SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda tengah menyiapkan langkah besar dalam upaya memutus rantai kemiskinan melalui sektor pendidikan dengan dimulainya pembangunan Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) di Kecamatan Palaran. Proyek ini dirancang sebagai pusat pendidikan berasrama yang akan memberikan fasilitas kelas satu secara cuma-cuma bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menempati lahan seluas tujuh hektare, sekolah ini diproyeksikan menjadi pusat pembelajaran terpadu bagi hampir dua ratus siswa yang selama ini tersebar di dua lokasi sekolah rakyat rintisan.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Kota Samarinda, Arif Surochman, mengungkapkan bahwa kehadiran fasilitas baru ini bertujuan untuk memaksimalkan pembinaan siswa dalam satu kawasan yang terintegrasi. Saat ini, terdapat 96 siswa yang menempuh pendidikan di BPMP Kalimantan Timur dan 92 siswa di BPVP dengan jenjang pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas.
“Setelah fasilitas utama di Palaran siap, seluruh siswa akan kami konsolidasikan ke satu kawasan agar pembinaan lebih maksimal,” ujar Arif saat menjelaskan rencana pemindahan tersebut.
Keunggulan utama dari Sekolah Rakyat Terpadu ini terletak pada konsep sekolah berasrama yang seluruh biaya operasionalnya ditanggung penuh oleh negara. Pemerintah menjamin bahwa para orang tua tidak perlu lagi memikirkan beban biaya hidup anak-anak mereka selama menempuh pendidikan. Arif menegaskan bahwa segala kebutuhan dasar siswa sudah masuk dalam skema tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.
“Mulai dari asrama, konsumsi harian, hingga perlengkapan pribadi sudah menjadi bagian dari tanggung jawab negara,” tegas Arif. Proyek pembangunan fisik kawasan ini sendiri ditargetkan selesai sesuai masa kontrak pada 11 Agustus 2026 mendatang.
Meski pembangunan terus berjalan, pemerintah masih membuka kesempatan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria untuk mengisi sisa kuota yang tersedia, terutama pada jenjang sekolah dasar. Saat ini masih terdapat kekosongan untuk lima anak pada tingkat SD guna memenuhi kapasitas maksimal 50 siswa di lokasi rintisan BPVP.
Guna menjaring peserta didik yang benar-benar membutuhkan, Dinsos PM bersinergi dengan Dinas Pendidikan, relawan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk melakukan pendekatan langsung ke masyarakat. Arif menutup penjelasannya dengan menekankan bahwa upaya jemput bola ini dilakukan agar tidak ada anak dari keluarga kurang mampu yang tertinggal dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak.
“Untuk tingkat SD di BPVP, kapasitasnya 50 siswa dan baru terisi 45 anak. Artinya masih ada kesempatan bagi lima anak lagi yang memenuhi kriteria untuk bergabung,” pungkasnya. (*)
Editor : Indra Zakaria