Bukan Persoalan Prokes di Sekolah, Tapi Adaptasi Kurikulum Baru
izak-Indra Zakaria• Rabu, 20 Juli 2022 - 19:02 WIB
HARI PERTAMA: Siswa baru di SMAN 2 Banjarbaru seusai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah, kemarin (18/7). FOTO: SUTRISNO/RADAR BANJARMASIN
Siswa SMA, SMK dan SLB di Kalsel memulai tahun ajaran baru kemarin (18/7). Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kasus covid-nya sudah nol. Tatap muka pun digelar 100 persen.
Di Barabai, persoalannya bukan penerapan prokes di sekolah, melainkan adaptasi dengan kurikulum baru. Contoh SMAN 1 Barabai. Sekolah di Jalan Perintis Kemerdekaan ini mulai menerapkan Kurikulum Merdeka yang dicetuskan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.
Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan Ahmad Effendi mengakui, ada kendala dalam adaptasi dengan kurikulum yang baru. “Guru belum terlalu mengenal. Pemahaman mereka berbeda-beda. Bimtek (bimbingan teknis) juga belum ada. Masih perlu banyak belajar,” ujarnya.
Sekolahnya menerima 297 siswa baru. “Kurikulum Merdeka dipakai kelas X. Sedangkan kelas XI dan XII masih memakai K13 (kurikulum lawas),” sebutnya. Perbedaan yang paling mudah dikenali, dalam kurikulum baru, tidak ada lagi penjurusan. Hanya pengelompokan mata pelajaran. “Ada IPA, IPS, bahasa dan seni. Siswa akan memilih sesuai minat dan bakatnya,” tambah Effendi.
Beralih ke ibu kota provinsi, di Kota Banjarbaru juga begitu. Kurikulum Merdeka mulai dipakai siswa kelas X. Bagi Kepala SMAN 2 Banjarbaru, Eksan Wasesa, kurikulum baru ini pas untuk pemulihan pembelajaran seusai pandemi. “Tapi sebelum siswa baru mengikuti kurikulum ini, mereka menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah dulu selama tiga hari,” ujarnya.
Selama masa pengenalan, siswa pulang jam 2 siang. Begitu sudah normal, belajar seperti biasa, akan dipulangkan jam 4 sore. “Terkait proses belajar, sudah tatap muka 100 persen,” tegas Eksan.
Kepala SMAN 1 Banjarbaru, Finna Rahmiati mengatakan, penerapan Kurikulum Merdeka ini merupakan instruksi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel. “Tahun ini, semua SMA di Kalsel untuk kelas X menggunakan kurikulum itu,” ujarnya.
Kepala Disdikbud Kalsel, Muhammadun mengklaim kurikulum baru lebih baik karena para guru boleh memilih perangkat ajar untuk menyesuaikan kebutuhan belajar dan minat masing-masing peserta didik. Soal tatap muka 100 persen, pemprov membolehkan. Jadi bukan mewajibkan. Mau 100 persen atau 50 persen, terserah masing-masing sekolah. “PTM menjadi kebijakan kepala sekolah, kami serahkan kepada mereka untuk memutuskan,” katanya. “Tapi tetap harus sesuai prokes,” sambung Muhammadun. (mal/ris/gr/fud)
