DI pengujung Mei 2023 masa pemerintahan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud genap memasuki tahun kedua. Ibarat berlari di lintasan pendek, tak ada pilihan lain untuk menyentuh garis finish selain berlari cepat. Alasannya, kapal besar bernama Kota Balikpapan hanya dikemudikan selama tiga tahun enam bulan oleh Rahmad Mas’ud sebagai nakhoda.
Bagaimana pun, pada organisasi apa pun, faktor leadership yang kuat akan menjadi pendorong mencapai tujuan. Tidak mudah bagi seorang Rahmad Mas’ud untuk menjernihkan kolam keruh birokrasi. Diperlukan kemampuan untuk menggerakkan roda pemerintahan agar menggelinding cepat mengikuti pijakan gasnya sebagai pengemudi.
Seperti apa cara wali kota berlatar belakang pengusaha tersebut dalam menyelesaikan konflik, merancang kebijakan, mencari solusi, dan menangani masalah-masalah kota Balikpapan yang kompleks?
Berikut petikan wawancara Balikpapan Pos (BP) dengan Wali Kota Rahmad Mas’ud (RM) yang dilakukan pada Kamis (04/05) di ruang kerja wali kota.
BP: Waktu berjalan begitu cepat, dan masa pemerintahan Pak Wali akan memasuki tahun kedua pada 31 Mei 2023 nanti. Refleksi dan evaluasi dari Pak Wali?
RM: Benar sekali bahwa masa pemerintahan saya sebagai Wali Kota Balikpapan tidak normal. Tidak sampai lima tahun. Hanya tiga tahun enam bulan. Masa jabatan yang abnormal ini juga dialami oleh kepala daerah di kabupaten/kota lainnya, tetapi di sinilah tantangannya.
Di sini, leadership saya diuji, apakah mampu atau tidak. Saya tidak mengatakan bahwa saya memiliki kemampuan yang lebih dalam konteks estafet kepemimpinan Kota Balikpapan. Bagi saya, ini merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus saya sikapi dengan lapang dada. Bagi yang tidak terbiasa, sesuatu yang abnormal itu pasti akan membuat dirinya terkaget-kaget.
Insyaallah, saya mampu mengemban amanah ini. Pasti ada ketidaksempurnaannya, tetapi minimal saya bisa memperlihatkan karya nyata sebagaimana visi-misi dan program prioritas. Bukan karya kata.
BP: Support anggaran menjadi faktor pendorong untuk mengakselarasi program prioritas yang telah dicanangkan. Bagaimana implementasi dan eksekusinya sejak dilantik hingga memasuki tahun kedua?
RM: Perlu saya sampaikan, dari sembilan program prioritas itu, tiga program yang menjadi prioritas utama adalah bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Memasuki tahun pertama kepemimpinan sejak dilantik pada 31 Mei 2021, APBD murni tahun anggaran 2022 tidak masuk dalam visi-misi dan program kerja saya. Mengapa? Karena pembahasan APBD murni 2022 masih pembahasan wali kota sebelumnya.
Otoritas anggaran baru saya dapatkan pada APBD-Perubahan 2022. Nah, di anggaran perubahan itulah saya baru bisa berlari sprint untuk menyentuh garis finish. Fokus pertama pada bidang kesehatan dengan mengeksekusi program BPJS Kesehatan gratis untuk kelas tiga bagi warga bukan penerima upah, tepatnya pada Oktober 2022.
Selanjutnya bergerak ke bidang pendidikan dengan menggratiskan seragam sekolah dan memberikan subsidi SPP gratis kepada sekolah SD dan SMP. Semua sudah dieksekusi dalam setengah tahun pada tahun 2022.
Di anggaran murni 2023, eksekusi percepatan sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas. Pembangunan infrastruktur pendidikan pun sudah ditambah. Ada tiga sekolah. SMP 25 di Balikpapan Barat yang sudah rampung. SMP 24 di Balikpapan Utara, dan Sekolah Terpadu SD-SMP di Balikpapan Regency, Balikpapan Selatan yang masih on progress dan bisa dikatakan terlambat. Semestinya tahun ini sudah terlihat bangunannya. Namun terhambat karena keterlambatan proses lelang.
