Meski ekonomi Balikpapan masih melambat akibat pandemi Covid-19, PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk optimistis tahun ini kinerjanya membaik.
BALIKPAPAN - Branch Manager BTN Cabang Balikpapan Turmono Astadiwangsa mengatakan, optimisme ini lahir karena BTN merupakan salah satu bank pelaksana program satu juta rumah di Indonesia. Dan saat ini pemerintah bersama Bank Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendorong sektor properti. Seperti relaksasi DP 0 persen dan keringanan pajak pertambahan nilai (PPN).
“Tentu relaksasi ini menguntungkan calon konsumen atau semua yang bergerak di sektor ini," jelas Turmono, Rabu (10/3). BTN sendiri merupakan bank yang konsentrasi pada KPR perumahan. Sehingga mereka optimistis permintaan perumahan akan terus meningkat. "Permintaan perumahan yang menjadi konsentrasi bisnis kita. Selama masih ada cinta pasti ada rumah," sambungnya.
Namun demikian, untuk permintaan perumahan di wilayah Balikpapan, Penajam Paser Utara, dan Paser disebutnya tengah melambat. "Kondisi ini seiring ekonomi makro relatif slow. Sehingga, berdampak pada daya beli masyarakat. Akan tetapi, dengan adanya kebijakan terkait perumahan dari pemerintah, tentunya berdampak juga terhadap realisasi," tuturnya.
Untuk realisasi 2021, BTN menargetkan kuota yang diberikan pemerintah sebanyak 81 ribu bisa terserap. Angka tersebut merupakan kuota untuk rumah subsidi. "Dan kita bertekad bisa menyelesaikan target tersebut. Portofolio kita besar sekali, mudah-mudahan bisa mencapai di 4-5 bulan atau semester I-2021," terang dia.
Sedangkan untuk target cabang Balikpapan, Turmono mengaku siap menyerap 100 persen dari kuota yang tersedia. "Karena kondisi permintaannya lagi slow, kita tidak menargetkan semua kelas. Potensi subsidi yang ada, kita bisa serap 100 persen," tuturnya.
Adapun realisasi tahun lalu untuk Balikpapan masih didominasi rumah subsidi. Sementara sisanya komersial. 2020 pencapaiannya 88 persen untuk KPR di BTN Balikpapan. Yakni dengan jumlah unit rumah subsidi yang dibukukan mencapai 700-800 unit. "Rumah subsidi responsnya selalu bagus. Sedang menengah ke atas sedang melemah," sebut Turmono.
Pada tahun ini, pihaknya optimistis penyediaan rumah subsidi sesuai kuota pemerintah akan terserap. Selain itu, fasilitas KPR menengah ke atas diprediksi akan bertumbuh. Mengingat tahun ini adalah tahun kebangkitan ekonomi. "Vaksinasi juga tengah dilaksanakan. Dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah juga akan mendorong ekonomi," bebernya.
Sebagai informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya memenuhi kebutuhan hunian layak terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menargetkan peningkatan akses rumah layak huni dari 56,75 persen menjadi 70 persen.
Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian PUPR dengan menargetkan 380.376 unit bantuan pembiayaan perumahan tahun anggaran 2021. Bantuan pembiayaan perumahan TA 2021 terdiri empat program. Yaitu fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT), subsidi bantuan uang muka (SBUM) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Kementerian PUPR meminta bank pelaksana atau penyalur dana FLPP untuk mulai memproses permohonan calon debitur KPR FLPP tahun ini. "Maret ini bank pelaksana sudah kami informasikan untuk mulai memproses permohonan calon debitur KPR FLPP untuk tahun 2021," ujar Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin.
Menurut Arief, di awal tahun bank pelaksana berkewajiban untuk mendahulukan calon debitur tahun 2020 yang terdapat di Sistem Informasi KPR Bersubsidi alias SiKasep. Sehingga, diperkirakan bank pelaksana ke depan akan lebih maksimal dalam menyalurkan dana FLPP.
Namun, PPDPP Kementerian PUPR kembali menegaskan penyaluran rumah subsidi tidak hanya masalah kuantitas tetapi pemerintah juga memastikan bahwa rumah yang dibeli oleh masyarakat juga digunakan dan dihuni dengan baik.
