TANA PASER – Perjuangan yang panjang akhirnya mulai menampakkan hasil bagi petani kelapa sawit. Pasalnya dalam mediasi yang difasilitasi Pemkab Paser, Perusahaan Kelapa Sawit (PKS), petani yang tergabung dalam Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS), Aliansi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), serta intansi pemerintahan terkait, mulai menemukan titik terang.
Dalam forum tersebut, PKS menjabarkan kebutuhan buah pada pabrik masih seringkali tidak terpenuhi dan sangat membutuhkan kelapa sawit dari petani.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setkab Paser Ina Rosana mengatakan bahwa pembahasan berfokus pada pelaksanaan kemitraan. Ini agar tidak ada lagi keluhan petani yang tidak diakomodir oleh PKS.
"Alhamdulillah, petani dan PKS sama-sama bersepakat untuk menjalin kemitraan sesuai dengan Peraturan Kementerian Nomor 1 Tahun 2018. Jadi Pemkab Paser tinggal melakukan pengawasan terhadap Perda Nomor 9 Tahun 2019 yang telah diberlakukan di daerah," jelas Ina Rosana kepada Balpos Jumat (25/1).
Lanjut Ina, kini Pemkab Paser tengah bersiap membentuk tim sidak yang beranggotakan dari perwakilan pemkab, FPKS, Serikat Petani Kelapa Sawit, Apkasindo dan koperasi kelapa sawit.
“Nantinya tim yang kami bentuk bertugas untuk memastikan bahwa Permentan Nomor 1 Tahun 2019 benar-benar diberlakukan. Dengan demikian permasalahan harga tandan buah segar kelapa sawit yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga juga dapat dipastikan digunakan oleh PKS (perusahaan)," pungkas mantan Camat Tanah Grogot itu.
Dibagian lain Ketua FPKS Paser, Kanisius mengaku lega dengan hasil keputusan dalam forum tersebut yang dinilai memberikan harapan baik bagi petani kelapa sawit.
"Kami (FPKS dan petani sawit) sangat bersyukur sekali dengan adanya hasil dalam rapat kemarin (24/1). Karena hasilnya memberikan harapan yang baik kepada kami selaku petani kelapa sawit. Kami memang sejak lama menginginkan jalinan kemitraan dengam perusahaan dan kami selaku petani sudah sangat siap dengan upaya kemitraan ini," terangnya.
Sementara itu Sekretaris Apkasindo Provinsi Kalitim M. Fitriansyah mengatakan bahwa permasalahan tata niaga di Paser masih bermasalah dan hanya dengan kemitraan permasalahan tersebut bisa diselesaikan.
"Permasalahan Tata Niaga di Paser ini dikarenakan jalinan kemitraan tidak berjalanan dengan baik. Sehingga kami terus mengupayakan meminta Pemkab Paser untuk mendorong proses kemitraan antara petani dengan PKS," pungkasnya. (ian/rus)
Editor : amir-Amir KP