SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Komisi II, Abdul Giaz, menekankan pentingnya sinkronisasi perspektif dan program antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya penanganan banjir di Kaltim.
Desakan ini muncul di tengah perhatian yang semakin besar terhadap isu banjir, di mana sebelumnya Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud juga mendesak agar penanganan dilakukan secara menyeluruh di berbagai wilayah.
Menurut Abdul Giaz, persamaan perspektif dan konstruksi penanganan banjir merupakan bagian krusial dalam proses penyelesaian masalah yang membutuhkan biaya besar dan kolaborasi erat.
"Perlu ada sinkronisasi antar Pemprov dan Pemda (kabupaten/kota). Karena menangani banjir ini tidak kecil, butuh biaya besar," ucap Abdul Giaz kepada awak media. Ia mencontohkan, salah satu bentuk sinkronisasi yang efektif adalah pembagian peran dalam mengatasi sumber-sumber yang berpotensi menyebabkan banjir.
Abdul Giaz, yang akrab disapa Adul, menyoroti upaya yang telah dilakukan di Samarinda sebagai contoh kesinambungan yang baik. Walikota Samarinda, Andi Harun, fokus pada penanganan kondisi Sungai Karang Mumus (SKM), sementara Pemprov Kaltim fokus pada peningkatan daya dan kondisi Sungai Mahakam.
"Contoh Samarinda yang fokus kepada Sungai Karang Mumus dan Pemprov Kaltim yang fokus kepada penanganan di Sungai Mahakam. Ini bisa menjadi contoh bahwa kesinambungan itu dapat mempercepat penanganan banjir," ujarnya.
Mengingat Sungai Karang Mumus dan Sungai Mahakam tidak dapat dipisahkan secara hidrologis, ia meyakini sinkronisasi peran akan memberikan hasil yang terstruktur dan optimal.
"Apalagi Karang Mumus sama Mahakam ini gak bisa dipisahkan. Jadi sinkronnya dapat semua," tuturnya. Bagi Adul, kolaborasi yang searah dan rencana strategis yang tersusun akan menentukan hasil penanganan banjir yang optimal di Banua Etam.
"Kalau kolaborasinya baik dan selaras, pasti banjir akan teratasi. Tinggal nanti bagaimana peran dari masing-masing Pemda," tutupnya. (ADV/dprdkaltim/i)
