Menyongsong Pemilihan Gubernur Kaltim 2024, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) mengadakan kuliah umum bertema perlindungan pesisir dan laut. Acara ini dihadiri oleh salah satu Bakal Calon (Bacalon) Gubernur Kaltim, Isran Noor, sedangkan calon lainnya, Rudy Mas’ud, absen karena kesibukan lain. Kuliah ini menjadi ajang bagi Bacalon untuk memaparkan ide dan gagasan mereka terkait pengelolaan pesisir dan kelautan Kaltim ke depannya.
Baca Juga: Puluhan Ribu Warga Menghadiri, Dendi Suryadi Deklarasikan Perubahan Besar untuk Kutai Kartanegara
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) menggelar kuliah umum dengan topik perlindungan pesisir dan laut pada Jumat (20/9), di Aula Rektorat Lantai 4, Samarinda. Acara ini dihadiri oleh Bacalon Gubernur Kaltim, Isran Noor, yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memaparkan ide dan kinerjanya terkait sektor kelautan dan lingkungan selama masa jabatannya. Sementara itu, Rudy Mas’ud, Bacalon lainnya, tidak bisa hadir karena terlibat dalam kegiatan lain.
Rektor Unmul, Abdunnur, menjelaskan bahwa kedua Bacalon diundang untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai pengelolaan pesisir dan laut Kaltim. “Kami berharap kedua kandidat bisa memberikan gagasan mereka, namun hanya satu Bacalon yang bisa hadir kali ini,” ujarnya.
Abdunnur juga menambahkan bahwa pihaknya berencana mengundang Rudy Mas’ud di kesempatan lain. “Kami akan mengundang Pak Rudy di kuliah umum berikutnya, mungkin dengan tema berbeda, tergantung pada topik yang mereka pilih untuk dieksplorasi lebih lanjut,” ungkapnya.
Dalam pemaparannya, Isran Noor banyak membahas capaian pemerintahannya, termasuk keberhasilannya dalam menekan emisi karbon di Kaltim yang mendapat apresiasi dari Bank Dunia. Ia juga menjawab pertanyaan seputar masalah pesisir dan kelautan, termasuk isu perebutan Pulau Balabalagan, yang menurutnya telah melalui jalur hukum namun gagal karena wilayah tersebut telah masuk ke Sulawesi Barat.
Isran juga menyoroti potensi besar sektor perikanan dan kelautan di Kaltim yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Ia menegaskan pentingnya pengelolaan berkelanjutan untuk memastikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. (mrf/beb)