JAKARTA - International Monetary Fund (IMF) memberikan saran kepada semua negara di dunia untuk mengurangi utangnya. Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipasi dalam pemangkasan pertumbuhan ekonomi dunia.
Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai pernyataan itu tidak cocok untuk Indonesia. Alasannya, rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih dalam batas aman. "Tidak relevan statement itu jika untuk Indonesia," ujarnya dalam Forum A1 di Tjikini Lima, Jakarta, Selasa (22/1).
Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada November 2018 sebesar USD 372,9 miliar atau setara Rp 5.257 triliun (kurs Rp 14.100). Utang itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 183,5 miliar dolar AS, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar USD 189,3 miliar.
"Kalau lihat negara lain yang debt to GDP rasionya di atas 60 persen tapi defisit bisa 2 persen seperti yang kemarin jadi sorotan Italia. Italia debt to GDP rasio di atas 100 persen tapi ingin defisit di atas 2,4 persen, dan untuk negara-negara itu statement IMF jadi berlaku," tambahnya.
Sri Mulyani menilai pernyataan IMF ditunjukkan untuk negara-negara yang tidak mampu menjaga defisit fiskalnya. Bagi Indonesia, dia menegaskan hal tersebut tidak relevan. "Negara seperti ini harus jaga keseimbangan fiskalnya dengan kurangi defisit, oleh karena itu kurangi utang. Bagaimana kurangi defisit dan utang yang buat growth melemah," tegasnya.
Sri Mulyani menegaskan, utang yang diambil tersebut digunakan dengan hati-hati dan transparan. "Utang adalah alat yang kami gunakan secara hati-hati dengan bertanggung jawab, dibicarakan secara transparan, bukan ujug-ujug, tidak ugal-ugalan," tegasnya.
Dia memastikan utang yang ditanggung pemerintah pusat tidak mengkhawatirkan. Sebab, rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya 30 persen. Masih sangat jauh jika dibandingkan negara lain.
"Utang terhadap PDB kita 30 persen, bandingkan dengan negara-negara lain, apakah itu mengkhawatirkan? Negara yang sama dengan kita income-nya, negara yang lebih maju, lebih miskin, coba saja dibandingkan," tegas Sri Mulyani.
Mantan Direktur Bank Dunia itu menilai, rasio utang 30 persen terhadap PDB itu tidak tinggi, tetapi ia juga tidak mengatakan kalau pemerintah menjadi sembrono. Caranya adalah dengan menekan defisit yang angkanya mencapai 1,7 persen pada 2018.
"Apakah dengan defisit 1,7 persen itu besar? Apakah berarti pemerintah ugal-ugalan? Ya tidak lah. Bayangkan tahun lalu itu, kita hanya 1,7 persen, sementara dengan negara lain defisitnya lebih besar, ekonominya tumbuh lebih rendah dari kita. Itu segala sesuatu yang bisa dilihat," pungkasnya. (ndu)
Editor : wahyu-Wahyu KP