Perpindahan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kaltim telah membawa dampak positif yang luar biasa terhadap masyarakat. Termasuk pelaku usaha lokal, mulai merasakan berkahnya.
SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, proyek perpindahan IKN akan membuat investasi tumbuh dengan pesat. Bahkan, investasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan diprediksi mencapai Rp 600-700 triliun. Beberapa sektor pasti akan terdongkrak, seperti konstruksi, jasa, perdagangan, dan lainnya.
Sehingga, dia optimistis ekonomi masyarakat juga meningkat seiring pembangunan infrastruktur yang semakin pesat. Nilai investasi yang tidak sedikit, tidak menutup kemungkinan akan banyak sektor baru seperti industri hilir komoditas andalan Kaltim, serta industri lainnya. “Namun, memang nilai investasi itu harus diimbangi dengan masyarakat yang memiliki kualitas dan kompetensi sesuai bidang masing-masing,” tuturnya, Rabu (26/1).
Hal itu harus dilakukan sebagai upaya dan antisipasi semakin kuatnya persaingan. Jangan sampai masyarakat Kaltim hanya jadi penonton. Jangan sampai nanti tergerus sebab tidak terampil dan tak mampu bersaing. Saat ini, bagaimana peran masyarakat lokal. Banyak potensi yang harus dikembangkan, banyak peluang dan tantangan harus direbut dan dimanfaatkan secara maksimal.
“Seiring pemindahan IKN ini, insyaallah akan ada pemerataan pembangunan dan pemerataan ekonomi,” katanya. Karena itu, adanya keputusan yang ditetapkan Presiden Joko Widodo atas pemindahan IKN ke Kaltim, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Pemprov Kaltim atas nama rakyat Benua Etam sangat berterima kasih.
Bahkan, perpindahan IKN tidak akan mengubah status Kaltim atau Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Artinya, keberadaan IKN harus menjadi motivasi masyarakat untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan di daerah. Dengan cara menjaga kondusivitas daerah agar selalu aman dan tenteram serta damai.
“Karena itu, keberadaan IKN bukan hanya Kaltim yang maju, tetapi seluruh wilayah Indonesia timur maupun Pulau Jawa dan luar Jawa tetap maju dan merata. Karena, pembangunan tersebut harus berkeadilan,” jelasnya.
Selain itu, dengan pemindahan dan pembangunan IKN, tentu tidak akan mengganggu atau merusak ekosistem hutan di wilayah tersebut. Karena, di lokasi tersebut juga dilakukan penanaman kembali. Sehingga, diyakini lingkungan hidup tetap akan asri. Mendukung pengembangan IKN berbagai upaya telah dilakukan seluruh pihak di Kaltim.
“Kita harus berpikir positif, dan yakin IKN bisa dibangun dan dampak ekonominya akan dirasakan seluruh masyarakat,” tuturnya.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga berharap proyek IKN Nusantara di Penajam Paser Utara dapat menjadi ruang investasi baru untuk jangka menengah maupun panjang. "Pemindahan ibu kota ini sebagai ranah investasi tidak hanya untuk pemerintah tetapi justru kita ingin memberikan, fasilitasi, investasi jangka menengah dan panjang," kata Deputi Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Amalia Adininggar, Rabu (26/1).
Ia menyampaikan pemindahan ibu kota negara ke Kaltim dapat menciptakan ekonomi baru guna menyeimbangkan ekonomi antarwilayah di Indonesia. "Investasi dan ekspor akan menjadi kunci pemulihan. Artinya di tengah-tengah kita pulih, kita pemerintah harus memberikan fasilitas yang bagus, playing field yang besar untuk para investor berinvestasi di Indonesia," ujarnya.
Tak hanya itu, IKN diharapkan dapat membangun identitas nasional yang baru sebagai ibu kota yang cerdas, hijau, indah, berkelanjutan, modern, dan berstandar internasional. Upaya tersebut diharapkan juga dapat menjadi bagian dari percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi.
"Yang bisa mendorong bergeraknya ekonomi di IKN adalah salah satunya pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur logistik, infrastruktur dasar maupun infrastruktur pendukung lainnya," jelas Amalia.
Pemerintah juga mempersiapkan strategi pengembangan ekonomi di wilayah ibu kota baru, di mana Samarinda dan Balikpapan akan menjadi kota pendukung. Menurutnya, Samarinda akan menjadi pusat sektor energi yang berkelanjutan dan menjadi basis manufaktur untuk energi terbarukan. Sementara, Balikpapan menjadi simpul proses hilirisasi industri pengolahan minyak dan gas menjadi produk petrokimia.
Lebih lanjut, wilayah di sekitar IKN akan dikembangkan menjadi enam klaster, antara lain klaster industri teknologi bersih, klaster farmasi terintegrasi, klaster pertanian berkelanjutan, klaster ekowisata, klaster bahan kimia dan produk kimia, dan klaster energi rendah karbon.
Namun, Direktur Indef Tauhid Ahmad memprediksi dampak ekonomi jangka pendek pemindahan ibu kota baru atau ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur hanya 0,02 persen. "Secara garis besar, dampak ekonomi dalam jangka pendek sebenarnya tidak terlalu besar, secara nasional hanya 0,02 persen," ujarnya.
Untuk jangka panjang pun, dampak ekonominya tidak akan signifikan, yakni hanya naik 0,1 persen. Meski demikian, dari investasi riil akan terjadi peningkatan jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, bakal ada peningkatan tenaga kerja dalam jangka pendek meskipun terjadi inflasi.
"Pengeluaran pemerintah riil akan relatif lebih kecil, namun yang kita khawatirkan, jangka panjang itu ekspor lebih turun, sedangkan impornya akan lebih banyak," jelasnya. Tauhid juga mengingatkan potensi kehilangan atau penurunan ekonomi di Jakarta. Sebab, selama pandemi Covid-19 saja, kinerja ekonomi Jakarta telah terdampak.
Sementara, Kalimantan Timur masih mencatatkan kinerja baik saat pandemi dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,51 persen. "Ini juga harus diperhatikan, saya kira infrastruktur atau dana yang masuk ke IKN akan lebih besar, tapi juga kemudian putaran uang dan sebagainya yang biasa di Jakarta akan hilang, termasuk di sekitarnya, yaitu Bodetabek," terang dia.
Lebih lanjut Tauhid mengajak sektor swasta untuk lebih terlibat dalam sumber pembiayaan pembangunan IKN yang membutuhkan pembiayaan mencapai Rp 466 triliun. Pembiayaan tersebut terbagi menjadi Rp 90,4 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Rp 252 triliun dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan Rp 123,27 triliun skema pembiayaan dari swasta dan BUMN.
"Mudah-mudahan teman-teman dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia justru bisa mengembangkan skema KPBU, artinya juga sama-sama mengeluarkan modal. Jadi, tidak langsung masuk ke APBN langsung karena saya kira peluang investasi besar di sana," tandas Tauhid. (ndu/k15)
Catur Maiyulinda
@caturmaiyulinda
Editor : izak-Indra Zakaria