TANJUNG REDEB – Kabar kurang sedap menghampiri pemerintahan tingkat kampung di Kabupaten Berau. Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk tahun anggaran 2026 dipastikan mengalami penurunan drastis hingga lebih dari 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu, mengungkapkan bahwa penyesuaian ini tidak terhindarkan seiring dengan kondisi APBD Berau yang juga mengalami perampingan.
Data DPMK menunjukkan perbandingan yang sangat kontras antara alokasi tahun ini dengan rencana tahun depan. Jika pada 2025 ADK berada di angka Rp320 miliar, maka pada 2026 diproyeksikan hanya sebesar Rp145 miliar.
"Penurunan ini sejalan dengan penyesuaian APBD kita. Untuk rincian nominal yang akan diterima setiap kampung, saat ini masih menunggu penetapan resmi," ujar Tenteram Rahayu.
Tak hanya ADK, Dana Desa (DD) yang bersumber dari pemerintah pusat juga mengalami penyusutan dari Rp101 miliar pada 2025 menjadi Rp87,679 miliar di tahun 2026.
Dampak dari merosotnya anggaran ini akan langsung dirasakan pada kegiatan-kegiatan seremonial dan operasional di tingkat kampung. Beberapa poin penyesuaian yang akan diberlakukan antara lain kegiatan kampung. Dimana alokasi untuk perayaan hari jadi, olahraga, dan keagamaan yang biasanya dipatok Rp100 juta, kemungkinan besar dipangkas menjadi Rp50 juta.
Lalu anggaran perjalanan dinas. Dimana anggaran kunjungan ke luar daerah akan ditekan secara signifikan. "Jangan sampai anggaran habis hanya untuk perjalanan, sehingga menyulitkan program pembangunan fisik dan pemberdayaan," tegas Tenteram.
Meski anggaran utama menurun, Tenteram memastikan beberapa skema bantuan khusus masih tetap dipertahankan guna menjaga stabilitas program di akar rumput. Rincian bantuan yang tetap dialokasikan adalah bantuan RT sebesar Rp50 juta per RT. Kemudian bantuan PKK sebesar Rp20 juta. Bantuan Karang Taruna sebesar Rp5 juta dan Bagi Hasil Pajak & Retribusi: Total sekitar Rp13 miliar untuk seluruh kampung.
Pemerintah daerah mengimbau para kepala kampung untuk mulai menyusun prioritas program yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Efisiensi anggaran menjadi kunci utama agar pembangunan di kampung tetap berjalan meskipun dengan keterbatasan dana.
Penurunan transfer ini menjadi tantangan besar bagi 100 kampung di Berau untuk lebih kreatif dalam mengelola sumber daya dan mencari potensi Pendapatan Asli Kampung (PAK) secara mandiri. (as/upi)
