PARINGIN – Sebuah video yang menampilkan seorang pria berseragam dinas tengah bermain PlayStation (PS) sambil siaran langsung melalui TikTok membuat gaduh media sosial.
Pasalnya ia bermain game pada saat jam kerja di ruang resepsionis Kantor Bupati Balangan. Dalam video yang beredar luas sejak Kamis (12/6/2025) itu, pegawai honorer Pemkab Balangan tersebut tampak duduk santai di meja resepsionis. Ia berbincang dengan rekannya sambil memegang stik PS. Sesekali tertawa santai, seolah tidak sedang menjalankan tugas kedinasan.
Tak lama setelah video itu viral, ia tidak lagi terlihat di meja resepsionis. Pemerintah Kabupaten Balangan telah mengambil tindakan. Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Balangan, Sufrianor membenarkan bahwa pria dalam video tersebut merupakan tenaga kontrak yang bekerja di kantor Bupati Balangan.
Ia menegaskan yang bersangkutan bukan Aparatur Sipil Negara (ASN). "Betul, yang bersangkutan adalah tenaga kontrak. Per hari ini sudah kami pindahkan untuk bertugas sebagai petugas kebersihan taman," ujar Sufrianor kepada Radar Banjarmasin, Kamis (12/6/2025).
Menurutnya, tindakan pemindahan ini merupakan bentuk penegakan disiplin terhadap perilaku yang dinilai tidak mencerminkan etika kerja di lingkungan Pemerintah. Kejadian serupa diharap tak terulang lagi kemudian hari.
“Apa yang dilakukan tentu tidak mencerminkan profesionalisme sebagai pegawai pemerintah, walaupun ia bukan ASN. Kami ingin menjaga wibawa institusi dan memastikan semua pegawai, baik ASN maupun non-ASN, tetap menjunjung tinggi etika kerja,” ucapnya.
Sufrianor menegaskan Pemkab Balangan berkomitmen untuk menciptakan suasana kerja yang disiplin, produktif, dan profesional.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap pegawai memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga citra lembaga pemerintahan. "Etika kerja harus dijaga oleh semua pegawai. Tidak boleh ada yang menyalahgunakan waktu dan tempat kerja untuk hal-hal di luar tugas kedinasan," tegasnya.
Sementara itu, aksi pria bermain game di kantor ini memicu reaksi beragam dari warganet. Banyak yang mengecam dan menyayangkan perilaku tersebut, menganggapnya tidak pantas dilakukan di lingkungan instansi Pemerintah. (*)