BANJARMASIN - Terhitung sejak Selasa (20/4), Pemprov Kalsel memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro. Ini tahap yang ke enam dan akan berlaku hingga 14 hari ke depan.
Pertanyaannya masih efektifkah pemberlakukan PPKM berskala mikro ini di Kalsel? Pj Gubernur Kalsel, Safrizal ZA menyampaikan, secara nasional pemerintah mengklaim penerapan PPKM Mikro cukup efektif menekan laju penularan Covid-19. Diklaim, selama PPKM mikro diterapkan, pandemi Covid-19 menunjukkan penurunan kasus.
Untuk diketahui, sampai kemarin kasus Covid-19 di Kalsel sudah mencapai 31.771 orang. Sementara, kasus baru yang ditemukan sebanyak 147 orang. Safrizal beranggapan, masih tingginya kasus di Kalsel karena tingginya testin dan kesadaran masyarakat yang sudah kendor untuk menerapkan protokol kesehatan. “Kita tak boleh kendor. PPKM Mikro ini sebagai keseriusan untuk menangkal penularan,” ujarnya.
Selain Kalsel, ada 25 provinsi lain yang juga diperpanjang penerapan PPKM Mikro ini. Pemerintah pusat juga menambah lima provinsi baru yang akan menerapkan kebijakan yang sama, yakni Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, dan Kalimantan Barat.
Selain mengevaluasi kekurangan pelaksanaan sebelumnya, dia menjanjikan akan menyusun kembali keanggotaan satuan tugas (satgas) sesuai kebutuhan kekinian. “Ini untuk keefektifan pelaksanaan,” terangnya.
Anggota tim pakar Satgas Covid-19 Kalsel, Hidayatullah Muttaqin mengatakan PPKM Mikro efektif jika strateginya bersifat operasional dengan sasaran yang tepat dan harus terkoordinasi dan kerjasama yang baik dari provinsi ke kabupaten dan kota, kecamatan, kelurahan hingga RT/RW.
“Semua elemen pemerintahan, LSM dan komunitas, ulama dan tokoh masyarakat harus dilibatkan. Jika tidak terjalin kerjasama yang baik, muncul ego sektoral dan saling lempar tanggung jawab maka PPKM Mikro sudah pasti tidak akan jalan sesuai harapan,” sebutnya.
Dalam penegakkan protokol kesehatan misalnya, di samping adanya peraturan dan sanksi, serta operasi yustisi juga dilakukan langkah persuasif. Kehadiran penegak hukum dan satgas pada titik-titik keramaian secara rutin dan titik-titik lainnya secara random cukup penting untuk membangun persepsi publik bahwa pemerintah dan satgas ada serta serius dalam melaksankan PPKM Mikro. “Jika ada anggota masyarakat yang melanggar maka akan segera ketahuan dan diberikan sanksi,” imbuhnya.
Langkah persuasif sebutnya harus dilakukan agar pemerintah, satgas dan penegak hukum memiliki energi dan sumber daya yang memadai dalam pengendalian pandemi Covid-19 berjalan efektif.
Dia memberi contoh, masyarakat Kalsel yang dikenal religius akan lebih mendengar perintah para ulama dan mubaligh. Untuk itu sangat penting pemerintah dan satgas datang ke rumah dan majelis taklim para ulama dan mubaligh, meminta bantuan mereka untuk mengajak masyarakat melawan Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan.
Agar semakin efektif sebutnya, perlunya manajemen data yang baik untuk kepentingan monitoring dan evaluasi keadaan pada tingkat kelurahan hingga RT/ RW. Tanpa adanya data yang baik dan real time yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan satgas, maka sulit melakukan langkah kontrol PPKM Mikro. “Mana RT/ RW yang perlu dilockdown dan mana yang bisa dilonggarkan,” cetusnya.
Begitu pula transparansi informasi data kasus kepada publik sangat penting. Pemerintah daerah dan satgas harus mempublikasikan data apa adanya. Data tersebut harus bisa dan mudah diakses publik melalui internet. Data perkembangan kasus harus tergambar sampai pada tingkat kelurahan dan RT/ RW.
“Fungsi informasi data ini adalah untuk membangun “alarm kewaspadaan” di tengah-tengah masyarakat. Jangan sebaliknya seperti kondisi sekarang, masyarakat sulit sekali memperoleh informasi perkembangan kasus pada level kelurahan. Pengelolaan data yang tidak transparan dan terkesan ditutupi justru menjadi penghambat pelaksanaan PPKM Mikro,” tandasnya.
Pariwisata Bak Buah Simalakama
SEKTOR pariwisata tak bisa berbuat banyak di saat pandemi Covid-19. Di satu sisi pemerintah ingin memulihkan ekonomi di sektor ini, di sisi lain pembatasan terus dilakukan.
Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menahan masyarakat untuk tak mengunjungi tempat wisata terbilang sulit. Terlebih tempat wisata yang dikelola oleh pihak swasta di kabupaten dan kota.
Sementara, untuk menutupnya demi mencegah penularan Covid-19, pihaknya juga tak bisa berbuat banyak. “Tempat wisata tak hanya ada yang dikelola kabupaten dan kota, juga ada yang dikelola oleh pihak swasta dan masyarakat,” ujarnya kemarin.
Meski demikian, ada harapan setelah vaksinasi mulai digencarkan. Masyarakat pun sudah mulai berani melakukan kunjungan wisata. “Memang belum dijamin 100 persen tak terjadi penularan,” tukasnya.
Dia tak ingin ketika tempat wisata ramai kunjungan di saat libur lebaran nanti malah membuat klaster baru penularan. Untuk itu tekannya, kepada pengelola tempat wisata di kabupaten dan kota agar menerapkan protokol kesehatan ketat. “Jangan sampai yang di daerah wisata itu sebelumnya zona hijau penularan, setelah ramainya kunjungan malah zona penularannya meningkat,” kata Syarifuddin.
Tak bisa dipungkiri, pengunjung tempat wisata tak hanya datang dari daerah yang penularan rendah. Ada pula wisatawan yang datang dari daerah penularan tinggi. “Orang luar ini yang tak bisa dideteksi. Apalagi secara akumulasi angka kasus di Kalsel masih tinggi,” sebutnya.
Di tengah penularan yang saat ini masih tinggi, dia meyakini masyarakat juga akan lebih waspada. “Ini yang kami harapkan. Meski tak bisa menutup, tapi protokol kesehatan harus dijalankan dengan ketat,” pungkasnya.
Terpisah, Gery, salah satu warga Banjarmasin yang juga penyintas Covid-19, mengaku sudah ingin sekali liburan dan mengunjungi tempat wisata. Meski pernah terpapar, dia mengatakan tetap saja was-was akan tertular kembali. “Untuk sekarang, sepertinya nanti dulu. Cukup dipendam, daripada seperti kemarin, saya harus berobat lebih dari 2 bulan. Kapok,” ujarnya. (mof/by/ran/ema)
Editor : izak-Indra Zakaria