BALIKPAPAN – Dugaan kejanggalan penyelenggaraan Pemilu 2019 juga tampak di kacamata pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Kaltim. Puluhan orang turun ke jalan mengatasnamakan Rakyat Indonesia Bersatu Kalimantan Timur. Massa menggelar aksi damai di depan kantor Bawaslu Balikpapan (22/5). Berbeda dengan di Jakarta, kondisi Kaltim bisa dibilang kondusif.
Dari pantauan Kaltim Post, massa mulai memenuhi Jalan Martadinata, Gunung Sari Ilir, Balikpapan Tengah, sekira pukul 14.30 Wita. Akses jalan pun ditutup selama aksi berlangsung. Penjagaan ketat dilakukan gabungan Polres Balikpapan, Polda Kaltim, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan BPBD Balikpapan.
"Total ada 900 personel gabungan yang kami libatkan dalam pengamanan aksi ini," ungkap Kapolres Balikpapan AKBP Wiwin Firta.
Pengamanan difokuskan di lokasi aksi. Namun, Wiwin menyebut aparat juga disebar di sejumlah titik rawan lain. Seperti di kantor KPU Balikpapan, pusat keramaian, dan objek vital nasional di Kota Minyak. Belum diketahui sampai kapan kepolisian akan bersiaga. Tapi Wiwin menegaskan jika Kaltim khususnya Kota Beriman dalam kondisi yang aman dan kondusif.
"Kami melihat perkembangan. Yang terpenting kami imbau masyarakat tak terpancing dengan isu-isu yang bisa mengganggu kondusivitas Balikpapan," kata Wiwin.
Sambil membawa atribut, massa lalu berorasi. Sejumlah poin di antaranya menuntut netralitas Bawaslu dan Polri, menuntut keadilan hasil Pemilu 2019, diskualifikasi terhadap pasangan calon yang melakukan kecurangan dan mengusut tuntas kematian para petugas KPPS yang meninggal selama penyelenggaraan pemilu tahun ini.
"Ini adalah bentuk kepedulian rakyat terhadap adanya indikasi kecurangan. Dan aksi yang kami lakukan merupakan aksi damai," kata koordinator aksi Raja Doli Siregar.
Selain itu, massa juga menuntut penjelasan dari KPU Balikpapan terkait temuan mereka soal adanya perbedaan dalam jumlah daftar pemilih yang ikut mencoblos dalam pemilu. Yang jumlahnya bertambah jika disesuaikan dengan daftar pemilih tetap (DPT) Balikpapan. Sehingga ada dugaan kecurangan yang dilakukan KPU Balikpapan.
"Saya bingung letak kecurangannya di mana. Saya pun sampai sekarang tak bisa menemukan cara buat curang," jawab Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha di lokasi aksi.
Dijelaskannya, ada tiga kategori pemilih. Yakni yang masuk daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih khusus (DPK), dan daftar pemilih tambahan (DPTb). DPT Balikpapan sendiri berjumlah 464.114 orang. Sementara jika ditambah dengan DPK dan DPTb menjadi 469 ribu orang. Kondisi jumlah ini telah diketahui KPU, Bawaslu, dan saksi partai politik peserta pemilu.
"Masyarakat juga sebenarnya bisa akses. Tak ada yang ditutup-tutupi," ungkapnya.
Dalam proses penghitungan hasil suara pun, semua dokumen C1 dipegang Bawaslu dan saksi partai politik. Sehingga kemungkinan curang disebut nihil. Kalaupun ada pihak yang keberatan bisa dilakukan melalui prosedur yang telah diatur.
"Mau curang bagaimana? Pintu masuk kecurangan ditutup rapat. Satu suara beda saja sudah ribut. Apalagi ratusan suara pindah. Luar biasa itu. Bisa lempar-lemparan kursi," tegasnya.
Di lokasi aksi juga tampak Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi. Dia mengungkapkan jika saat ini masyarakat Balikpapan bisa menjaga kondusivitas. Apapun yang sedang berlangsung terkait pemilu telah diakomodasi KPU dan Bawaslu. Adapun bila ada dugaan kecurangan maka bisa dibawa gugatannya ke Mahkamah Konstitusi.
"Mari kita jaga kota ini supaya tenang dan kondusif. Dengan terbukanya KPU dan Bawaslu saya harap ini menjadi aksi yang terakhir. Kita hormati juga aparat keamanan kita yang menjaga kota ini semakin aman," ujar Rizal.
Di Kaltim sendiri, aksi massa hanya terjadi di Balikpapan. Di kabupaten/kota lainnya tidak ada aksi serupa.
