“Jika setiap tahun DBH Samarinda bisa sampai Rp1,6 triliun, tahun depan kira-kira hanya Rp800 miliar saja,” pungkasnya.
Dampak dari pemangkasan ini langsung dirasakan oleh seluruh OPD, termasuk Disporapar yang anggaran kegiatannya terpangkas hingga 40 persen. Respon cepat Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang menginstruksikan setiap dinas untuk menyusun strategi peningkatan PAD, menunjukkan keseriusan pemda dalam menghadapi tantangan fiskal yang berat ini.
Rencana penyesuaian anggaran untuk kegiatan di Disporapar Samarinda sudah dievaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Meski anggaran terpangkas cukup besar, Muslimin menegaskan sejumlah kegiatan prioritas tetap berjalan. “Kemungkinan di Disporapar sendiri terpangkas 30–40 persen. Kami harus ikuti aturan karena itu kebijakan dari pusat,” kata Kepala Disporapar Samarinda, Muslimin. (*)