Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan menegaskan bahwa belum ada kebijakan baru terkait operasional Balikpapan City Trans (BCT) alias Bacitra. Saat ini, sebanyak 17 unit bus BCT tetap dioperasikan pada tiga koridor utama sembari menunggu keputusan resmi terkait tarif dari pemerintah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Balikpapan, Zulkifli, menyebutkan bahwa penerapan kebijakan baru akan dilakukan setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) tentang penetapan tarif angkutan.
“Untuk saat ini masih berjalan dengan kebijakan yang lama. Tarif pun belum berubah karena SK belum turun. Kalau sudah ada SK, akan ada masa sosialisasi sebelum penerapan,” jelasnya.
Dalam upaya pengembangan layanan, Dishub juga tengah mengkaji pembukaan koridor baru untuk memperluas jangkauan BCT. Salah satu wilayah yang menjadi prioritas pengembangan adalah kawasan Karyangau di Balikpapan Barat yang dinilai memiliki potensi permintaan tinggi.
“Kita masih sesuaikan dengan ketersediaan unit dan personel. Penambahan koridor butuh tambahan awak bus dan kajian kelayakan agar layanan tepat sasaran,” jelas Zulkifli.
Selain ke barat, Dishub juga mempertimbangkan perluasan ke arah timur kota untuk menciptakan keseimbangan layanan transportasi. Jika koridor-koridor baru dibuka, halte-halte lama bekas layanan Pesawum kemungkinan akan diaktifkan kembali sebagai bagian dari sistem BST (Bus Sistem Transit).
Dishub memproyeksikan bahwa penambahan tiga koridor baru akan membutuhkan sedikitnya 15 unit bus tambahan, sehingga total armada menjadi 32 unit.
Namun, rencana tersebut masih terkendala anggaran. “Sekarang 17 unit. Kalau tambah tiga koridor, minimal perlu 15 unit lagi. Tapi kita juga harus mempertimbangkan kemampuan anggaran, apalagi kalau beban operasional nanti diserahkan ke daerah,” ujar Zulkifli.
Dishub juga menekankan pentingnya simulasi tarif sebelum diberlakukan secara resmi. Tujuannya untuk mengetahui apakah pendapatan dari tarif dapat menutup biaya operasional atau masih memerlukan subsidi dari pemerintah.
“Simulasi itu penting. Kalau bisa mandiri, lebih bagus. Tapi kalau butuh subsidi, kita harus hitung dengan cermat,” tambahnya.
Saat ini, pengelolaan BCT masih berada di bawah Kementerian Perhubungan. Penyerahan ke pemerintah daerah baru akan dilakukan pada 2027. Dengan demikian, Dishub Balikpapan masih memiliki waktu untuk merancang sistem transportasi publik yang berkelanjutan dan efisien sebelum pengalihan kewenangan tersebut.(rif/han)
Editor : Indra Zakaria