SAMARINDA – Sektor pemanduan kapal di Sungai Mahakam kini tengah menjadi sorotan tajam. Selain karena rentetan insiden tongkang yang menabrak pilar jembatan, nilai ekonomi yang dihasilkan dari jasa penundaan kapal ternyata sangat fantastis, yakni diperkirakan mencapai Rp 90 miliar per tahun. Angka ini dinilai menjadi peluang besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dikelola secara maksimal oleh daerah.
Direktur PT Kaltim Melati Bhakti Satya (KMBS), Aji Mohammad Abidharta Wardhana Hakim, mengungkapkan bahwa dari sisi bisnis, tarif penundaan kapal saat melintasi kolong jembatan mencapai sekitar Rp 1,9 juta per lintasan. Dengan intensitas lalu lintas mencapai 50 kapal per hari, omzet tersebut baru dihitung dari dua titik jembatan utama.
“Omzetnya bisa mencapai Rp 90 miliar setahun. Itu baru dari Jembatan Mahakam dan Mahakam Ulu (Mahulu), belum termasuk Jembatan Mahkota dan jembatan lain di wilayah Kutai Kartanegara,” ujar Aji saat ditemui, Sabtu (10/1) malam.
Sinergi BUMD-BUMN dan Tantangan Investasi Sejak 2023
PT KMBS sebagai BUMD milik Pemprov Kaltim telah bersinergi dengan Pelindo Samarinda. Dalam kerja sama ini, Pelindo bertindak sebagai pemegang otoritas pemanduan, sementara KMBS berperan sebagai vendor penyedia kapal tunda (tugboat). Saat ini, dari 7 hingga 8 kapal tunda yang beroperasi, KMBS menyediakan 2 unit melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
Aji menegaskan, pihaknya sangat siap jika pemerintah mendorong pemanduan dikelola sepenuhnya oleh BUMD. Hal ini bertujuan agar manfaat ekonomi bisa kembali utuh ke daerah sekaligus menjaga aset strategis provinsi. Namun, ia menggarisbawahi perlunya kontrak jangka panjang untuk mendukung investasi pengadaan armada sendiri.
“Ke depan kami ingin memiliki kapal sendiri, bukan menyewa. Jika kontrak dengan Pelindo berdurasi jangka panjang, kami siap untuk langsung membeli kapal,” tegasnya.
Pengamanan Aset dan Asuransi Jembatan
Selain mengejar potensi keuntungan, PT KMBS juga memegang tanggung jawab dalam perlindungan aset negara. Aji menyebutkan bahwa Jembatan Mahakam dan Mahulu telah diasuransikan oleh pihak KMBS. Terkait insiden tabrakan yang baru-baru ini terjadi, klaim asuransi saat ini sedang diproses sesuai ketentuan.
Guna memperketat pengawasan dan mencegah terulangnya kecelakaan, KMBS menargetkan penambahan titik pengawasan berbasis CCTV di sepanjang jalur sungai pada tahun 2026. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan pemantauan lalu lintas kapal sekaligus menjamin keamanan infrastruktur jembatan yang menjadi nadi transportasi masyarakat Samarinda.(*)
Editor : Indra Zakaria