PROKAL.CO, SAMARINDA — Wali Kota Samarinda Andi Harun mengungkapkan adanya pemangkasan signifikan anggaran perjalanan dinas (Perjadin) serta belanja makan dan minum di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sebagai dampak kebijakan efisiensi APBN terhadap dana transfer daerah.
Menurut Andi Harun, penurunan dana transfer pusat berdampak langsung pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia, termasuk Kota Samarinda, sehingga pemerintah daerah harus melakukan adaptasi dan mitigasi agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
“Karena turunnya sangat besar, satu-satunya jalan yang dapat kita lakukan adalah beradaptasi dan melakukan mitigasi,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, langkah adaptasi dilakukan dengan memprioritaskan belanja pelayanan publik dan belanja operasional pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat. Sementara itu, belanja rutin yang bersifat seremonial dan dinilai minim dampak dipangkas secara signifikan.
Salah satu contoh pemangkasan dilakukan pada anggaran Perjadin. Orang nomor satu di Kota Tepian itu menyebut, anggaran perjalanan dinas seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Samarinda kini hanya sekitar Rp7 miliar per tahun.
“Mulai dari sekretariat kota sampai 30 OPD, total perjalanan dinas cuma Rp7 miliar. Padahal sebelumnya sekretariat kota saja bisa Rp10 miliar,” jelasnya.
Ia menegaskan, perjalanan dinas kini dilakukan secara sangat selektif dan dipusatkan melalui Sekretariat Daerah. Undangan yang bersifat seremonial dipastikan tidak diakomodasi, kecuali kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
Selain itu, belanja makan dan minum juga mengalami pemangkasan drastis. Dari sebelumnya lebih dari Rp90 miliar per tahun, anggaran tersebut kini dipangkas hingga sekitar 80 persen dan hanya menyisakan kurang lebih 20 persen dengan penggunaan yang ketat dan selektif.
“Kalau rapat internal pemerintah, tidak perlu ada snack atau makan minum, kecuali kegiatan itu melibatkan undangan dari luar,” tegasnya.
Pemkot Samarinda juga meniadakan kegiatan seremonial di hotel serta mengurangi rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) kota. Tahun ini, upacara HUT di lapangan ditiadakan guna menghemat anggaran.
“Biasanya peringatan HUT bisa menghabiskan Rp1 sampai Rp1,5 miliar. Dana sebesar itu lebih baik kita alihkan untuk rehabilitasi jalan, pendidikan, dan kesehatan,” ujarnya.
Andi Harun mengakui, APBD Samarinda tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dari Rp5,8 triliun pada tahun sebelumnya menjadi sekitar Rp3 triliunan. Kondisi ini memaksa pemerintah melakukan penyesuaian besar dalam pola belanja.
“Tidak mungkin cara kita belanja saat APBD Rp5,8 triliun sama dengan saat APBD Rp3 triliun. Yang kita korbankan bukan pelayanan publik, tapi belanja seperti perjalanan dinas dan makan minum,” katanya.
Ia menambahkan, meski ke depan APBD kembali normal, Pemkot Samarinda tidak akan kembali ke pola belanja lama. Pemerintah akan tetap menerapkan standar belanja hemat yang berdampak dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Kalau nanti ada sisa anggaran dan menjadi SiLPA, itu justru bisa memperkuat APBD tahun berikutnya,” pungkasnya. (*)
Editor : Indra Zakaria