TANJUNG REDEB - Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Radite, nilai anggaran pada bidang yang ditempatinya saat ini cukup minim. Dalam satu tahun katanya, anggaran yang pihaknya kelola hanya Rp 95 miliar saja.
Meski cukup minim, pihaknya memastikan tetap berupaya maksimal agar anggaran yang dikucurkan benar-benar bermanfaat untuk masyarakat banyak.
"Dengan anggaran yang minim, permintaan pembangunan saluran air bersih atau pengolahan air bersih yang ada di Kampung atau perkotaan terbilang cukuplah banyak," akunya kepada Berau Post, kemarin (15/10).
Radite menambahkan, idealnya anggaran yang dikucurkan pada bidangnya yakni ratusan miliar, agar persoalan sumber air bersih dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Batiwakkal ke beberapa kampung bahkan di perkotaan bisa segera terselesaikan. "Anggaran idealnya banyak, kurang lebih Rp 200 miliaran. Karena kalau hanya Rp 95 miliar itu dana yang sangatlah minim," tuturnya.
"Bahkan kalau dihitung-hitung, untuk Kampung Merapun itu dana yang kami kucurkan Rp 18 miliar, lalu di Tanjung Batu untuk penyambungan pipa dari Merancang kami hitung-hitung butuh anggaran Rp 60 miliar," tambahnya.
Karena itu lah katanya, dengan anggaran saat ini pihaknya kesulitan untuk mencapai target penyelesaian permasalahan air yang ada di kampung-kampung. "Cara memaksimalkannya kita lihat dulu wilayah itu butuh jaringan pipa dulu atau pengolahan air, jangan sampai kita bangun pengolahan air tapi tidak ada pipinya, begitu pula sebaliknya. Yang utama itu jangan sampai bangunan itu mangkrak," tutupnya. (adm/sam)