SAMARINDA – Menjelang aksi unjuk rasa besar-besaran yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 21 April besok, tensi politik di Kalimantan Timur meningkat tajam. Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim kini tengah menjadi sorotan publik setelah mengeluarkan pernyataan kontroversial yang menuding rencana aksi tersebut ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu.
Dewan Penasehat TAGUPP Kaltim yang juga eks pimpinan KPK, Bambang Widjojanto, memicu polemik lewat sebuah cuplikan video. Ia menyebut bahwa gelombang kritik yang menyasar Pemprov Kaltim belakangan ini bukanlah aspirasi murni, melainkan upaya sistematis untuk mengecoh publik. Bambang bahkan secara terang-terangan mengaitkan gerakan tersebut dengan sisa-sisa pertarungan Pilkada 2024 yang belum usai. "Seolah-olah ada aspirasi rakyat, tapi nyatanya hanya sisa pertarungan politik yang belum selesai," klaimnya dalam video tersebut.
Pernyataan keras Bambang Widjojanto ini langsung menuai reaksi dari kalangan akademisi. Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah, menilai posisi Bambang saat ini memang tak bisa dilepaskan dari statusnya sebagai bagian dari struktur pemerintahan. Pria yang akrab disapa Castro ini menyebut narasi yang dibangun TAGUPP merupakan langkah antisipasi sekaligus upaya menciptakan narasi tandingan untuk meredam konsolidasi massa.
"Pernyataan Bambang adalah pernyataan kepanjangan tangan kepentingan pemerintah. Mereka dibayar untuk menjadi corong sekaligus tameng Pemprov Kaltim, jadi sebenarnya tidak mengherankan," ujar Castro. Namun, ia menyayangkan mengapa tim ahli justru sibuk mengomentari rencana aksi demonstrasi ketimbang menjawab substansi kebijakan yang dikritik oleh masyarakat.
Castro menekankan bahwa sebagai tim ahli, Bambang Widjojanto dan rekan-rekan di TAGUPP semestinya memberikan masukan teknokratis dan menjawab kritik masyarakat dengan data, bukan justru membangun narasi yang bersifat provokatif. Ia juga membela hak masyarakat untuk beroposisi meski pernah kalah dalam kontestasi elektoral. Menurutnya, oposisi adalah hal yang sehat bagi demokrasi lokal dan tidak semestinya dilabeli sebagai gerakan "gagal move-on".
Lebih lanjut, Castro mencium adanya upaya untuk memecah belah konsolidasi masyarakat melalui narasi-narasi negatif yang dilemparkan oleh struktur pemerintahan. Ia pun memberikan pesan kepada para calon demonstran untuk tetap fokus pada isu-isu substantif mengenai keputusan politik yang dianggap merugikan rakyat Kaltim. Polemik ini menegaskan bahwa aksi 21 April besok bukan sekadar parade massa di jalanan, melainkan pertarungan narasi antara kekuasaan dan suara kritis masyarakat. (*)
Editor : Indra Zakaria