BANJARBARU - Pandemi Covid-19 sudah membuat babak belur dunia kerja. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel mencatat, per Agustus 2020 ada 700 karyawan di Banua terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan 3.186 orang lainnya dirumahkan.
Kepala Disnakertrans Kalsel, Siswansyah mengatakan, angka ratusan tenaga kerja di-PHK dan ribuan orang dirumahkan tersebut diketahui berdasarkan laporan dari puluhan perusahaan yang beroperasi di Banua.
Dia mengungkapkan, jumlah karyawan yang di-PHK dan dirumahkan kemungkinan masih akan terus bertambah. Karena, pandemi Covid-19 belum juga teratasi. "Mungkin ada juga perusahaan yang belum melapor ke kami. Jadi kemungkinan ada tambahan lagi," ungkapnya.
Disebutkannya, perusahaan yang melakukan PHK dan merumahkan karyawannya paling banyak di sektor buruh pelabuhan, jasa perhotelan, restoran, hiburan, travel dan pariwisata. "Karena, sektor-sektor ini yang paling terdampak dengan wabah Covid-19," sebutnya.
Selain tenaga kerja, Siswansyah menuturkan, berdasarkan data yang mereka terima ada 3.479 buruh harian lepas yang juga terdampak pandemi. "Selama ada Covid-19 pekerjaan mereka tidak menentu, karena sepi. Misal, para buruh bongkar muat di pelabuhan, dermaga perikanan dan di pasar-pasar tradisional," tuturnya.
Melihat fenomena ini, dia menyampaikan, Pemprov Kalsel telah memberikan bantuan kepada orang-orang yang kena dampak pagebluk Covid-19. "Ada sejumlah program bantuan yang sudah dijalankan. Salah satunya pembagian BLT (bantuan langsung tunai," ucapnya.
Dia berharap, wabah virus corona segera berlalu. Sehingga, dunia usaha bisa kembali menggeliat. "Sebenarnya, setelah menuju new normal ini ekonomi mulai menggeliat. Sebab, hotel, rumah makan, mal dan hiburan sudah mulai memanggil karyawannya kembali. Tapi,belum banyak," ujarnya.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel mencatat, jumlah pengangguran di Banua tahun ini bertambah 7.100 orang. Yakni, dari 78.726 pada Februari 2019 menjadi 85.826 orang di Februari 2020.
Kepala BPS Kalsel, Moh Edy Mahmud menuturkan, pengangguran yang mereka catat merupakan masyarakat yang masuk dalam angkatan kerja berusia di atas 15 tahun. "Penduduk angkatan kerja di Kalsel sendiri saat ini ada 2,26 juta, 85.826 ribu diantaranya pengangguran," tuturnya.
Dia menyatakan, angka pengangguran bertambah lantaran sejumlah sektor mengalami penurunan dalam menyerap tenaga kerja. "Sektor industri mengalami penurunan tertinggi pada Februari 2020, yakni sebesar 1,49 poin jika dibandingkan dengan kondisi 2019," ungkapnya.
Ditambahkannya, penurunan penyerapan tenaga kerja juga terjadi di sektor penyedia akomodasi dan makan minum (-0,43 poin); sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (-0,35 poin); sektor transportasi dan pergudangan (-0,27 poin). Serta, sektor jasa lainnya (-0,19 poin). "Sektor konstruksi juga turun 0,11 poin," ucapnya.
Secara terpisah, Pengamat Ekonomi dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Syahrituah Siregar menyampaikan, banyaknya angka PHK harus segera diantisipasi pemerintah. Pasalnya, kalau tidak bakal terjadi bahaya sosial ekonomi.
"Di mana akan banyak orang kelaparan dan angka kriminalitas meningkat, karena banyak PHK tapi tidak ada sumber pekerjaan baru. Mudah-mudahan itu tidak sampai terjadi," katanya.
Menurutnya, agar hal itu tidak terjadi pemerintah bersama pihak terkait harus punya solusi. Salah satunya ialah menyediakan sumber penerimaan dan pekerjaan baru untuk para karyawan yang kena PHK.
"Perlu ada jaring pengaman sosial, proyek padat karya infrastruktur pedesaan dan jalur inovasi bisnis di masa physical distancing untuk menjadi sumber penerimaan dan pekerjaan baru," ujarnya.
Di samping itu, dia menjelaskan, semua pemegang kebijakan. Baik pebisnis maupun pemerintah juga harus mulai berhitung ketahanan finansialnya, untuk melihat bisa bertahan berapa lama. (ris/ran/ema)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin