PROKAL.co- BALIKPAPAN- Pendidikan memiliki peran strategis dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, yang menjadi fondasi utama bagi terwujudnya Indonesia Emas pada tahun 2045. Berangkat dari kesadaran ini, Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, mengadakan workshop pendidikan yang dihadiri para Kepala Sekolah, Guru, serta Komite Sekolah dari tingkat SMP dan SMA/SMK se-Kota Balikpapan.
Bertempat di Ballroom Blue Sky Hotel, acara yang berlangsung pada Jumat (8/11/2024) siang ini bertujuan menjembatani komunikasi langsung antara perwakilan Komisi X DPR RI dengan para praktisi pendidikan di daerah. “Pendidikan adalah salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kami ingin memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pendidikan, terutama di daerah, mendapatkan informasi terbaru terkait kebijakan pendidikan nasional,” ujar Hetifah dalam sambutannya.
Hetifah mengatakan, workshop ini difokuskan pada tingkat SMA/SMK, dengan tujuan mengajak para pendidik berdiskusi mengenai perubahan kebijakan serta tantangan yang dihadapi. Hetifah menyatakan bahwa pendidikan nasional saat ini sedang berada dalam masa transisi, sehingga banyak kebijakan yang dievaluasi secara mendalam. “Kami ingin mendengar langsung dari bapak ibu di lapangan, apa saja kendala yang ditemui dalam pelaksanaan aturan, serta masukan untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.
Beberapa aspirasi yang mengemuka terkait isu ketersediaan sarana prasarana, kesenjangan distribusi guru, sistem penerimaan siswa baru, hingga soal kurikulum. Hetifah menambahkan bahwa pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, melainkan juga upaya untuk membentuk budaya baru yang nantinya akan diwariskan kepada generasi penerus. Dalam sesi diskusi, narasumber pun memaparkan konsep-konsep inovatif untuk pengembangan pendidikan ke depan.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti pentingnya kesinambungan dalam kebijakan pendidikan. “Kami ingin semua berjalan berkesinambungan. Kebijakan pendidikan ini bukan hanya untuk satu periode, atau satu menteri, tapi untuk seluruh bangsa,” tegas Hetifah.
Sementara itu, Wakil Direktorat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Ir. Harris Iskandar, Ph.D., turut menyampaikan pentingnya wajib belajar 13 tahun, yang kini tengah dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Kementerian. Harris berharap agar ketentuan wajib belajar 13 tahun ini dapat segera diimplementasikan demi memperkuat komitmen mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Dengan regulasi wajib belajar 13 tahun, kita bisa mencetak generasi yang cerdas, sehat, dan produktif. Ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, di mana pendidikan akan berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” tambah Harris.
Workshop ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mewujudkan pendidikan inklusif dan berkelanjutan, yang dapat menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan global serta memperkokoh fondasi Indonesia menuju masa depan emas.
