PELAIHARI - Adanya harga liquified petroleum gas (LPG) tabung 3 Kilogram (Kg) yang mahal di pasaran, Tim Monitoring dan Penertiban Harga Eceran Tertinggi (HET) segera melakukan aksi untuk terjun ke pangkalan secara langsung, agar persoalan fluktuasi harga gas terkendali.
Rapat Koordinasi dengan agenda Fluktuasi harga Gas LPG 3 Kg Subsidi ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati H Abdi Rahman, dan didampingi Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Akhmad Hairin dan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan H Syahrian Nurdin dan dihadiri pihak SKPD terkait, perwakilan TNI, Polri, Satpol PP, serta para Camat di Aula Pencerahan Kantor Bappeda Jalan A Syairani Kota Pelaihari, Rabu (3/2).
Pemaparan yang disampaikan oleh peserta, adanya keluhan masyarakat di Tala, kesulitan mendapatkan LPG 3 Kg Subsidi. Terlebih, adanya gas yang dijual mencapai Rp50 ribu per tabung. Hal ini masyarakat resah, seiring di sebagian wilayah Tala, masyarakat mendapat musibah bencana banjir.
"Adanya Rakor ini, kita mencoba mencari persoalan yang terjadi," ucap Wakil Bupati Tala Abdi Rahman.
Abdi menuturkan, pihaknya melalui tim ini tetap melakukan aksi dengan memantau pangkalan. Setelah itu, hasil dari pantauan akan melakukan duduk bersama pihak Agen dan Pangkalan. Dan tidak menutup kemungkinan pihak Pertamina juga akan hadir.
"Nanti saya minta segera pertemuan ini dilakukan melalui Bagian Ekonomi, jangan sampai lambat menyelesaikan persoalan ini," ucapnya.
Abdi menambahkan, dengan pertemuan itu, akan ditemukan persoalan yang terjadi, seperti apa nanti Agen melakukan pendistribusian terhadap pangkalan, dan juga pangkalan melakukan pendistribusian kepada masyarakat.
"Sebagai pemerintah harus mengetahui segala pihak, jangan memandang satu sisi," ungkapnya.
Abdi berharap, adanya tim monitoring ini tidak hanya sebagai wacana saja, namun keberadaan tim ini mampu menjadi secara cepat menyelesaikan keluhan warga, terutama persoalan harga LPG 3 Kg subsidi.
Sementara itu, secara terpisah Kepala Bagian Ekonomi Ina Gantiani didampingi Kasubag Administrasi Pembangunan dan SDA Aris Apriadi, masalah distribusi gas ini memang sudah menjadi perhatian sejak akhir 2020, sehingga dibentuklah Tim Monitoring dan Penertiban Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Tetapi rapatnya memang baru bisa terlaksana, karena terjadi musibah banjir, jadi perhatian kita semua tersedot tanggap darurat Banjir,” terang Ina.
Bagian ekonomi sendiri ujarnya dalam hal ini berfungsi menjalankan kebijakan pimpinan dan menghubungkan dengan pihak PT Pertamina, seperti pengajuan kuota tahunan atau terkait permintaan operasi pasar.
“Pada tahun 2020 lalu, Tala dijatah 2.500.033 tabung yang didistribusi melalui 7 agen dan 360 pangkalan,” terangnya.
Sedangkan untuk kuota 2021 belum ada informasinya, namun pihaknya sudah mengajukan penambahan, dengan mempertimbangkan data jumlah rumah tangga, UMKM yang berkah atas gas subsidi, sampai kapal nelayan konversi.
“Konversi ini maksudnya mereka dialihkan dari mesin kapal yang memakai BBM menjadi gas. Ada 378 Nelayan Bakti yang mendapat bantuan konversi tersebut, mereka juga berhak menggunakan gas subsidi,” tandasnya. (DISKOMINFO TALA/bin)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin