BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tengah menganalisa penyebab banjir besar yang terjadi di sejumlah wilayah di Banua. Berdasarkan hasil analisis sementara, menunjukkan bahwa faktor utama bencana ini ialah tingginya curah hujan.
"Normal curah hujan Januari 2020 sebesar 394 milimeter. Sedangkan curah hujan harian pada tanggal 9 sampai 13 Januari 2021 sebesar 461 milimeter. Jadi, terdapat peningkatan 8 sampai 9 kali lipat curah hujan dari biasanya," kata Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar.
Dia mengungkapkan, tingginya curah hujan membuat volume air yang masuk ke Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Barito yang melintasi sejumlah wilayah di Kalsel melebihi kapasitas. "Volume air hujan yang masuk mencapai 2,8 miliar meter kubik. Padahal kapasitas kondisi normal hanya 238 juta meter kubik," ungkapnya.
Di Kabupaten Tanah Laut misalnya, Roy menuturkan, debit sungai di wilayah ini mencapai 645,56 meter kubik per detik. Sementara kapasitasnya cuma 410,73 meter per detik. "Sedangkan di Kabupaten Banjar, debit sungai 211,59 meter kubik per detik. Sementara kapasitasnya cuma 47,99 meter kubik per detik," tuturnya.
Lanjut dia, begitu pula sungai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saat banjir terjadi debitnya tercatat 333,79 meter kubik per detik. Padahal kapasitasnya hanya 93,42 meter kubik per detik.
Roy menyampaikan, dari analisis mereka, hujan deras dengan volume air besar seperti saat ini pernah terjadi pada 1928 silam di daerah tangkapan air Barabai.
"Kondisi saat ini bisa jadi merupakan periode ulang 100 tahunan," ucapnya didampingi Kepala Bappeda Kalsel, Fajar Desira dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana.
Volume air hujan yang besar sendiri kata Roy, membuat drainase di sejumlah wilayah tidak mampu mengalirkannya. Sehingga banjir pun terjadi. "Daerah banjir juga berada pada titik pertemuan anak sungai yang cekungan dan morfologinya berupa lengkuk lereng. Sehingga, terjadi akumulasi air dengan volume yang sangat besar," paparnya.
Lalu bagaimana dengan analisa sejumlah pihak bahwa aktivitas pertambangan dan perkebunan juga menjadi penyebab terjadinya banjir? Roy menuturkan, bahwa hal itu masih mereka pelajari secara mendalam.
"Kami lihat perizinan kebun dan tambang belum terlihat sebagai faktor utama. Tapi ini sedang dipelajari dan kita kaji secara mendalam bersama para ahli," tuturnya.
Terkait tambang, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel, Isharwanto mengatakan, sejak kewenangan masih di tangan provinsi, pihaknya sudah mati-matian mengatur pertambangan di Kalsel. "Dari 924 izin, kita sudah mencabut 623 di antaranya," katanya.
Sayangnya, keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 membuat semua kewenangan tambang sejak 10 Desember 2020 diambil pemerintah pusat. "Jadi tambang batubara, pasir bahkan tanah uruk izinnya sekarang pusat," beber pria yang akrab disapa Kelik ini.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan Kisworo Dwi Cahyono tak sependapat jika faktor banjir hanya karena curah hujan dan sungai.
Menurutnya, Kalimantan Selatan yang luasannya mencapai 3,7 hektare sebanyak 50 persennya sudah dipakai untuk tambang. Kemudian 33 persen hutan dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. “Jadi ini daya tampung lingkungan di Kalsel sudah rusak,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Kisworo menuturkan, banjir tersebut akibat rusaknya ekologi di tanah Borneo. Karena hutan-hutan sudah beralihfungsi menjadi tambang dan perkebunan sawit. “Ini darurat tata ruang dan darurat bencana ekologis,” tegasnya.
Dia mendesak pemerintah agar mengundang para perusahaan pemilik tambang dan kelapa sawit untuk duduk bersama. Guna bertanggung jawab atas bencana banjir di Kalimantan Selatan.
“Mengundang semua pemilik perusahaan tambang dan sawit dialog terbuka di hadapan rakyat dan masyarakat sipil. Supaya kita tahu permasalahan dan solusinya bagaimana,” pungkasnya.
Banjir di Banua sendiri sangat dahsyat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan kemarin mencatat sudah ada 349.070 jiwa yang terdampak di 11 kabupaten/kota.
Kabupaten Banjar tercatat sebagai wilayah yang paling parah terdampak, dengan total 32.182 KK dan 127.267 jiwa. Pemerintah Kabupaten Banjar berdalih banjir diakibatkan oleh intensitas hujan ekstrem dan meluapnya Sungai Riam Kiwa, Riam Kanan, dan Sungai Martapura dengan tinggi permukaan 1 sampai 3 meter.
Banjir besar di Kabupaten Banjar juga merusak sektor pertanian. Kurang lebih 12,796 hektar lahan pertanian rusak dan kurang lebih 30.046 terancam fuso. Paling luas dialami oleh petani Karang Intan. Sektor perikanan juga terdampak. 1.806 pembudidaya kehilangan wadah usahanya. Potensi ketersediaan ikan yang hilang kurang lebih 210 ton jenis ikan patin dan nila dengan nilai kerugian sebesar Rp 72 miliar lebih.
Sekda Banjar HM Hilman menegaskan sampai hari ini terus menyalurkan bantuan logistik, mendirikan dapur umum dan memastikan semua warga mendapat kebutuhan dasar selama mengungsi.
Bakal Usulkan Bangun Tiga Bendungan
Sementara itu, melihat tingginya volume air saat hujan deras terjadi, Pemerintah Provinsi Kalsel mengusulkan pembangunan tiga bendungan atau dam untuk meminimalisir bencana banjir.
Bendungan sendiri merupakan konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk atau danau. Seringkali bendungan juga digunakan untuk mengalirkan air ke sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan, tiga pembangunan bendungan yang diusulkan yakni, Bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar, Bendungan Pancur Hanau di Hulu Sungai Tengah dan Bendungan Kusan di Tanah Bumbu.
"Selain itu, juga kami usulkan pembangunan kolam regulasi di Barabai. Kami berharap ini segera mungkin dilakukan pembangunan, agar dapat mengatasi banjir," katanya kepada wartawan, kemarin.
Dia mengungkapkan, bendungan sangat efektif meminimalisir banjir. Contohnya bendungan yang baru dibangun di Kabupaten Tapin, menurutnya terbukti mampu mengurangi banjir di kawasan aliran sungai yang ada di sana.
Rencana pembangunan bendungan sendiri kata Roy, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Pemprov Kalsel. "Saat banjir sekarang ini, kami telah menghitung kapasitas dam yang dibutuhkan. Kita masih kekurangan. Jadi perlu ada tambahan," ucapnya.
Lalu bagaimana dengan daerah perkotaan? Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel Fajar Desira mengatakan, untuk mengatasi banjir di kota perlu kajian komprehensif untuk menentukan drainase yang cocok. Seperti halnya di Kota Banjarmasin.
“Tipikal Banjarmasin adalah daerah rendah. Air datang bukan saja dari hujan, tapi juga dari sungai dan pasang laut," bebernya.
Sedangkan di Kota Banjarbaru, menurutnya normalisasi Sungai Kemuning telah berhasil meredam banjir di pemukiman penduduk. “Tapi untuk Banjarmasin lebih kompleks, perlu kajian khusus untuk menanganinya,” pungkasnya. (ris/ran/ema)
Editor : izak-Indra Zakaria