MUSCAT – Delegasi dari Amerika Serikat dan Iran secara resmi memulai pembicaraan tidak langsung pada Jumat (6/2/2026) melalui mediasi Pemerintah Oman. Pertemuan krusial ini bertujuan untuk membahas isu-isu nuklir yang kembali memanas, sebagaimana dilaporkan oleh media penyiaran pemerintah Iran.
Proses diplomasi yang sangat hati-hati ini dijalankan melalui skema pertemuan terpisah. Menteri Luar Negeri Oman, Sayyid Badr Hamad Al Busaidi, bertindak sebagai perantara dengan menemui Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, sebelum kemudian melakukan pertemuan dengan Steve Witkoff, utusan khusus Presiden AS Donald Trump untuk Timur Tengah.
Berikut adalah beberapa poin penting terkait teknis dan delegasi yang terlibat dalam pembicaraan tersebut:
Mekanisme "Pertukaran Catatan"
Kedua delegasi berada di ruangan terpisah untuk menjaga jarak diplomatik. Setelah pertemuan dengan pihak Oman, tim dari Washington dan Teheran akan saling bertukar catatan teknis dan posisi politik melalui mediator. Hingga saat ini, otoritas resmi AS dan Oman belum memberikan konfirmasi terbuka mengenai progres pertukaran dokumen tersebut.
Pihak Iran mengirimkan tim diplomat senior yang dipimpin oleh Abbas Araghchi. Ia didampingi oleh Wakil Menlu urusan politik Majid Takht-Ravanchi, juru bicara kementerian Esmaeil Baghaei, serta Wakil Menlu urusan ekonomi Hamid Ghanbari untuk membahas dampak sanksi dan isu nuklir.
Pihak Amerika Serikat Presiden Donald Trump mengutus Steve Witkoff sebagai pemimpin delegasi. Nama Jared Kushner, menantu Trump yang selama ini menjadi penasihat kepercayaan, juga dilaporkan hadir dalam kapasitas sebagai pembantu tidak resmi. Selain itu, muncul laporan dari The Wall Street Journal bahwa Kepala Komando Pusat AS (CENTCOM) kemungkinan besar akan bergabung guna membahas aspek keamanan militer.
Konteks Ketegangan Regional Pembicaraan ini berlangsung di bawah bayang-bayang meningkatnya kehadiran militer AS di Teluk Persia. Retorika keras dari Trump mengenai ancaman aksi militer terhadap fasilitas nuklir Iran menjadi latar belakang yang membuat negosiasi ini dianggap sangat genting bagi stabilitas Timur Tengah.
Langkah diplomatik ini dipandang sebagai upaya terakhir untuk mencegah eskalasi militer yang lebih luas, meski kedua belah pihak masih menunjukkan sikap yang kaku terhadap persyaratan-persyaratan utama dalam kesepakatan nuklir tersebut. (*)
Editor : Indra Zakaria