TANJUNG REDEB — Bupati Berau, Sri Juniarsih, melayangkan kritik keras dan menyatakan kegeraman atas ketidakhadiran sepuluh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Rapat Koordinasi (Rakor) serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Rapat yang sangat krusial untuk menakar realisasi anggaran tahunan ini dipimpin langsung oleh Bupati dan didampingi oleh Wakil Bupati Gamalis di Ruang Pertemuan Sangalaki, Kantor Bupati Berau, pada Senin (8/12).
Kekecewaan Bupati memuncak ketika mendapati sepuluh kepala OPD yang seharusnya hadir, hanya diwakilkan oleh sekretaris atau staf.
“Panggil kepala dinasnya, ini rapat penting,” tegas Sri Juniarsih di tengah rapat, menekankan pentingnya kehadiran pimpinan instansi untuk mengambil keputusan strategis. Pemerintah daerah mencatat berbagai alasan ketidakhadiran, mulai dari dinas luar kota, kegiatan di kampung, hingga urusan keluarga.
Salah satu kepala organisasi yang diwakilkan karena alasan agenda pribadi mendapat sorotan khusus dari Bupati. “Sedang ada agenda keluarga. Kasih kabar kalau segera hadir di sini, kalau acara sudah selesai,” pinta Bupati, menuntut kehadiran langsung pimpinan demi kelancaran evaluasi.
Sorotan pada 10 OPD dengan Serapan Terendah
Wakil Bupati Berau, Gamalis, menambahkan bahwa forum ini diadakan untuk mencari solusi bersama dan mengatasi hambatan di lapangan, bukan untuk menghakimi instansi yang serapannya rendah. “Kalau ada kendala, kita pecahkan bersama,” katanya.
Berdasarkan data yang disajikan, terdapat sepuluh OPD dengan serapan anggaran terendah per Desember 2025. Tiga instansi menunjukkan realisasi paling minim: Realisasi Terendah: Dicatatkan oleh organisasi yang mengurus wilayah pinggiran, dengan serapan 27 persen dari total anggaran Rp 5,3 miliar.
Peringkat Kedua: OPD bidang informasi dan komunikasi, dengan serapan 45 persen dari anggaran Rp 36 miliar. Peringkat Ketiga: Instansi yang mengurus pertanahan, baru mencapai 49 persen dari anggaran Rp 14,5 miliar.
Sementara itu, instansi yang mengelola proyek pembangunan dan infrastruktur, meskipun mengelola anggaran tertinggi senilai Rp 2,47 triliun, serapannya masih berada di angka 57 persen.
Bupati dan Wakil Bupati bersikeras agar kepala OPD yang masih berada di wilayah Berau segera menyusul untuk hadir, mengingat pentingnya koordinasi dalam mencapai target serapan anggaran di akhir tahun. (*)