***
Aksi penolakan terhadap hasil rekapitulasi KPU yang berlangsung anarkis disesali banyak kalangan. Selain mengacaukan stabilitas keamanan, cara-cara itu bertolak belakang dengan ruang yang sudah diberikan konstitusi.
Presiden Joko Widodo menyesali adanya kasus tersebut. Jokowi mengatakan, dirinya membuka diri kepada siapa pun untuk bersama-sama dan bekerja sama membangun negara. Namun di sisi lain, tidak akan memberikan toleransi kepada pihak mana pun yang mencoba mengganggu keamanan dan persatuan.
“Terutama perusuh-perusuh. Kita tidak akan memberikan ruang untuk perusuh-perusuh yang akan merusak negara kita, merusak NKRI,” ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/5). Oleh karenanya, kepada TNI dan Polri, Jokowi menginstruksikan untuk menindak tegas para perusuh sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Jokowi kembali menegaskan, konstitusi sudah memberikan jalur bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu. Yakni dengan mengajukan gugatan melalui sengketa perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia meyakini, sembilan hakim MK akan bekerja profesional dan memutus perkara sesuai fakta yang ada.
”Dan saya menghargai Pak Prabowo-Sandi yang telah membawa sengketa pilpres itu ke MK,” imbuhnya.
Selain itu, Jokowi juga mengajak masyarakat menghormati momen bulan Ramadan yang penuh berkah dengan menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai. “Kewajiban kita juga sebagai umat Islam untuk memperbanyak amal saleh, berbuat baik,” tuturnya.
Terakhir, mantan wali kota Solo itu juga memastikan situasi masih terkendali. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dalam menjalankan aktivitas. “Saya mengajak, mari kita merajut kembali persatuan kita, merajut kembali persaudaraan, kerukunan kita. Karena Indonesia adalah rumah kita bersama,” terangnya.
Presiden sendiri, kemarin menjalin komunikasi dengan dua pimpinan partai yang notabene berasal dari koalisi Prabowo–Sandi di Istana Kepresidenan, Bogor. Yakni Ketua Umum Partai Amanat Nasional dan Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Usai pertemuan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meminta semua pihak untuk menahan diri. Menurutnya, demokrasi membutuhkan kesabaran dan dialog. Oleh karenanya, Zulhas mengajak pemerintah dan semua pihak untuk merespons hasil rekapitulasi dialog dan silaturahmi.
Kalaupun tidak ketemu, kata Zulhas, Demokrasi membuka ruang untuk membawa ketidaksepakatan ke lembaga yang berwenang menanganinya, yakni Mahkamah Konstitusi. “Nanti masing-masing tim bisa menjelaskan segala persoalan yang dia hadapi,” ujarnya.
PAN sendiri, kata dia, menerima hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU terhadap pileg dan pilpres. Meski demikian, PAN mengajukan syarat untuk melakukan gugatan di tujuh daerah pemilihan (dapil) untuk pileg.
Hal yang sama juga disampaikan AHY. Putra dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta semua untuk menjaga suasana damai. Kalau pun ada kalangan yang belum puas, harus disalurkan melalui jalur konstitusional. “Agar kita semua terhindar dari polemik yang bisa diperkeruh dengan aksi tidak konstitusional,” ujarnya.
SBY, kata AHY, mengapresiasi rencana Prabowo menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan gugatan ke MK. “Kami senang dengar Prabowo akan tempuh jalur konstitusional untuk gugat keberatan,” imbuhnya.
Sementara itu, meski aksi masa berdalih membela paslon 02, Prabowo Subianto mengaku tidak senang dengan demo anarkistis. Dia menilai peristiwa kekerasan yang terjadi sejak malam hingga menjelang subuh kemarin telah mencoreng martabat dan marwah bangsa.
”Tidak boleh terjadi lagi. Hindari kekerasan verbal yang dapat memprovokasi. Mari kita jaga agar rakyat tetap damai dan bergembira,” katanya saat ditemui di kediamannya, kawasan Kertanegara.
Prabowo mengimbau kepada para masyarakat pendukungnya yang akan menyampaikan aspirasinya untuk menghindari kekerasan fisik. Berlaku sopan dan santun. Hormati pejabat-pejabat hukum yang bertugas.
”Kami mendukung semua penggunaan hak konstitusional. Yang berakhlak, yang damai, dan tanpa kekerasan dalam perjuangan politik kebangsaan kita,” jelas ketua umum Gerindra itu.
Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Fadli Zon menyatakan belum merencanakan agenda pertemuan Prabowo bertemu dengan Jokowi. ”Belum tahu kalau itu,” ucapnya saat ditemui di Kertanegara kemarin.
BPN saat ini sedang fokus untuk melancarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pemilihan presiden. Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak menuturkan, pihaknya sedang menyusun dan mempersiapkan berkas dokumen gugatan. Tim advokasi untuk mengawal proses ke MK sudah dibentuk. Di antaranya ada Denny Indrayana, Bambang Widjojanto, dan Irman Putra Sidin.
“Kami akan mengirimkan berkas dokumen gugatan ke MK besok (hari ini), karena hari terakhir,” jelas Dahnil.
Terpisah, Wakil Ketua TKN Jokowi–Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, melihat situasi politik sekarang ini diperlukan pertemuan antara Prabowo dengan Jokowi. “Menurut saya penting, kalau Prabowo menemui Jokowi,” terang dia kepada Jawa Pos kemarin.
Dengan pertemuan itu, kata dia, masyarakat akan melihat, khususnya pendukung kedua paslon tersebut. Mereka akan ikut tenang jika melihat kedua tokoh itu bertemu. Silaturahmi antartokoh sangat penting dilakukan untuk menunjukkan bahwa para elite tetap rukun walaupun bersaing pada Pilpres 2019.
Selain itu, kata dia, yang tak kalah pentingnya, para tokoh juga harus menahan diri dan tidak sembarang berbicara. Jangan menyampaikan pernyataan yang provokatif, karena itu akan memancing emosi masyarakat. Jadi, para elite harus berbicara yang santun dan memberikan ketenangan kepada masyarakat.
Masyarakat juga harus menahan diri dan tidak mudah terprovokasi. Mereka lebih baik fokus beribadah di bulan yang suci ini. Ramadan sebagai momen untuk beribadah dan introspeksi diri. Jangan sampai menghujat, apalagi melakukan anarkisme. Persatuan dan kesatuan harus diutamakan. Sekarang semua pihak harus menunggu proses hukum yang akan ditempuh lewat Mahkamah Konstitusi (MK). Semua mekanisme sengketa sudah diatur sangat jelas dalam undang-undang. Jadi, serahkan lah sengketa pemilu ke MK.
DUGA ADA PENYUSUP
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menjelaskan, kerusuhan terjadi pasca-provokasi massa yang mendekat ke kantor Bawaslu sekitar pukul 23.00 WIB. Provokasi dilakukan dengan melemparkan batu, bom molotov, petasan, dan benda lainnya kepada petugas. Sesuai arahan, aparat keamanan yang berjaga merespons serangan tersebut dengan menghalau massa. ”Makin diserang anggota berusaha mendorong untuk membubarkan,” ujarnya.
Sayangnya, upaya tersebut tidak lantas menghentikan serangan kelompok massa tersebut. Mereka terus memprovokasi petugas hingga kerusuhan kian panas. Setidaknya ada dua titik yang menjadi lokasi kerusuhan Selasa malam. Yakni Tanah Abang dan Kebon Kacang. Dari sana, Tito menyebutkan, anak buahnya lantas melepaskan tembakan gas air mata. ”Situasi itu berlanjut sampai jam tiga atau empat pagi,” ungkapnya.
Tidak dinyana, kelompok massa tersebut malah kian menjadi. Mereka menyasar Asrama Brimob di Petamburan. ”Tiba-tiba membakar kendaraan yang parkir di situ,” ucap Tito.
Menurut dia, tidak kurang 25 kendaraan yang terparkir di sana rusak. Dengan tegas jenderal bintang empat Polri tersebut menyebutkan bahwa massa yang rusuh dan bentrok dengan petugas tidak sama dengan massa aksi damai.
Saat bentrok terjadi, lanjut dia, beberapa provokator yang ditangkap oleh aparat keamanan sudah menyampaikan bahwa mereka tidak semuanya murni berdemo atas insiatif sendiri.
”Mereka mengaku ada yang membayar,” ungkap Tito. Keterangan tersebut diperkuat temuan sejumlah amplop berisi uang mencapai Rp 6 juta dari massa yang diamankan di sekitar kantor Bawaslu.
Tidak hanya itu, petugas keamanan juga mendapati ambulans yang dipakai mengangkut batu dan alat pukul. Kini ambulans tersebut sudah diamankan oleh aparat kepolisian. Dari beragam temuan yang berhasil didapatkan oleh petugas, lanjut Tito, bentrok dengan petugas memang sudah menjadi target kelompok tersebut.
”Kelompok yang sengaja langsung menyerang dan tujuan untuk membuat kerusuhan,” terangnya.
