PROKAL.CO, BALIKPAPAN — PDI Perjuangan Kalimantan Timur menggelar Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) di Hotel Novotel Balikpapan, Senin (8/12/2025). Agenda internal tersebut menjadi forum strategis bagi partai untuk mengevaluasi kinerja organisasi sekaligus menata ulang struktur kepengurusan pasca-Kongres lima tahunan PDI-P.
Konferda membahas salah satu agenda utamnya penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus DPD PDI-P Kaltim periode 2019–2024 yang selama setahun terakhir diperpanjang masa tugasnya hingga 2025. Setelah laporan ditanggapi seluruh DPC se-Kalimantan Timur, kepengurusan DPD dinyatakan demisioner dan proses penetapan struktur baru dilanjutkan oleh DPP. Usai Konferda, agenda diteruskan dengan Konfercab untuk penataan struktur di tingkat kabupaten/kota.
Konferda dan Konfercab PDI Perjuangan Kaltim dihadiri empat pengurus DPP PDIP yaitu Sekjen Hasto Kristiyanto, Wasekjen Aryo Adhi Dharma, Sri Rahayu, dan Yuke Yurike.
Kegiatan ini diikuti 515 peserta resmi, terdiri atas jajaran DPD, DPC, dan PAC se-Kalimantan Timur. Selain peserta, ratusan simpatisan turut hadir dan memadati area konferensi.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Konferda dan Konfercab ini bukan sekadar agenda lima tahunan, melainkan momentum konsolidasi politik dan ideologi partai hingga tingkat akar rumput.
“Konfercab adalah momentum konsolidasi ideologi, organisasi, sumber daya, dan kader. PDI-P menerapkan manajemen sistem, di mana aspirasi dari bawah menjadi dasar penentuan calon pimpinan DPD dan DPC,” ujar Hasto usai membuka Konferda dan Konfercab PDIP Kaltim, Senin 8 Desember 2025.
Menurut Hasto, keputusan struktur inti di tingkat daerah ketua, sekretaris, dan bendahara—diambil oleh DPP berdasarkan hasil psikotes dan penilaian internal. Namun ia menekankan bahwa keputusan tersebut bersumber dari aspirasi kader, bukan dominasi elite.
“Kekuatan partai ada di akar rumput. Struktur ditetapkan DPP bukan untuk menjauhkan kader dari proses, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab yang tetap berpijak pada aspirasi bawah dan kepentingan strategis partai,” katanya.
Hasto menjelaskan bahwa penyusunan struktur lengkap tingkat kabupaten/kota sepenuhnya menjadi kewenangan formatur.
“Untuk tingkat provinsi, formatur akan didampingi tiga DPC dengan suara Pemilu tertinggi. Begitu pula di tingkat DPC, proses penyusunan pengurus harus berjalan demokratis,” ujarnya.
Ia menambahkan, “Konfercab bukan ritual lima tahunan, tetapi momentum gebrakan untuk mengevaluasi, merumuskan langkah politik, dan memperkuat perjuangan PDI-P di Kalimantan Timur.”
Dalam arahannya, Hasto juga menyoroti posisi geopolitik Kalimantan Timur yang berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Menurutnya, paradigma pembangunan wilayah harus berubah.
“Kaltim harus memandang laut sebagai halaman depan. Jika pembangunan terus bertumpu pada daratan, yang terjadi adalah kerusakan hutan dan maraknya penambangan ilegal. Karena itu, laut harus menjadi masa depan kita,” ucapnya.
Hasto juga menyampaikan pesan politik Bung Karno dan Megawati Soekarnoputri agar bencana alam yang melanda sejumlah daerah menjadi pelajaran penting bagi bangsa.
“Kita belajar dari bencana di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan wilayah lainnya. Mari jaga hutan dan atur tata kelola kita,” tegasnya.
Menjawab pertanyaan wartawan mengenai apakah Konferda dan Konfercab merupakan evaluasi Pemilu 2024, Hasto mengatakan evaluasi resmi telah tuntas dilakukan di DPP.
“Evaluasi sudah dilakukan dan kami melihat peluang ke depan. Dalam Pemilu lalu memang terjadi anomali: pengerahan Bansos, penggunaan aparatur negara, sehingga pemilu tidak demokratis,” ujarnya.
Namun, menurut Hasto, PDI-P tidak terpaku pada situasi tersebut.
“Kami sudah move on. Yang penting adalah bagaimana PDI-P belajar menghadapi tantangan ambisi kekuasaan seperti itu,” kata Hasto.
Melalui Konferda dan Konfercab, PDI Perjuangan berharap struktur baru di Kalimantan Timur mampu memperkuat konsolidasi organisasi, mempertegas arah politik, dan meningkatkan kesiapan kader mengawal agenda pembangunan nasional, termasuk dinamika strategis di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). (*)
Editor : Indra Zakaria