Penambahan infrastruktur dan fasilitas pelayanan kesehatan kita wujudkan dengan meningkatkan Puskesmas di Lamaru menjadi rumah sakit tipe C. Juga membangun Rumah Sakit Umum di Balikpapan Barat. Memang pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat agak terlambat karena persoalan lahan, namun sekarang sudah klir.
BP: Dua permasalahan yang menjadi permasalahan di banyak kota: peningkatan pelayanan air bersih dan pengendalian banjir. Bagaimana progress-nya?
RM: Saya harus mengatakan apa adanya soal masalah di PDAM. Masalah utamanya karena faktor beban lama. Pipa transmisi dan pipa distribusi PDAM kita itu barang rongsokan. Sudah berpuluh tahun tidak ada revitalisasi infrastruktur distribusi air PDAM. Permasalahan ini masih menjadi pekerjaan rumah.
Mengenai program penanggulangan banjir, masyarakat sudah melihat apa yang sedang dikerjakan. Penanggulangan banjir melalui normalisasi DAS Ampal sudah dieksekusi.
Harus diakui, sebelumnya berat sekali untuk mengeksekusinya. Sebab pekerjaan tersebut berbenturan langsung dengan masyarakat yang terkena dampak. Tetapi pekerjaan tersebut harus dilakukan, bila tidak persoalan banjir tidak akan pernah bisa diselesaikan. Biarlah saya yang dihujat oleh masyarakat, tetapi manfaat dari kegiatan normalisasi DAS Ampal itu nanti akan dirasakan oleh masyarakat dan penerus kepemimpinan di kota ini.
Anggaran tidak cukup bukan menjadi alasan untuk menunda program penanggulangan banjir. Yang penting dimulai dulu dan berani melakukannya. Anggaran multiyears bisa menjadi solusi. Jika tidak multiyears, pasti akan ada yang dikorbankan karena anggaran yang terbatas.
BP: Nyali besar sepertinya ada pada diri Pak Wali. Bagaimana dinamikanya sebelum mengambil keputusan?
RM: Akselerasi program prioritas akan sulit berjalan kalau kita tidak punya keberanian mengeksekusi. Tetapi keputusan yang diambil itu sudah pasti dengan mempertimbangkan banyak hal. Kajian teknis dan sosial ekonomi selalu menjadi pertimbangan. Juga mendiskusikannya bersama OPD terkait.
Soal eksekusi kebijakan atau program, saya tidak mau mengungkit kebijakan masa lalu. Saya selalu menekankan untuk melihat suatu permasalahan dari perspektif masa depan dalam mengambil keputusan atau kebijakan.
BP: Ada catatan menarik dari data survei opini publik berkaitan dengan program ekonomi yang belum begitu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terkhusus permasalahan penyediaan lapangan kerja, stabilitas harga kebutuhan pokok, dan subsidi bagi UMKM. Komentar dan atensi Pak Wali?
RM: Begini ya, perekonomian itu akan baik apabila peredaran dan perputaran uang di Balikpapan semakin besar. Saya selalu mengingatkan kepada OPD-OPD agar melakukan percepatan distribusi APBD melalui belanja langsung. Ketika APBD cepat terdistribusi ke masyarakat, saya yakin akan memberikan efek domino kepada masyarakat, pengusaha, dan pelaku UMKM.
Ke depan pelatihan UMKM akan kita lakukan, juga pemberian fasilitas dan sarana kepada UMKM. Walaupun pemberian sapras itu bukan menjadi jaminan utama. Yang utama adalah membangun mental petarung dalam berusaha. Subsidi penting, tapi mental entrepreneur lebih penting.
BP: Pada pelbagai kesempatan, seringkali perubahan mindset birokrat sebagai pelayan masyarakat menjadi atensi dari Pak Wali. Ini berarti ada sesuatu yang kurang beres dari birokrasi pemerintahan dan perlu dibenahi.
RM: Kalau dikatakan ada permasalahan di birokrasi, saya katakan ada. Ya, permasalahan utamanya adalah cara berpikir atau mindset.
Sikap penjaga warung, menunggu pada waktu dan tempat pelayanan, bukan menjemput bola atau kurang proaktif adalah karakter birokrat. Di luar jam kerja, birokrat menolak melayani dan meminta orang untuk bersabar menunggu. Kalau tidak ada di tempat, pekerjaan tidak bisa dieksekusi. Sementara mental korporat cenderung melayani, proaktif, dan mendatangi.
