BANJARMASIN – Wajah ibu kota Kalimantan Selatan menunjukkan transformasi positif dalam pengelolaan demografi dan kualitas hidup masyarakat. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Muhammad Yamin HR, Kota Banjarmasin berhasil menjaga laju pertumbuhan penduduk tetap stabil sekaligus mendongkrak indeks kesejahteraan warga ke level yang membanggakan.
Dalam rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Jumat (27/3/2026), terungkap bahwa pertumbuhan penduduk Banjarmasin dalam lima tahun terakhir hanya berkisar di angka 0,1 hingga 0,21 persen. Angka ini dinilai sebagai indikator keberhasilan pengendalian kependudukan yang sangat baik.
Hingga akhir tahun 2025, jumlah penduduk Banjarmasin tercatat mencapai 683.091 jiwa dengan komposisi gender yang hampir seimbang. Namun, yang lebih menarik perhatian adalah lonjakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang naik 0,35 poin menjadi 80,53.
Capaian ini menempatkan Banjarmasin di posisi kedua tertinggi di Kalimantan Selatan dan resmi masuk dalam kategori "Sangat Tinggi". "Ini mencerminkan peningkatan nyata di sektor kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak masyarakat kita," tegas Muhammad Yamin HR.
Tren positif juga merambah ke sektor ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi kota meningkat tipis dari 5,63 persen menjadi 5,66 persen. Hal ini dibarengi dengan keberhasilan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan, yang turun dari 4,58 persen menjadi 4,52 persen.
Meski demikian, capaian ini tidak membuat pemerintah daerah luput dari evaluasi. Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fahruri, memberikan catatan kritis terkait penurunan pendapatan daerah pada APBD Perubahan 2025 sebesar Rp15 miliar.
"Ini adalah capaian yang patut diapresiasi, namun dewan tetap akan mengkaji secara kritis sejumlah indikator, termasuk sektor pembiayaan daerah yang justru meningkat sekitar Rp16 miliar. Ini akan kita evaluasi bersama," ujar Rikval.
Stabilitas penduduk dan tingginya kualitas hidup menjadi modal berharga bagi Banjarmasin untuk terus bersaing sebagai pusat perdagangan dan jasa di Kalimantan. Tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga konsistensi pertumbuhan ekonomi ini agar tetap inklusif dan mampu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di tengah dinamika anggaran daerah. (*)
Editor : Indra Zakaria