JAKARTA – Arus besar penolakan terhadap wacana perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mulai terlihat di tingkat nasional. Hasil survei terbaru yang dirilis oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan sikap tegas masyarakat yang menginginkan hak pilih tetap berada di tangan rakyat secara langsung, bukan dialihkan melalui mekanisme pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Peneliti Senior LSI Denny JA, Ardian Sopa, memaparkan bahwa sebanyak 66,1 persen responden secara terbuka menyatakan keberatan hingga menolak keras rencana Pilkada melalui DPRD. Sebaliknya, kelompok yang menyetujui perubahan mekanisme tersebut hanya berada di angka 28,6 persen. Tingginya angka penolakan yang telah melampaui ambang batas 60 persen ini dinilai sebagai sinyal kuat terbentuknya opini publik yang masif dan solid di seluruh penjuru tanah air.
Salah satu temuan menarik dalam survei ini adalah sifat penolakannya yang bersifat merata dan tidak parsial. Data menunjukkan bahwa keberatan terhadap Pilkada DPRD muncul dari berbagai latar belakang, mulai dari perbedaan gender, wilayah tempat tinggal di kota maupun desa, hingga kelompok ekonomi. Masyarakat dengan tingkat pendapatan tinggi justru tercatat sebagai segmen yang paling kuat dalam menyuarakan penolakan mereka terhadap rencana tersebut.
Resistensi lintas generasi juga terlihat sangat mencolok, di mana kaum muda menjadi garda terdepan dalam menentang wacana pemilihan oleh DPRD. Generasi Z mencatat angka penolakan tertinggi mencapai 84 persen, disusul oleh generasi Milenial sebesar 71,4 persen. Sementara itu, kelompok usia yang lebih tua seperti Generasi X dan Baby Boomer juga tetap menunjukkan sikap penolakan yang konsisten di atas angka 60 persen.
Survei yang melibatkan 1.200 responden dari berbagai wilayah Indonesia ini menggunakan metode pengambilan sampel yang ketat guna memastikan akurasi hasil yang merepresentasikan populasi nasional. Dengan tingkat partisipasi publik yang tinggi dalam menyatakan sikap, hasil survei ini menjadi catatan krusial bagi para pemangku kebijakan. Aspirasi masyarakat yang mengakar kuat di berbagai lapisan usia dan ekonomi ini menjadi pengingat bagi pemerintah dan legislatif mengenai arah masa depan demokrasi lokal di Indonesia. (*)
Editor : Indra Zakaria