Sikap birokrat terhadap uang (baca: anggaran) juga bisa dilihat dalam pelaksanaan anggaran. Birokrat memiliki kecenderungan tidak “menanam” dan tidak mengambil inisiatif “untuk membuka” sesuatu. Ini kan berbeda sekali dengan mereka yang ber-mindset korporat di mana uang dianggap sebagai ilusi yang bisa diciptakan dari kekuatan ide, inisiatif, kepercayaan, dan reputasi. Setiap masalah adalah peluang untuk diatasi dan setiap dinding selalu ada pintu keluarnya. Semangat ASN untuk berlari cepat dan mengubah mindset-nya sebagai pelayan harus terus didorong.
BP: Respons Pak Wali menyikapi kritik publik terhadap kinerja pemerintahan?
RM: Saya senang dikritik, kok! Kritik masyarakat itu justru menjadi pemicu pemerintahan untuk bekerja dan melayani masyarakat lebih baik. Kritik masyarakat juga menjadi landasan untuk mempercepat program dan tujuan membangun kota Balikpapan.
Kritik yang disampaikan publik baik melalui media arus utama atau media sosial justru menjadi alat untuk menangkap aspirasi, melakukan komunikasi, alat bantu bekerja, serta alat untuk berinovasi.
BP: Diperlukan mitigasi mengantipasi permasalahan-permasalahan masa depan sebagai dampak perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim dan Balikpapan sebagai beranda IKN. Bagaimana Pak Wali memotret aspek negatif yang perlu dimitigasi dan solusi untuk menyelesaikannya?
RM: Perpindahan IKN ke Kaltim pasti ada dampak positif dan negatifnya bagi Balikpapan. Bertambahnya populasi penduduk di kota kita justru akan memberikan efek domino pada perbaikan perekonomian. UMKM kita akan semakin tumbuh karena pasar konsumennya bertambah.
Sisi negatifnya, pasti akan memunculkan beragam persoalan sosial. Satu hal, pemerintah kota tidak bisa mencegah masuknya arus urbanisasi. Tidak bisa dihalangi atau dicegah. Jiwa entrepreneur masyarakat lah yang harus diperkuat agar tidak tersingkir oleh pendatang.
Program lain yang menjadi konsentrasi kami pada tahun ini adalah program membahagiakan masyarakat kota. Ini akan kita wujudkan melalui penambahan dan revitalisasi fasilitas umum dan ruang terbuka hijau.
Semua fasilitas umum dan ruang terbuka hijau akan memperlihatkan identitas penduduk dan kekayaan alam di Balikpapan. Keberadaan ruang publik di Balikpapan memang masih sangat kurang. Kita berharap akan terbangun interaksi antara ruang (kota) dengan publik. Program ini juga sebagai jawaban bahwa kota kita sangat siap menyambut ibu kota negara (IKN). Untuk anggaran, sudah disiapkan di APBD 2023. Salah satu yang direncanakan adalah taman kota di Gedung Kesenian.
BP: Bagaimana dengan fokus program sebelum masa jabatan berakhir di tahun 2024?
RM: Saya melihat ada permasalahan kesenjangan upah pada guru-guru honor dan perlu disetarakan. Termasuk peningkatan dana operasional untuk RT se-Balikpapan. Permasalahan ini akan menjadi fokus program di 2024. Khusus RT, sudah dinaikkan dari Rp 750 ribu menjadi Rp 1 juta pada 2023, dan akan diusahakan ditingkatkan menjadi Rp1,5 juta pada 2024. Kami sadar nominal tersebut kurang. Tapi setidaknya inilah yang bisa kami berikan terhadap RT sebagai ujung tombak dalam pembangunan.
BP: Menuntaskan hasil kerja pasti menjadi tekanan tersendiri. Pernyataan penutup perbincangan kita?
RM: Kita harus yakin dan selalu optimis dalam menghadapi setiap permasalahan. Jika kita bersama-sama, insyaallah apa yang kita ikhtiarkan bisa diwujudkan. Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dengan masyarakat sangat diperlukan. Pekerjaan seberat apa pun akan menjadi ringan dengan kolaborasi dan sinergi. (*)
----------------------------------
Penulis: Ajid Kurniawan
Editor : izak-Indra Zakaria