegagalan partai politik mengangkat kadernya untuk maju dalam Pilkada. Seharusnya partai politik berusaha mengusung kadernya. Ya kalau syarat dukungan 20 persen, berarti bisa 5 calon. Semakin banyak calon semakin baik karena masyarakat banyak pilihan untuk memilih," ujarnya.
Noor Thoha menambahkan, apabila Pilkada 2024 di Balikpapan seperti Pilkada 2019 calon tunggal melawan kotak kosong. Maka demokrasi di Balikpapan bisa dikatakan membosankan, stagnan, tidak dinamis. Yang dikhawatirkan lagi, partisipasi pemilih rendah lagi sehingga legitimasi calon yang terpilih kurang. "Pilkada 2019, Rahmad-Thohari 61,74 persen, kotak kosong 38, 26 persen. Sementara yang golput 40 persen lebih. Nah, ada yang berhitung begini. Kalau kotak kosong ditambah golput, maka Rahmad-Thohari kalah. Itu artinya legetimasi calon terpilih rendah, " paparnya.
Partisipasi rendah apakah bukan karena kegagalan KPU sebagai penyelenggara Pilkada? Noor Thoha tidak sendapat. Dia mengatakan, KPU sudah bekerja termasuk dalam upaya menaikkan partisipasi pemilih. KPU bekerja dari sisi sosialisasi tahapan pemilu atau Pilkada. "Kalau mengajak para pemilih untuk mencoblos, bukan hanya tugas KPU. Juga tugas Pemkot dan tugas Partai Politik. Memang partisipasi pemilih di Balikpapan dalam Pilkada masih rendah. Masih di bawah angka 60 persen. Sedangkan target secara nasional 77,5 persen, " pungkasnya.
Sinyal Kotak Kosong Menguat
AKHIR-akhir ini banyak yang bertanya soal Pilkada Balikpapan 2024 yang sebentar lagi digelar. Pilkada Balikpapan 2024 terkesan adem ayem, tetapi sesungguhnya bergelora di masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pesta demokrasi.
“Masyarakat bila ketemu saya langsung nembak, "waduh pak, payah...sepertinya ada kokos lagi pak,” ujar Muhammad SH, tokoh masyarakat, tokoh Ormas, politikus 4 periode menjabat anggota DPRD Kota Balikpapan, imam masjid, sekaligus pengacara/advoked.
Dia mengatakan, dari ungkapan warga tidak menginginkan kotak kosong (kokos) lagi. Yang diharapkan adalah muncul calon lain sehingga masyarakat banyak pilihan untuk menentukan calon pemimpin kota ini.
Merespons kegamangan warga akan muncul kotak kosong (kokos) lagi, dirinya mencoba menjawab dengan sedikit serius. Pertama jika ada beberapa partai yang seirama menumpuk dukungan dan usungan kepada bacalon, itu sah-sah saja menurut undang-undang. "Kokos ada pilkada 2019 mendapatkan suara kurang lebih 96.000," ujar Muhammad.
Menurut Muhammad, apabila Pilkada 2024 benar terjadi aksi borong Partai memungkinkan terjadi lagi peristiwa 2019 yaitu kokos atau bisa diperhalus dengan CABON (Calon Boneka). "Semua itu ujung-ujungnya terpulang kepada hak pilih para pemilih, mau bagaimana. Mau pilih calon atau pilih kokos, " ujarnya.
Soal demokrasi di Balikpapan, Muhammad mengaku malas. "Saya sudah malas bicara demokrasi Balikpapan. Hahahaha. Yang pasti seluruh masyarakat Balikpapan berharap muncul Wali Kota-Wakil Wali Kota dari figur terbaik di Kota Balikpapan. Mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di Balikpapan yang belum selesai. Balikpapan sudah maju, tetapi masih banyak pekerjaan yang belum selesai. Seperti penanganan banjir yang belum tuntas, pelayanan PDAM yang belum maksimal, dan pelayanan masyarakat lainnya yang belum bagus. Dalam pendidikan masih kurangnya sekolah sehingga saat PPDB sering ada masalah, " pungkasnya. (*)
