Kecamatan Rakumpit yang terdiri dari tujuh kelurahan masih terisolasi. Berada di ujung barat laut dari pusat kota. Geliat pembangunan masih belum tampak. Bisa dibilang tertinggal dibandingkan empat kecamatan lain di Palangka Raya. Mirisnya lagi, pejabat pemerintah juga ogah-ogahan berkantor di sana.
AGUS PRAMONO, Palangka Raya
HAMPARAN pasir putih mewarnai perjalanan penulis ke Kelurahan Mungku Baru. Sungai Rungan kebetulan dalam kondisi surut. Speed boat bergerak pelan. Motoris Kristian sangat hati-hati mengendalikan kemudi bundar. Riam-riam kecil mengancam. Pria paruh baya itu pindah dari kursi empuk kemudi, lalu memilih duduk di bagian dinding speed boat agar pandangannya lebih luas ke depan.
Kecepatan speed boat rata-rata 40 kilometer/jam. Dari Dermaga Rakumpit menuju Dermaga Mungku Baru, jarak tempuhnya sekitar tujuh kilometer. Sesekali terdengar deru mesin pertambangan emas tradisional yang menyeruak telinga. Mereka menambang di pinggiran sungai. Para penambang memandang ke arah speed boat penuh curiga.
20 menit berlalu, sampailah kami di Kelurahan Mungku Baru. Pepohonan tinggi menjulang di sekitar dermaga. Berdiri tegak di sela-sela rumah kayu. Penulis pun dipandu oleh motoris menuju tempat tinggal sementara. Berjalan kaki. Angin sepoi-sepoi menerobos sela-sela dedaunan hijau yang rapat. Menyejukkan.
Usai itu, penulis disuguhi pemandangan yang membuat gerah. Ada empat kantor yang tak difungsikan. Salah satunya Kantor Kelurahan Mungku Baru. Ilalang menjulang selayaknya pagar mengelilingi bangunan tipe 45 itu. Pintu utama digembok. Kaca jendela pecah. Plang kantor dan lambang kebanggaan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya juga sudah terkikis. Bisa dipastikan tidak ada pelayanan di kantor itu. Penulis coba mengintip ke dalam melalui lubang kaca yang pecah. Terlihat hanya ada tiga meja kayu dan lima kursi.
Menurut warga, pemandangan itu sudah terlihat lebih dua tahun lamanya. Tak ada lurah atau staf yang memberi pelayanan. Jika ada keperluan pengadministrasian, warga lebih memilih pergi ke Kota Palangka Raya mendatangi pejabat terkait. “(Kantor, red) enggak berguna lagi,” celetuk sumber Kalteng Pos yang meminta namanya tak disebutkan. “Padahal di sini juga masuk wilayah kota, tapi kok serasa di pelosok,” tambah pemuda berperawakan kurus itu.
Untuk masyarakat umum, jika ingin menuju Kota Palangka Raya, harus mengeluarkan uang Rp140 ribu untuk biaya transpor pulang pergi. Naik taksi air sekali berangkat Rp20 ribu. Naik travel ke pusat kota Rp50 ribu. Kalau ketinggalan taksi air, ya terpaksa harus mengeluarkan kocek lebih untuk menyewa.
Penulis mendatangi Damang Kecamatan Rakumpit, Harigato. Di depan teras rumahnya kami mengobrol sambil duduk bersila. Pak Hari -begitulah saya memanggil- mencurahkan sedikit jeritan hati warga. Ia menyadari bahwa Kelurahan Mungku Baru dan kelurahan lain di Kecamatan Rakumpit masih tertinggal.
Upaya mandiri masyarakat membuka keterisolasian tak didukung pemegang kunci kekuasaan tertinggi. 200 kepala keluarga di Mungku Baru dan juga di kelurahan lain begitu merindukan adanya jalan. Saban tahun diusulkan. Disampaikan tiap ada pertemuan. Namun, tak pernah berujung senyuman. Sampai saat ini tak ada akses jalan yang layak agar bisa sampai ke kelurahan yang memiliki luas 187 km2 ini. “Listrik saja bisa masuk, masak membangun jalan tidak bisa,” ujarnya didampingi beberapa warga.
Lokasi untuk akses jalan, lanjut pria kelahiran 1972 itu, sebetulnya sudah disiapkan. Badan jalan yang panjangnya 5,2 kilometer dari bibir sungai menuju jalan negara Palangka Raya-Takaras sudah ada. Hanya perlu pengerasan dan pengaspalan. Namun karena tak terawat, kembali menjadi hutan belantara. “Saya berharap pemerintah bisa memperhatikan keluhan warga di sini,” pintanya.
