TEHERAN – Pemerintah Iran secara resmi mengumumkan rencana besar untuk merombak total tata kelola Selat Hormuz. Jalur pelayaran paling vital bagi pasokan energi dunia tersebut dipastikan tidak akan lagi beroperasi dengan aturan lama. Langkah ini diambil Teheran sebagai upaya untuk mengonversi pencapaian militer mereka di medan tempur menjadi keuntungan ekonomi dan keamanan yang berkelanjutan bagi negara.
Wakil Presiden Iran, Mohammad Reza Aref, menegaskan melalui pernyataan resminya pada Minggu (29/3) bahwa rezim pengelolaan Selat Hormuz kini telah memasuki era baru. Ia menyindir upaya pihak lawan yang ingin melakukan perubahan politik di Teheran, namun justru berakhir dengan "perubahan rezim" di jalur strategis Hormuz.
"Rezim Selat Hormuz tidak akan lagi sama seperti di masa lalu. Kami bertujuan mentransformasi pencapaian di medan perang menjadi manfaat ekonomi dan keamanan yang stabil bagi negara," tulis Aref melalui akun X miliknya.
Berdasarkan sumber-sumber internal Iran, aturan baru ini akan memberlakukan penyaringan ketat terhadap kapal yang melintas. Jalur transit di masa depan kemungkinan besar hanya akan dibuka bagi kapal-kapal yang pemiliknya tidak terlibat dalam konflik militer melawan Iran. Sebaliknya, kapal yang terafiliasi dengan negara atau aktor yang dianggap Teheran sebagai penyokong perang akan dilarang keras melintasi selat sempit tersebut.
Tak hanya pembatasan akses, Parlemen Iran dikabarkan tengah menyusun undang-undang untuk memperkenalkan sistem tol atau pajak bagi setiap kapal yang melewati perairan tersebut. Jika aturan ini disahkan, Selat Hormuz akan menjadi sumber pendapatan baru yang signifikan bagi ekonomi Iran di tengah tekanan sanksi internasional.
Selat Hormuz, yang merupakan penghubung tunggal antara Teluk Persia dan samudra terbuka, kini menjadi titik pusat dalam konfrontasi antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Mengingat sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melintasi jalur antara Iran dan Oman ini, kebijakan baru Teheran dipastikan akan mengguncang stabilitas logistik energi global dan memaksa para pemain internasional untuk menghitung ulang strategi maritim mereka di kawasan tersebut. (*)
Editor : Indra Zakaria