Kota Banjarbaru termasuk dalam daftar 16 daerah yang belum memiliki kesiapan pendanaan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Hal itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, Kamis (27/2).
Menurut Ribka Haluk, dari 24 daerah yang diwajibkan menggelar PSU, ada 16 daerah masih membutuhkan bantuan pendanaan dari pemerintah provinsi maupun pusat agar PSU dapat terlaksana.
Ia menyebut, daerah yang belum siap dari sisi anggaran adalah Banjarbaru, Papua, Kepulauan Talaud, Buru, Pulau Taliabu, Pasaman, Empat Lawang, Pesawaran, Bengkulu Selatan, Serang, Tasikmalaya, Boven Digoel, Gorontalo Utara, Parigi Moutong, Palopo, dan Sabang.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banjarbaru, Jainudin menyampaikan, jika dicermati dari isi pemberitaan, Kemendagri minta dukungan DPR RI agar 16 daerah yang belum siap pendanaan PSU dapat dibiayai APBN atau APBD provinsi.
"Ini masih wacana. Kami menunggu petunjuk selanjutnya dari kemendagri," katanya, Jumat (28/2). Ia menyampaikan, jika ada bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi, Pemko Banjarbaru siap menerimanya. "Kalau tidak ada bantuan, Banjarbaru tetap melaksanakan PSU. Kita bisa menggunakan dana kas di RKUD (Rekening Kas Umum Daerah)," ucapnya.
Terkait besaran anggaran yang harus disiapkan Pemko Banjarbaru untuk melaksanakan PSU, Jainudin mengaku masih menunggu usulan dari KPU, Bawaslu maupun Polres Banjarbaru.(*)
Editor : Indra Zakaria