izak-Indra Zakaria• Senin, 23 Oktober 2023 - 17:29 WIB
ANTRE: Pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD Ulin Banjarmasin. | FOTO: DOK RADAR BANJARMASIN
Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Banjarmasin masih dinilai rendah. Mereka mencatat, dari total jumlah penduduk sebanyak 2,8 juta jiwa, baru 86,67 persen yang menjadi peserta.
Cabang Banjarmasin mencakup tujuh kabupaten/kota di Kalsel. Tidak hanya Kota Banjarmasin, juga Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru.
Dari tujuh daerah itu, Banjarmasin tercatat yang paling rendah. Kepesertaannya hanya mencapai 85,65 persen. Berbeda dengan Tanah Laut yang menjadi daerah tertinggi, sebanyak 101,86 persen.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin, Asmar menyebut terdapat beberapa alasan rendahnya kepesertaan BPJS Kesehatan di Banjarmasin. Ada ketidakmampuan dalam membayar iuran bulanan. “Ini yang menjadi alasan utama warga belum mendaftarkan diri sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS),” ungkapnya.
Supaya warga dapat ter-cover dalam jaminan kesehatan ini, pihaknya akan mendorong pemerintah daerah untuk mendaftarkan penduduknya sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Supaya bagi warga yang masuk kategori tidak mampu, dapat terjamin pengobatan saat sakit. “Pendekatan dengan pemerintah daerah selalu dilakukan. Supaya warganya didaftarkan,” ujarnya.
Asmar mengungkap kalangan menengah ke atas pun juga ada yang belum terdaftar sebagai peserta JKN KIS. Menurutnya, kalangan ini yang memiliki dana berkecukupan lebih memilih bayar dengan biaya sendiri.
Sekadar diketahui, peserta JKN dapat dilayani di seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Di Kalsel ada sebanyak 336 fasilitas kesehatan yang dapat melayani pemeriksaan atau pengobatan peserta JKN. “Tentu saja kami berharap fasilitas kesehatan dapat memberikan kecepatan respons dan adil, serta tidak ada perbedaan antara peserta JKN dan non JKN,” harapnya.
Pelayanan kesehatan bagi peserta JKN memang masih mendapat keluhan saat berobat. Mereka seperti dibedakan dengan pasien biasa. Seperti yang dituturkan salah satu warga Banjarmasin, Halimah.
Ia mengaku pernah mengalami hal yang tak mengenakkan saat membawa sang anak berobat. Saat itu, sebutnya, terasa sekali perbedaan dengan pasien umum dalam penanganan. “Anak saya sempat lama ditangani. Alasannya macam-macam. Padahal saya bayar juga tiap bulan,” ucapnya.
Meski berbeda status, Halimah berharap pelayanan seharusnya tak dibedakan. “Bedanya apa. Ini pun sering saya dengar dari warga lain,” tuturnya.
Selain panjangnya antrean di setiap tahapan, peserta JKN juga harus melalui birokrasi berliku untuk bisa bertemu dokter untuk berobat di rumah sakit. Ketika menebus obat juga antre lagi. Dengan kondisi badan yang sedang sakit, antrean panjang itu tentu semakin menambah penderitaan pasien.(mof/gr/dye)
