Rencana pemindahan ibu kota negara ke daerah ini kian diperkuat. Sebagai provinsi pecahan Kaltim, Kaltara mendukung penuh bila ibu kota negara dipindah ke Benua Etam.
SAMARINDA–Kaltim harus menjemput bola untuk dipilih sebagai ibu kota negara yang baru. Sebagai daerah yang dianggap layak, Benua Etam juga paling siap dari aspek infrastruktur di banding kandidat lain, Kalsel dan Kalteng.
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menyarankan, Pemprov Kaltim mengambil langkah-langkah politik menjemput pemindahan pusat pemerintahan Indonesia tersebut. Pemprov Kaltim, menurut dia, tidak boleh hanya berpangku tangan atau menunggu.
“Begitu Pak Presiden (Joko Widodo) bicara rencana pemindahan ibu kota dan Kaltim dinilai paling layak, harusnya cepat dijemput. Ambil langkah inisiatif. Kalau perlu, buat pertemuan dengan semua gubernur di Kalimantan untuk mendiskusikan mana daerah yang paling layak,” tuturnya.
Hasil dari diskusi itu kemudian yang disorong ke pemerintah pusat atau presiden. Berikut berbagai pertimbangannya, mulai keunggulan dan kekurangan harus disampaikan. Sehingga memudahkan Bappenas melakukan kajian dan telaah. “Karena ini keputusan politik, saya kira Kaltim harus merebutnya. Saya sudah ngomong dengan Pak Isran tentang hal itu,” kata Irianto.
Jika sebuah daerah dijadikan ibu kota negara, maka akan ada banyak keuntungan yang bisa diperoleh. Baik secara ekonomi, pembangunan, maupun politik. Dampak dari pembangunan itu akan membawa efek ganda bagi sebuah daerah.
“Kaltim akan dikenal di kancah internasional. Dari sisi infrastruktur apalagi. Akan ada uang ratusan triliun rupiah yang masuk ke Kaltim. Kenapa saya mendorong itu, karena saya ini orang Kaltim. Saya ikut merencanakan pembangunan Kaltim,” pungkas mantan sekprov Kaltim itu.
Sementara itu, sejumlah pihak menilai Gubernur Kaltim Isran Noor tidak begitu serius memperjuangkan Benua Etam sebagai lokasi pemindahan ibu kota negara. Keraguan itu tentu bukan tanpa alasan. Orang nomor wahid di Pemprov Kaltim itu hingga kini belum memperlihatkan langkah untuk melobi pemerintah pusat.
Sikap Isran yang jauh dari ingar-bingar informasi itu dilihat berbeda oleh pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Aji Sofyan Effendi. Dia yakin, Isran sudah membuat gerakan atau langkah politik untuk melobi pusat.
“Saya meyakini Pak Isran memiliki inisiatif menjemput pemindahan ibu kota negara ke Kaltim. Ada cara-cara yang barang kali tidak kita pahami. Beliau lebih banyak bergerak pada tataran diplomasi yang tidak terlampau ingar-bingar,” tutur Sofyan.
Kata dia, di balik sikap Isran yang jauh dari sorotan media, mantan bupati Kutai Timur (Kutim) itu pasti telah membuat langkah-langkah strategis. Baik itu bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), para wakil rakyat di Senayan–sebutan DPR, ataupun kementerian terkait.
“Kita enggak tahu kalau beliau (Isran) barang kali sudah ketemu dengan presiden. Ketemu dengan menteri dan DPR RI. Karena itu enggak terekspos di media. Mari kita positif thinking saja,” ujar dosen Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, tersebut.
Selain itu, untuk membuat langkah awal dalam lobi-lobi politik, pada dasarnya tidak mesti diketahui semua orang. Barang kali hal yang demikian yang dilakukan Isran. Karena bicara pemindahan ibu kota negara bukan bicara isu yang sederhana dan biasa.
“Banyak cara orang melakukan sebuah gerakan. Ada yang memang suka demonstratif. Ingar-bingar melalui media. Kebetulan beliau (Isran) orang yang banyak melakukan silent operation. Bisa jadi itu akan cukup efektif,” cakapnya.
