PROKAL.CO, Masalah masalah mendasar yang selama ini mendera warga Balikpapan menjadi bahan dalam debat kedua Pilkada Balikpapan 2024.
Hal itu terkuak saat memasuki sesi keempat, di mana pasangan calon (paslon) nomor urut dua Rendy Susiswo-Eddy Sunardi isu permasalahan di Kota Beriman.
Calon Wakil Wali Kota Balikpapan Eddy, mengungkapkan bahwasanya Balikpapan kerap mendapatkan kritikan sudah menjadi kota yang tidak nyaman.
Mulai dari masalah banjir, macet, dan warga susah mendapatkan air bersih serta gas elpiji. Bahkan menurut Eddy bahan bakar minyak (BBM) juga sulit didapatkan karena harus antre.
Mengenai masalah yang beragam ini, Eddy tanyakan secara gamblang kepada paslon nomor urut tiga Sabani-Syukri.
“Menurut saudara apa yang salah dari kebijakan pemerintah kota selama lima tahun terakhir. Sehingga soal mendasar itu belum juga tertangani dan mengapa tidak dapat menyelesaikan soal-soal mendasar ini?” ungkapnya dalam debat di Grand Senyiur Hotel pada Kamis (7/11).
Calon Wali Kota Balikpapan nomor urut tiga, Sabani, mengutarakan bahwa ketiadaan pemerintah setempat yang serius dalam memperhatikan masalah kotanya. Maka masalah semacam ini tidak dapat teratasi selama masa kepemimpinan Rahmad.
“Ini keliru besar, karena harus ada konsep yang clear bagaimana mengatasi tata kelola pengendalian air dan penanganan banjir. Kalau tidak ada konsep pastilah itu akan terus terjadi,” ungkap Sabani.
Ia menekankan dalam mengatasi itu harus ada konsep secara holistik atau menyeluruh dalam mengatasi permasalahan air bersih. Jika tidak ada konsep maka masalah itu akan terus ada.
“Begitu juga dengan kemacetan dan BBM, kalau itu tidak kita perhatikan dan tidak ada penanganan yang strategis. Ya kondisi itu akan terus terjadi,” sebutnya.
Menurut Sabani, masalah ini harus dihentikan semua dengan memilih paslon baru. “Pilihlah paslon Sabani-Syukri untuk memberikan solusi, saya pikir ini perlu konsep untuk mengatasi masalah tersebut,” ujarnya.
Ia menjelaskan, masalah tersebut harus di tangani dengan konsep yang mumpuni dan harus digali secara langsung dengan masyarakat.
Sehingga setiap kebijakan yang dibuat tidak kontradiktif serta tidak ada konflik di masyarakat.
“Kalo lah pemerintah mampu menyelesaikan masalah ini, pasti selesai. Tapi kalau kita lihat kemudian antrean BBM yang empat SPBU ditutup. Seolah-olah macetnya hilang di kota,” tambah Syukri.
Padahal, kata Syukri, hakikatnya memindahkan dua hal, yakni macetnya berpindah di KM 13 dan 15.
“Tahu kah saudara pernah ada yang meninggal tiga orang, karena menunggu antrean BBM yang hanya sekedar ingin mendapatkan 120 liter mereka antre dua hari,” ungkapnya.
Dari masalah itu, menurutnya, dimana pemerintah. Karena harusnya Kepala Daerah punya hak untuk memajukan daerah dalam mengatasi masalah. Begitu juga dengan masalah air yang tidak terselesaikan, padahal kajian sudah ada. (*)
Editor : Indra Zakaria