Masuknya jaringan listrik pada tahun 2017 lalu memang sedikit menjadi pelepas rindu akan kehidupan yang normal seperti masyarakat di kelurahan-kelurahan lain di Kota Cantik -sebutan Palangka Raya. Saat itu, warga Mungku Baru bergotong royong bersama petugas PLN memancangkan tiang listrik. Jaringan listrik juga melintasi Kelurahan Bukit Sua, Petuk Berunai, Panjehan, dan Gaung Baru, yang letak geografisnya berada di pinggir sungai.
Disusul kemudian jaringan internet. Namun, penikmat internet harus membeli voucer kepada penyedia jaringan. “Untuk delapan jam voucer dihargai Rp10 ribu. Kalau enggak pakai itu, ya enggak dapat sinyal,” jelas Damang.
Untuk diketahui, potensi di Kelurahan Mungku Baru sangat menjanjikan. Ada perusahaan PT Mitra Agro Persada Abadi (MAPA) yang sudah berinvestasi di perkebunan sawit. Di sektor kehutanan ada PT Taiyoung Engreen. Selain itu, 500 hektare hutan ulin juga begitu menarik minat wisatawan. Dari segi budaya, terdapat Rumah Gantung Mahin dan Sandung Bawi Kuwu.
Pada lain hari, penulis menghubungi Lurah Mungku Baru yang belum genap dua bulan dilantik, Sadikinnor. Ia mengaku sudah mengetahui kondisi bangunan. Menurut pandangannya, bangunan itu sudah tak layak untuk digunakan. “Nanti awal tahun 2022 akan dibangun,” ucapnya via telepon, Selasa (23/3).
Sebelum dilantik menjadi lurah, Sadikinnor menjabat salah satu kepala seksi. Ia menyebut sudah mengetahui seluk beluh dari warga. Hari-hari memang tidak ada aktivitas di kantor itu. Jika ada warga yang membutuhkan pelayanan, barulah pihaknya akan datang. Ada enam staf kelurahan yang siap melayani warga. “Untuk pelayanan, warga sudah kami kasih nomor telepon. Kalau ada yang penting, ya saya naik (ke Mungku Baru, red),” ucapnya. “Bapak kan tahu biaya (transportasi) ke sana naik kelotok (taksi air, red) mahal,” tambahnya.
Sementara, Camat Rakumpit Wiliam tak menampik jika Kantor Kelurahan Mungku Baru tak difungsikan lagi. Kondisi seperti itu sudah terjadi sejak periode kepemimpinan dua lurah sebelumnya. Yakni Lurah Wagiman dan Plt Lurah Cerio. Kurang aktifnya staf tak hanya terjadi di Kelurahan Mungku Baru saja, tapi juga di enam kelurahan lain.
“Saat itu, semua (staf dan lurah, red) saya potong uang makan, saya beri surat peringatan I agar aktif bekerja menjalankan fungsi dan tugasnya dengan sebaik-baiknya,” ujarnya seraya berharap Kelurahan Mungku Baru di bawah kepemimpinan Sadikinnor bisa lebih baik lagi.
Apakah pelayanan administratif dilakukan di pusat kota? Wiliam menyebut, rata-rata warga enggak ada banyak urusan administratif. Hampir semua punya KTP dan kartu keluarga. Saat ini Kecamatan Rakumpit sudah mendirikan kantor penghubung antarkelurahan yang lokasinya di Jalan Tjilik Riwut Km 39. Dianggap cukup strategis letaknya untuk dijangkau oleh staf dari tujuh kelurahan. Perwakilan pegawai kelurahan juga terkadang ada yang stand by.
“Kalau kami stand by di sana (Kantor Kecamatan Rakumpit, red), memang pelayanan lebih dekat bagi warga Kelurahan Mungku Baru, tapi sangat-sangat jauh bagi kelurahan lain,” jelasnya.
Perlu digarisbawahi, di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini, meski pelayanan administratif banyak dilakukan di kantor penghubung antarkelurahan, tapi pihaknya tetap membuat jadwal untuk datang ke Kantor Kecamatan Rakumpit yang ada di Kelurahan Mungku Baru. Ada dua staf yang setiap satu pekan sekali stand by memberi pelayanan.
Terkat akses jalan yang diinginkan warga Kelurahan Mungku Baru, Wiliam menyebut, memang badan jalan sudah ada, tapi belum ada pengerasan dan pengaspalan. Namun, lanjutnya, ada opsi lain dari Pemko Palangka Raya yang saat ini sudah dalam perencanaan. Yakni membuka jalan dari Kelurahan Kanarakan, Kecamatan Bukit Batu menuju Kelurahan Mungku Baru. Jaraknya sekitar 30 kilometer. “Kalau itu nanti terhubung, sangat efisien dari segi waktu dan jarak tempuh,” tambahnya. (ce/bersambung)
Editor : izak-Indra Zakaria