BANJARMASIN - Pemprov Kalsel menetapkan status siaga darurat Covid-19 di Kalsel. Penetapan status waspada virus corona ini usai dilakukan rapat internal terbatas bersama lintas intansi di Ruang Rapat Aberani Sulaiman Perkantoran Pemprov di Banjarbaru, kemarin.
Sekdaprov Kalse Abdul Haris yang menjabat langsung sebagai Ketua Gugus Tugas Pencegahan Pengendalian dan Penanganan Covid-19 mengatakan penetapan status siaga darurat atas pertimbangan beberapa hal. Salah satunya adalah mempertimbangkan kewaspadaan dini. “Juga sudah ada beberapa daerah yang menetapkan status yang sama,” ujar Haris usai rapat terbatas kemarin.
Kepala Dinas Kesehatan Kalsel M Muslim ditunjuk sebagai juru bicara Gugus Tugas Pencegahan Pengendalian dan Penanganan Covid-19. “Mulai saat ini terkait informasi Covid-19 satu pintu melalui Kadinkes,” ujar Haris.
Hasil rapat kemarin juga memutuskan untuk mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk tambahan rumah sakit cadangan. Rencananya yang akan diusulkan pemprov adalah Rumah Sakit Hasan Basri di Kandangan, RSUD Ansari Saleh di Banjarmasin dan Rumah Sakit Idaman Banjarbaru. “Dikoordinasikan dulu, memang akan diusulkan rumah sakit lain,” terangnya.
Upaya yang paling pertama untuk mencegah penyebaran virus ini adalah memberikan ketenangan agar tidak terjadi kepanikan pada masyarakat. Contohnya memperbanyak baliho terkait informasi atau langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh masyarakat.
Selain itu, perjalanan dinas luar daerah terutama ke daerah terjangkit Covid-19 dibatalkan sampai kondisi aman. Hal ini sesuai dengan imbauan pemerintah pusat. "Pertemuan mengumpulkan orang banyak yang dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dibatalkan. Contohnya acara hari ini (kemarin), ada beberapa yang dibatalkan termasuk acara besok (hari ini),” bebernya.
Lalu bagaimana soal libur sekolah?
Kepala Dinas Pendidikan Kalsel Yusuf Effendi menjelaskan saat ini pihaknya masih menunggu perkembangan. "Jika nanti dilihat sudah rawan, (kemungkinan) akan diliburkan."
Yang lebih dulu mengambil kebijakan ini adalah Pemko Banjarmasin. Walikota Banjarmasin Ibnu Sina sudah mengambil keputusan meliburkan TK-PAUD, SD dan SMP mulai hari ini (17/3). Masa libur itu selama 14 hari.
Keputusan diambil setelah rapat bersama Wakil Wali Kota Banjarmasin Hermansyah dan Sekdako Banjarmasin Hamli Kursani di Balai Kota, kemarin (16/3) sore.
"Kalaupun besok (hari ini) masih ke sekolah, sekadar bagi guru untuk memberikan tugas-tugas saja kepada muridnya. Guna mengisi masa liburan," ujarnya.
"Harus ditegaskan kepada anak-anak. Ini bukan liburan biasa. Jangan dibiarkan berkeluyuran, apalagi malah diajak orang tuanya jalan-jalan," tambahnya.
Selama diliburkan, anak-anak dituntut tinggal di dalam rumah. Tidak malah ke mal, nonton ke bioskop, atau mengunjungi objek wisata yang ramai. "Tetap belajar, apakah dengan sistem daring atau bagaimana," tukasnya.
Keputusan diambil setelah Pemko Banjarmasin menerima surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Isinya, demi memutus mata rantai penularan virus Covid-19, sekolah harus diliburkan.
"Apalagi saya banyak menerima masukan dari wali murid dan wali santri. Agar segera diliburkan saja," jelasnya.
