Besok (28/4) adalah hari penentuan, siapa yang bakal memimpin Banjarmasin. Di tengah masa susah ini, masyarakat menggantungkan harapan kepada pemenang.
---
BANJARMASIN - Sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK), tiga kelurahan di Banjarmasin selatan diharuskan menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU). Keempat kandidat Pilwali Banjarmasin akan merebutkan 29.056 pemilih di sana.
Jadi, PSU adalah babak tambahan untuk babak penentuan. Siapapun yang terpilih nanti, harus mendengarkan suara masyarakat.
Bagi seniman muda seperti Novyandi Saputra, pemimpin yang diimpikannya adalah pemimpin yang melek kesenian dan kebudayaan.
"Saya berharap wali kota berikutnya benar-benar serius menangani itu," harapnya.
Novyandi mengkhawatirkan kejatuhan moral akibat mengabaikan kebudayaan. "Ini penting untuk pembentukan adab (etika) masyarakat," tambahnya.
Dia juga berharap, kepala daerah yang terpilih bukan tipe baperan (mudah terbawa perasaan). "Mau mendengarkan kritik. Karena kritik itu penting mengukur kinerja mereka," tegasnya.
Beralih ke Ade Hidayat, pegiat industri kreatif, ia mengharapkan wali kota yang mendukung pergerakan komunitas-komunitas anak muda di Banjarmasin.
Contoh pergerakan para sineas muda lokal. "Kasih dukungan, seperti fasilitas produksi film. Lalu menyediakan ruang tontonan yang baik, daring maupun luring," ujarnya.
Soal pengambilan kebijakan dalam program industri kreatif daerah, Ade juga mengingatkan, pemko harus melibatkan putra-putri daerah.
Lalu, apa harapan dari warga biasa? Simaklah harapan yang diutarakan dengan nada malu-malu oleh Sugi, pedagang pentol di depan Balai Kota.
"Saat ini, ekonomi sedang sulit. Berjualan di pinggir jalan saja susah. Saya ingin pemerintah yang lebih peka," kata warga Jalan Kelayan A tersebut.
Senada dengan Ari Baskara, anak muda dari Kayu Tangi dan Syah Ryan Anwari, anak muda dari Pasar Kuripan.
Kedua anak muda ini meminta pemimpin yang tidak mudah latah. Dalam artian, tak mudah terbawa-bawa tren di Pulau Jawa sana.
"Karena kebutuhan Banjarmasin berbeda. Jadi harus memahami kondisi lokal di sini," kata Ari. "Dan harus cepat beradaptasi dengan keadaan," timpalnya.
Takkan Ada Kejutan
Pengamat politik dari UIN Antasari, Ani Cahyadi memprediksi takkan ada kejutan di Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilwali Banjarmasin besok (28/4).
Dia melihat hasil perolehan suara 9 Desember lalu. Di mana petahana masih unggul, sekalipun dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Jadi saya menilai, untuk kejutan, rasanya agak jauh terjadi," ujarnya kemarin (26/4).
Sisi lain, ia memandang tak ada gerakan yang masif dari para penantang petahana. Secara khusus, paslon nomor urut 4 (Ananda-Mushaffa Zakir) tak terlihat mencoba menarik suara dari paslon nomor urut 1 dan 3.
"Padahal, hanya itu harapan yang tersisa. Apalagi kalau pendukung paslon 1 dan 3 berpindah ke nomor urut 2 (petahana), maka semakin sulit mengimbangi," tambahnya.
Faktor lain, magnet Pilwali kalah dengan Pilgub Kalsel. Dan di Banjarmasin, memang tak ada hal luar biasa yang terjadi.
"Tidak ada kejadian yang memungkinkan masyarakat untuk datang berbondong-bondong ke TPS. Apalagi, di tengah pandemi yang angka kasusnya justru meningkat," tukasnya.
Terakhir, PSU ini cuma mencakup tiga kelurahan. Skalanya terlalu kecil.
"Terlepas siapapun pemenangnya nanti, kita sangat berharap, Pilwali berjalan damai," harapnya.
Dalam konteks sekarang, di tengah resesi, perlu sekali pemimpin yang mampu memberikan solusi. "Terutama untuk mengatasi dampak pandemi atas perekonomian. Misalkan menyediakan lapangan pekerjaan baru," tegasnya.
KPU Pasrahkan Hasil PSU
BANJARMASIN - Partisipasi pemilih masih menjadi momok dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilwali Banjarmasin. Apakah meningkat, stagnan, atau malah tambah menurun.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarmasin, Rahmiyati Wahdah pun tak berani memprediksi. Apakah partisipasi 28 April besok akan lebih baik dari hasil 9 Desember lalu.
"Mengenai itu, penyelenggara tidak bisa berandai-andai. Apapun hasilnya, suara sahnya berapa dan suara tidak sahnya berapa, itulah yang menentukan pemenang pemilu," ujarnya.
Sebagai gambaran, pada Pilwali 2020, yang mencoblos hanya mencapai 57,2 persen pemilih. Sementara KPU memasang target 75 persen dari DPT. Artinya, angka golputnya terlalu tinggi.
"Kalau KPU sudah berupaya semaksimal mungkin. Yang pasti kami juga ingin hasil sempurna," tambah Rahmiyati.
Upaya yang dimaksud seperti sosialisasi kepada pemilih dan pemasangan spanduk di ruas jalan strategis. (war/gmp/fud/ema)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin