JAKARTA – Hingga kuartal III 2023, realisasi investasi di sektor kelautan dan perikanan mencapai Rp 9,56 triliun. Untuk terus meningkatkan angka investasi itu, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono menjanjikan sejumlah kemudahan bagi investor dalam negeri maupun luar negeri.
Trenggono menjelaskan, angka investasi tersebut terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp 5,32 triliun, penanaman modal asing (PMA) Rp 1,4 triliun, dan kredit investasi Rp 2,84 triliun.
Baca Juga: Konsumsi Kalangan Menengah Atas Melambat
Realisasi PMA terbesar sepanjang 2023 berasal dari Republik Rakyat Tiongkok, yakni Rp 370,74 miliar. “Disusul Malaysia Rp 240,47 miliar dan Swiss Rp 152 miliar,” paparnya dalam Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Jakarta, Senin (5/2).
Jika didetailkan menurut bidang usahanya, pengolahan ikan menempati urutan pertama dengan nilai investasi Rp 3,65 triliun. Disusul budi daya perikanan Rp 2,6 triliun. Kemudian, pemasaran Rp 1,95 triliun, penangkapan ikan Rp 1,18 triliun, dan jasa perikanan Rp 186,51 miliar. Melihat hal itu, dia menekankan bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus menempatkan ekologi sebagai panglima.
Baca Juga: Kolaborasi Garap Minat Investor Asing ke IKN
Dalam kesempatan itu, dia memaparkan lima arah kebijakan ekonomi biru untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Yakni, perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budi daya laut pesisir dan daratan yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut.
“Ruang konservasi, misalnya, akan diperluas sampai 30 persen dari wilayah laut Indonesia. Ini target 2035. Saat ini mencapai 28,9 juta hektare,” ungkapnya.
Dia menegaskan, ruang konservasi itu merupakan hal penting untuk keberlanjutan. Sebab, ruang konservasi merupakan tempat pemisahan ikan secara alami. Artinya, mempertahankan populasi biota laut harus memiliki ruang konservasi tersebut.
Selain itu, ruang konservasi merupakan cadangan karbon yang cukup besar. Yakni, lima kali lipat dari daratan, sehingga perlu dijaga demi keberlanjutan umat manusia.
Terkait penangkapan, Trenggono menyebut, potensi perikanan Indonesia mencapai 12 juta ton. Namun, dia menilai, penangkapan ikan tetap harus diatur. Misal, hanya diambil 5 juta per tahun dengan jenis ikan yang spesifik dan bernilai tinggi.
”Jadi ke depan, seluruh penangkap ikan, baik nelayan maupun industri, harus dipasangi alat yang bisa dimonitor seberapa besar, banyak, dan jenis ikan yang ditangkap,” tegasnya. Kebijakan tersebut merupakan upaya memonitor jumlah ikan yang diambil setiap tahun. Selain itu, hal tersebut bisa mendekatkan keinginan pasar lokal maupun internasional. ”Misal yang dibutuhkan ikan kakap, ya jangan nangkap yang lain. Supaya tidak overfishing,” sambungnya.
Kemudian, mengenai penanganan sampah plastik, diakuinya Indonesia jadi salah satu negara yang mendapat catatan di forum-forum dunia. Untuk mengatasi hal itu, pihaknya akan menerapkan strategi jeda sebulan dalam satu tahun untuk menangkap ikan. Pihaknya akan mengganti tangkapan plastiknya dengan harga ikan.