Apakah masa libur bisa bertambah? Pemko hanya menunggu instruksi lanjutan. "Intinya selama masa inkubasi, selama 14 hari ke depan," jawabnya.
Selain Banjarmasin, Pemkab Tanbu juga akan meliburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah mulai tingkat TK, SD dan SMP sederajat, mulai 18-31 Maret 2020. Aturan ini hanya berlaku untuk siswa, sementara guru tetap berada di sekolah sesuai jam kerja yang berlaku.
Kepala Dinas Pendidikan Tanbu Sartono mengatakan, keputusan yang diambil tersebut sebagai langkah kewaspadaan dan pencegahan penyebaran COVID-19.
“Pemerintah daerah akan membuatkan Surat Edaran (SE) tentang libur sekolah sementara sampai 14 hari kedepan dan kembali masuk seperti biasa pada tanggal 1 April 2020,” jelas Sartono, kemarin.
Dijelaskannya Sartono, siswa tidak hadir ke sekolah, namun tetap belajar melalui daring bagi yang memungkinkan dan melaporkan hasil belajarnya kepada guru pembimbing.
“Guru juga ikut memantau hasil belajar anak melalui laporan via whatsapp,” jelasnya.
Sekda Tanbu H Rooswandi Salem menjelaskan keputusan meliburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah itu diambil sebagai langkah antisipasi penyebaran virus corona.
Dijelaskannya, pemerintah daerah akan melihat perkembangannya selama 14 hari kedepan, apakah masih meliburkan atau sebaliknya.
“Kalau belum ada perbaikan maka pemerintah daerah akan kembali meliburkan atau menghentikan sementara berbagai kegiatan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarbaru, M Aswan menjelaskan pihaknya belum memutuskan meliburkan siswa.
Banjarmasin masih melakukan telaah atau kajian terkait pola pembelajaran yang bakal diterapkan. Mengingat, konsep peliburan tegasnya bukan murni liburan, melainkan hanya perpindahan pola pembelanjaraan.
Walikota Banjarbaru telah meminta Aswan untuk mencari pola pembelajaraan yang bisa diterapkan ketika nanti menggunakan metode daring. Ia pun mengklaim sudah melakukan rakor dengan kepala sekolah di Banjarbaru terkait hal ini.
"Konsepnya siswa memang tidak harus ke sekolah. Tetapi, wali kelas akan mengirimkan materi belajar kepada wali murid, lalu siswa akan belajar secara instruksional di rumahnya masing-masing," jelasnya.
Hingga sekarang skema ini masih belum diberlakukan menyesuaikan perkembangan atau kondisi di Banjarbaru. "Yang jelas, apabila nanti memang harus diliburkan karena ada positif (corona), kita sudah siap dengan pola pembelajaraannya," ucapnya.
Meski demikian, opsi meliburkan sekolah untuk mencegah penyebaran virus corona, dinilai kurang tepat oleh sebagian kalangan.
Kebijakan itu hanya akan memindahkan masalah. Memindahkan dari satu kerumunan massa (ruang kelas) ke kerumunan massa di tempat yang lain, seperti wahana bermain, mal-mal, maupun tempat hiburan lainnya.
"Terhadap kebijakan itu, saya sepakat tetapi dengan syarat. Pemerintah juga harus konsisten menutup semua wahana atau fasilitas bermain anak di semua tempat," ujar Anggota Komisi III DPR RI, Sultan Khairul Saleh kepada Radar Banjarmasin.
Jika pemerintah mengabaikan persyaratan tersebut, maka pencegahan ini menurutnya tidak bakal efektif karena pengerumunan massa tetap akan terjadi, meski kini bukan lagi di sekolah, melainkan di tempat tempat umum atau tempat hiburan. "Disadari ataupun tidak, ini bisa menjadi upaya pembodohan siswa. Apalagi sekarang menjelang masa-masa ujian sekolah," ujarnya lebih jauh.
Sultan berharap, pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RW RT bertindak cepat untuk mengantisipasi pengalihan pengerumunan massa tersebut.