Polri menduga kerusuhan yang terjadi bukan aksi spontan. Melainkan adalah aksi terencana. Tito pun tidak membantah, bentrok yang terjadi memunculkan korban. Baik luka maupun meninggal dunia.
”Saya juga mendapatkan laporan dari Kapusdokkes Polri. Informasinya ada enam orang yang meninggal,” ucap dia. Guna memastikan penyebab meninggalnya enam orang tersebut, Polri akan terus mendalami insiden tersebut.
Mantan kepala Polda Metro Jaya itu pun menyinggung niat kelompok-kelompok tertentu untuk beraksi saat demo berlangsung. ”Apalagi ada upaya untuk memprovokasi dan men-setting itu. Menciptakan martir, menyalahkan aparat sehingga kemudian membangun amarah publik,” bebernya. Dia juga menjelaskan soal penangkapan beberapa pihak yang kedapatan menguasai senjata api untuk mematik rusuh pada aksi kemarin.
Di antaranya, sambung Tito, senjata api jenis M4, dua senjata api laras pendek, dan dua kardus amunisi. ”Lebih dari 50 butir, hampir 60 butir. Dan pengakuan mereka juga sama. Akan dipakai pada saat tanggal 22,” jelasnya.
Selain aparat dan pejabat, massa pun menjadi sasaran mereka. Tujuannya supaya massa mengira yang melesakkan tembakan tersebut adalah aparat keamanan. Sehingga bisa menyulut massa untuk rusuh dengan petugas.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyampaikan bahwa pemerintah sudah mengantongi identitas perusuh setelah aksi damai Selasa malam. Serupa penjelasan Tito, dia menuturkan, massa yang bentrok dengan aparat keamanan tidak sama dengan demonstran yang melakukan aksi damai.
”Sebenarnya dari hasil investigasi saat ini sudah mengetahui dalang aksi tersebut,” ungkap dia.
Namun demikian, Wiranto belum bisa membuka identitas dalang rusuh berbuntut bentrok tersebut. Yang pasti, dia tegas menyampaikan, aparat keamanan tidak akan tinggal diam.
”Aparat keamanan akan bertindak tegas secara hukum,” jelasnya. Dia juga menegaskan, negara tidak akan kalah dengan aksi-aksi melanggar hukum yang dilakukan oleh para perusuh tersebut. ”Negara harus melindungi segenap bangsa,” tambah dia.
Berdasar pengamatan pemerintah, lanjut Wiranto, ada keterkaitan antara satu kasus dengan kasus lain yang muncul belakangan ini. Dari sana, mereka bisa mengidentifikasi orang yang berada di balik kerusuhan di beberapa titik di Jakarta.
”Dalang itu kami sudah tahu dan sedang dalam kajian penyelidikan lebih dalam lagi,” imbuhnya. Dia memastikan langkah hukum terhadap orang-orang tersebut sesuai ketentuan.
Terkait dengan korban yang bermunculan saat bentrok terjadi, Wiranto menegaskan kembali bahwa pucuk pimpinan Polri maupun TNI melarang petugas di lapangan menyerang massa. Semua anggota Polri maupun prajurit TNI yang di tempatkan di garda terdepan tidak dibekali senjata api.
”Senjata disimpan di gudang, mereka menggunakan perisai dan pentungan dan tentu dengan perlengkapan yang lain. Tapi, bukan senjata api,” jelasnya.
Berdasar investigasi yang sudah dilakukan, Wiranto menyebutkan bahwa pihaknya melihat ada upaya untuk memutarbalikkan fakta. Yang tujuannya tidak lain untuk menyudutkan aparat keamanan maupun pemerintah.
”Kesimpulan kami, ada niatan atau skenario membuat kekacauan dengan menyalahkan petugas aparat keamanan, membangun antipati terhadap pemerintah yang sah dan membangun kebencian kepada pemerintah,” beber dia.
Meski aksi dua hari lalu sempat rusuh dan bentrok, aparat keamanan tetap memberi ruang kepada massa yang berdemo kemarin. Sejak pagi, siang, sore, sampai malam kemarin mereka masih berada di sekitar kantor Bawaslu. Di antara demonstrasi yang berlangsung, sempat terjadi beberapa kali keributan. Namun, sampai berita ini dibuat aparat keamanan masih berusaha menenangkan massa. Selain di sekitar kantor Bawaslu, keributan juga dilaporkan terjadi di beberapa titik lainnya. (far/han/lum/syn/jpg/rdh/dwi/k18)
Editor : izak-Indra Zakaria