PENAJAM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara mulai membahas APBD murni 2021. Bahkan sebelum 30 November 2020 pembahasannya ditarget sudah selesai. Itu diungkapkan Ketua DPRD PPU Jhon Kenedy, Kamis (27/8/2020).
Dikatakan pembahasan anggaran tersebut sesuai dengan ketentuan dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Bahwa DPRD harus menyelesaikan pembahasan APBD 2021 paling lambat akhir November 2020.
Politikus Partai Demokrat itu menegaskan, target tersebut pun harus dicapai, demi menghindari penalti dari Kemendagri. “Kalau tidak selesai hingga batas waktu yang ditentukan. Kepala daerah dan anggota DPRD akan mendapatkan sanksi tidak terima gaji selama enam bulan,” bebernya.
Jhon memperkiraan APBD 2021 kali ini senilai sekitar Rp, 1,3 triliun. Total perkiraan tersebut belum termasuk dari bantuan keuangan (Bankeu) provinsi dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat. “Rancangan pendapatan senilai Rp. 1,3 triliun itu masih sebatas perkiraan belum diangka nyata. Sebab hingga saat ini peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang dana bagus hasil untuk daerah belum keluar,” pungkasnya. (sep/pro)
Editor : Wawan-Wawan Lastiawan