Dia meminta pemerintah bijaksana dan bersinergi dengan mempertimbangkan pengaruh positif maupun negatif secara sosial kemasyarakatan, keagamaan, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan lain lain.
Termasuk mengawasi lebih ketat pengguna Medsos dalam penyebaran informasi hoaks terkait COPID-19.
"Kementerian komunikasi informatika dan kementerian kesehatan hendaknya lebih gencar mensupport dan menyebarkan informasi, terkait upaya upaya untuk mencegah dan penyembuhan yang bisa dilakukan masyarakat secara mandiri," sarannya.
Begitupun dengan peran organisasi keagamaan seperti MUI, Dewan Gereja Indonesia dan lain lain, hadir untuk menenangkan bukan malah menambah rasa takut.
"Jangan sampai mengurangi apalagi melarang kegiatan peribadatan umat beragama, apalagi hingga mengosongkan tempat-tempat ibadah. Jangan sampai takut Corona mengalahkan rasa takut kepada Tuhan," tegas Sultan. "Mestinya seperti biasa aja, yang sakit aja yang dikarantina, jangan kita semua parno."
---
Semua Sepakat Setop Perjalanan Dinas
Meski pegawai dan pejabat pemerintahan takkan diliburkan, namun pemda-pemda di Kalsel mulai menyetop perjalanan dinas.
Wali kota Banjarmasin Ibnu Sina memutuskan untuk menahan semua dokumen perjalanan dinas ASN pemko. Sementara kunjungan dari pemko atau pemkab luar daerah ke Banjarmasin akan dibatasi. "Akan diseleksi dengan ketat," tegasnya.
Antisipasi masuknya virus corona juga dilakukan Pemkab Batola dengan melarang PNS-nya berdinas ke luar daerah. "ASN Pemkab Batola tidak diperbolehkan melakukan perjalan dinas luar daerah," ungkap Noormiliyani.
Noormiliyani menambahkan, antisipasi penyebaran virus Corona ini, juga berdampak pada festival yang akan diadakan Pemkab Batola. Seperti halnya, festival tari serumpun. Festival tari yang diperuntukkan bagi seluruh penari di Kalimantan ini gagal diadakan pada awal bulan April. Waktu penundaannya tidak bisa ditentukan.
"Semua kegiatan akan dilakukan kembali saat Indonesia bebas corona," ujarnya sembari mengatakan tidak bisa memastikan apakah rencana festival layang-layang pada bulan Agustus akan ikut terdampak.
Pemkab Hulu Sungai Selatan menunda sementera semua kegiatan pemerintahan yang melibatkan orang banyak sejak kemarin. “Mulai hari ini (kemarin,red) semua kegiatan pemerintah melibatkan orang banyak ditunda sementara,” ujar Bupati HSS Achmad Fikry.
Pemkab HSS menjadwalkan akan melakukan rapat koordinasi pencegahan Covid-19. Termasuk nanti menetapkan status Kabupaten HSS dalam merespons darurat nasional ini.
Sekda Tapin Masyraniansyah juga mengintruksikan ASN di Tapin untuk menunda perjalanan ke luar daerah hingga waktu yang belum ditentukan. "Ini juga sesuai dengan surat edaran atau imbauan Kemendagri dan Gubernur Kalsel," katanya.
"Untuk intruksi dari Kementerian agar ASN bekerja di rumah. Akan kita lihat dulu perkembangannya sebelum ditetapkan," paparnya.
Ketua DPRD Tapin Yamani juga mengatakan pihaknya mengambil kebijakan untuk menunda kegiatan dewan di luar daerah mulai kemarin. "Kita tunda dulu dan selanjutnya akan kita rapat ulang di Bamus," tuturnya seraya mengatakan penundaan hingga waktu yang tidak ditentukan.(fud/bar/shn/dly/mof/kry/rvn/ram/ran/ema)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin