BANJARBARU – Abdi, lelaki berusia 41 tahun ini baru usai menyapu fasilitas publik di daerah Pasar Bauntung Banjarbaru. Ia disanksi petugas lantaran tidak mengenakan masker ketika sedang berjualan.
Abdi mengaku baru kali ini ia disanksi. Lantaran lupa membawa masker karena buru-buru mengejar keramaian pasar. Maklum, Abdi setiap harinya mengandalkan berdagang lauk keliling untuk mencukupi kebutuhannya.
"Biasanya selalu ingat membawa, tapi ini kelupaan. Soalnya buru-buru. Ya saya terima saja karena memang melanggar dan kata petugasnya sudah ada aturannya," ceritanya.
Meski terima, Abdi mengaku sedikit cukup jengkel. Pasalnya, dari sepengetahuannya, penindakan lebih marak di kelompok masyarakat bawah. Contohnya katanya di pasar, lapak PKL atau warung-warung.
"Yang tempat-tempat hiburan saya lihat buka leluasa. Tidak sebegitu seringnya dirazia (prokes). Padahal kan kita ke lapangan karena mencari nafkah, dan ini satu-satunya pencaharian. Seharusnya petugas juga adil," ceritanya.
Pandangan senada juga disampaikan Baiti. Meski belum pernah disanksi. Penjual kue kering di kawasan Murjani dan Panglima Batur ini berharap penindakan pelanggaran prokes juga bisa menyentuh usaha yang dinilainya lebih besar.
"Kalau kita kan memamg penghasilannya harian, dan saya lihat kenapa petugas sepertinya fokus kepada masyarakat seperti kami, pedagang-pedagang kecil. Itu saya lihat kafe-kafe dan tempat hiburan malam tidak begitu dirazia seperti kami," cetusnya.
Kecemburan penindakan prokes ini memang mulai muncul. Sebagian masyarakat menilai bahwa penindakan pelanggaran prokes seakan tebang pilih. Hal ini dilihat dari seberapa intens petugas melakukan pengawasan dan penindakan.
Pandangan ini semakin mengemuka usai beberapa waktu lalu Satgas yang langsung dipimpin oleh Pjs Wali Kota Banjarbaru, Bernhard E. Rondonuwu melakukan sidak ke THM di Trikora Banjarbaru.
Dalam sidak tersebut, didapati bahwa penetapan protokol kesehatan khususnya menjaga jarak dan tidak berkerumun masih minim. Bahkan, ditempat tersebut juga ditemukan peredaran miras yang jelas secara aturan Perda berstatus dilarang.
Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru, HR Budiman memaklumi muncul kecemburuan di masyarakat. Karena memang katanya bahwa penindakan seperti ini sensitif ketika ekonomi juga terdampak pandemi. Artinya ia menilai bahwa penindakan Satgas memang disoroti sekelompok masyarakat.
"Tentunya seharusnya (penindakan pelanggar prokes) Satgas Covid-19 tidak seperti pisau yang hanya tajam ke bawah. Namun seperti silet, tajam ke atas dan bawah, agar tidak memicu persoalan kecemburuan ini," katanya.
Ia juga mendorong agar penindakan pelanggaran prokes tidak tumpul ke atas. Ke atas ini sebut Budi adalah apa yang dimaksud oleh masyarakat yang merasa terjadi ketimpangan penindakan.
"Tentu misalnya ada THM atau kafe-kafe dan tempat usaha skala besar yang jarang diawasi akan menimbulkan pandangan bahwa penindakan petugas terkesan tebang pilih. Ini harus jadi perhatian dan evaluasi Satgas," katanya.
Polemik ini kata Budi tak bisa dibiarkan. Sebab, apabila masyarakat menilai kinerja Satgas terkesan membeda-bedakan. "Satgas harus memberi contoh, agar penerapan prokes ini sampai ke seluruh elemen masyarakat."
Pihaknya pun katanya menantang agar Satgas bisa benar-benar menegakkan pelanggaran protokol kesehatan secara merata. Artinya kantong-kantong masyarakat di semua level terakomodir dan bisa menghilangkan kesan bahwa hanya masyarakat ekonomi ke bawah saja yang kerap ditindak.
"Kita tantang agar jangan hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ayo sama-sama ditegakkan, jangan sampai muncul friksi di masyarakat dan jadi masalah baru. Jadi penindakan seharusnya tidak ada pandang bulu jika Satgas sungguh-sungguh," tegasnya seraya akan memanggil Satgas terkait hal ini.
Sementara, Pjs Wali Kota Banjarbaru, Bernhard E. Rondonuwu menanggapi bahwa pemerintah kota Banjarbaru tak pandang bulu dalam hal penegakan protokol kesehatan.
"Ya seperti itu (penegakan tidak pandang bulu)," kata Bernhard seusai rapat paripurna di DPRD Banjarbaru kemarin.
Dijelaskannya, pihaknya sudah memasuki beberapa lini atau elemen masyarakat dalam hal upaya penegakan protokol. Sebab prinsipnya, pihaknya berkeinginan bahwa protokol tetap jalan dan ekonomi juga tetap bergulir.
"Kami ingin semua lini bekerja sama, tujuannya agar seluruh pihak sadar akan pentingnya protokol ini. Dari beberapa forum yang sudah saya temui, mereka juga sadar bahwa jika terjadi sesuatu maka tempat usahanya bakal ditutup. Nah kita harapkan semua punya kesadaran dengan protokol ini," tegasnya. (rvn/bin/ema)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin