Kinerja ekspor sawit Indonesia diprediksi turun pada kuartal pertama 2024. Di sisi lain, ada imbas dari tingginya permintaan dalam negeri akibat mandatory B35 di tengah produksi sawit yang mengalami stagnasi.
TERJADINYA penurunan ekspor sawit Indonesia ini pertama kali disampaikan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki). Ketua Umum Gapki Eddy Martono memproyeksikan ekspor kelapa sawit akan mengalami penurunan lebih dari 4 persen pada 2024. Penurunan ekspor itu karena pertumbuhan produksi tidak tinggi.
Eddy bahkan memprediksi peningkatan produksi paling tinggi tidak lebih dari 5 persen. “Jika mandatory B35 diperpanjang, keperluan domestik Indonesia bisa mencapai 25 juta ton. Dengan demikian, ekspor kelapa sawit tahun ini akan berkurang 4,13 persen atau hanya sekitar 29 juta ton,” kata Eddy dalam Pakistan Edible Oil Conference di Karachi, Pakistan, Selasa (16/1).
Data terbaru Gapki menunjukkan produksi crude palm oil (CPO) pada Oktober mencapai 4.523 ribu ton, naik 9,2 persen dari September sebanyak 4.143 ribu ton. Begitu juga produksi palm kernel oil (PKO) yang meningkat menjadi 430 ribu ton dari 394 ribu ton atau naik 9,2 persen.
Sementara, total konsumsi dalam negeri pada Oktober mencapai 2.181 ribu ton atau tumbuh 10,2 persen dibandingkan September 1.979 ribu ton. Kenaikan terbesar terjadi untuk keperluan biodiesel, dari 924 ribu ton menjadi 1.160 ribu ton.
Sebaliknya, permintaan untuk pangan turun 3,5 persen dari 865 ribu ton menjadi 835 ribu ton. Begitu juga oleokimia yang anjlok 2,1 persen dari 190 ribu ton ke 186 ribu ton.
Untuk Kaltim, Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim Azmal Ridwan menjelaskan, secara produksi, Kaltim cenderung mengalami peningkatan. Dari bulan ke bulan produksi CPO pada 2023 mengalami kenaikan rata-rata 8-10 persen. Itu terus meningkat tahun ini. Sebab banyak perkebunan sawit di Kaltim tahun ini yang memasuki masa panen perdana setelah tiga tahun ditanam.
“Di Kaltim hampir semua panen perdana. Dari Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Kubar. Termasuk Berau yang saat ini waktunya panen perdana di 2024. Meski beberapa perkebunan ada sebagian yang di-replanting karena sudah usia tua. Sudah 25 tahun. Namun, perbandingannya lebih kecil dibandingkan yang panen perdana,” jelas Azmal kepada Kaltim Post kemarin (27/1).
Meski secara nasional disebut terjadi stagnasi produksi, namun bagi Azmal, tidak terjadi di Kaltim. Termasuk di sisi ekspor. Sebab, pasar ekspor Kaltim semakin luas dengan bertambahnya negara tujuan ekspor seperti Afganistan, Pakistan, India, Tiongkok, dan Belanda.
Sementara untuk keperluan dalam negeri, Azmal mengaku belum mendapatkan informasi terkini. “Penambahan ini salah satunya berhubungan dengan mandatory B35. Itu kami belum dapat update berapa yang diperlukan. Kapan dimulai dan berapa kami belum dapat informasi. Yang pasti ada sharing,” ungkapnya.
Menurut Azmal, kalaupun pemerintah menargetkan sekian jumlah ton untuk B35, menurutnya produksi sawit masih mampu mencukupinya. Pasalnya, dari total produksi sawit Indonesia, jumlah keperluan untuk ekspor hanya 20 persen. Selebihnya untuk keperluan domestik.
“Masih banyak kita punya produksi. Kalaupun nanti mau diambil buat B35 bisa saja diambil. Bisa juga ambil dari ekspor. Itu sama-sama menguntungkan,” ungkapnya. Namun, dari sisi bisnis, akan lebih baik jika Indonesia yang paling banyak menggunakan produk turunannya atau hilirisasi.
“Jangan kita jadi bungul (bodoh). Kita yang punya bahan aktif, tapi orang (negara) lain yang punya produknya. Kita beli lagi dengan harga mahal. Harusnya kita yang punya CPO, kita produksi sendiri produk turunannya,” imbuhnya.
Azmal melanjutkan, dirinya sudah melihat banyak upaya dari perusahaan dan industri untuk menciptakan dan menggunakan produk turunan kelapa sawit.
KEBUTUHAN DALAM NEGERI
Kaltim sebagai salah satu penghasil kelapa sawit di Indonesia diharapkan terus menggenjot hilirisasi untuk mencari nilai tambah. Sebab, saat ini kebanyakan pelaku usaha sawit di Bumi Etam masih sebatas memproduksi CPO dan langsung diekspor.
Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ahmad Muzakkir menjelaskan, produksi CPO di Kaltim pada 2021 sebesar 3.715,612,37 ton. Meningkat tahun 2022 sebesar 4.270.676,20 ton atau naik sekitar 12,99 persen. Sedangkan produksi CPO pada 2023 sebesar 4.402.860 ton atau naik sekitar 3 persen.
“Untuk data tahun 2023 masih angka sementara, menunggu data lengkap dari PBS (perkebunan swasta besar),” jelas Muzakkir kepada Kaltim Post, kemarin.
Adapun perkembangan ekspor CPO di 2021 sebesar 7.150 ton oleh PT Hutan Hijau Mas dan PT Jabontara Eka Karsa. Ekspor CPO tahun 2022 sebesar 13 ribu ton oleh PT Hutan Hijau Mas dan PT Jabontara Eka Karsa. “Lalu ekspor CPO tahun 2023 sebesar 2.500 ton oleh PT Indonesia Plantation Sinergy. Dengan tujuan ekspor yaitu Malaysia Lahad Datu,” imbuh Ahmad.
Terkait prediksi berkurangnya kinerja ekspor sawit tahun 2024, Ahmad menyebut, Kaltim tidak akan terlalu terganggu. Pasalnya, dari data yang dibebernya di atas, produksi sawit Kaltim didominasi untuk keperluan dalam negeri. “Jadi Kaltim sangat kecil ketergantungan terhadap ekspor. Artinya kita banyak memenuhi keperluan dalam negeri,” ujarnya.
Kondisi itu, lanjut Muzakkir, membuat Kaltim semakin mendukung penuh program hilirisasi industri sawit nasional yang bertujuan membesarkan sektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu andalan perekonomian Indonesia.
Salah satunya dengan adanya inovasi teknologi perkebunan kelapa sawit yang telah direkomendasikan oleh Kementerian Pertanian dengan peluang untuk mendirikan pabrik mini minyak goreng sawit (Pamigo). Terutama bagi petani swadaya yang memiliki ketersediaan bahan baku tandan buah segar (TBS) dari kebun-kebun rakyat.
“Melalui APBD Kaltim, kami juga telah membantu pembangunan kebun-kebun rakyat seluas 12.472 hektare, yang tersebar di tujuh kabupaten/kota, 31 kecamatan, dan 66 desa. Dengan melibatkan 206 kelompok tani dan 8.076 kepala keluarga. Kami berharap, kebun-kebun rakyat itu bisa menjadi sumber bahan baku bagi Pamigo yang akan dibangun,” ucap Muzakkir.
Untuk diketahui, kelapa sawit merupakan komoditas unggulan Kaltim, dengan luas areal mencapai 1,4 juta hektare. Terdiri dari perusahaan besar swasta seluas 972.000 hektare dan perkebunan rakyat seluas 373.000 hektare. Dari luasan tersebut, produksi TBS mencapai 19,2 juta ton per tahun. (rom/k16)
Editor : Indra Zakaria