Terlepas dari semua itu, ujar Sofyan, ada banyak indikator yang menempatkan Kaltim pada nilai yang cukup tinggi jika dibandingkan Kalsel dan Kalteng yang juga masuk kandidat calon ibu kota negara.
Selain itu, bicara pemindahan ibu kota tidak sekadar bicara aspek ekonomi. Tetapi melingkupi banyak aspek. Mulai sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, kebencanaan, hingga dukungan infrastruktur. Kaltim hampir memiliki itu semua.
“Pemindahan ibu kota negara pasti akan berdampak besar terhadap ekonomi mikro maupun makro. Apalagi akan ada 1,5 juta penduduk Jakarta yang dipindahkan nantinya. Mereka semua tentu memerlukan tempat tinggal, makanan, dan berbagai fasilitas pendukung lain,” tutur dia.
Permintaan terhadap barang dan jasa juga akan meningkat pesat dalam beberapa tahun ke depan. Misalnya, pembangunan itu dilakukan di daerah Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, maka daerah di sekitarnya, Samarinda, Balikpapan, dan Penajam Paser Utara (PPU) akan ikut terdampak dari pembangunan tersebut.
“Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita akan meningkat. Angka pengangguran akan semakin berkurang. Karena begitu banyaknya penyerapan tenaga kerja. Praktis angka kemiskinan juga jauh berkurang, bahkan hingga 50 persen. Angka kemiskinan Kaltim saat ini sekitar 7,4 persen,” jelas dia.
Sofyan memberikan perumpamaan, pemindahan ibu kota negara layaknya seperti sekeping mata uang yang tidak terpisahkan. Nah, pemindahan ibu kota negara juga tidak bisa dilepaskan dengan pusat bisnis. Artinya, jika ibu kota pindah ke Benua Etam, kegiatan ekonomi dan bisnis dipastikan akan ikut terdongkrak.
“Itu otomatis. Hukum alam. Mau enggak mau, suka enggak suka. Begitu ibu kota dipindah, pasti akan disertai dengan tumbuhnya kegiatan bisnis. Akan ada puluhan hingga ratusan hotel yang terbangun. Penyerapan tenaga kerja meningkat. Itu invisible hand,” urainya.
Diwartakan sebelumnya, penetapan lokasi pemindahan ibu kota negara kini tinggal menghitung hari. Kaltim, Kalteng, dan Kalsel adalah tiga kandidat tersisa. Ketiga provinsi itu punya kans yang sama.
Meski begitu, Kaltim sedikit bisa berbangga. Sebab, dari waktu ke waktu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap memberikan perhatian khusus dalam setiap pidatonya. Di sisi lain, dibandingkan Kalteng dan Kalsel, Kaltim disebut jauh lebih siap. Karena sudah banyak memiliki infrastruktur penunjang.
Beberapa informasi itu terungkap dalam acara seminar nasional bertemakan “Kesiapan Kaltim terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara RI” yang digelar di Pendopo Odah Etam, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Sabtu (27/7).
Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN)/Bappenas RI, Tri Dewi Virgiyanti yang hadir pada acara itu berujar, kajian pemindahan ibu kota negara memang belum mengerucut ke salah satu daerah. Kajian yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) masih melingkupi Kalteng, Kalsel, dan Kaltim.
Selain itu, keputusan akhir dari kajian yang dilakukan Bappenas akan diputuskan Presiden Jokowi. Meski belum berani memastikan, Tri menyebut, kemungkinan besar keputusan lokasi ibu kota negara disampaikan pada Agustus mendatang. Paling lambat Desember 2019. “Keputusan itu sebenarnya enggak mesti menunggu akhir tahun. Bisa juga lebih awal. Bergantung dari kesiapan kajian yang kami lakukan di Bappenas,” terangnya.
Sesuai jadwal, pemindahan ibu kota negara paling lambat dilakukan awal 2024. Dua tahun sebelum itu, atau pada 2021–2022, pembangunan fisik sudah bisa dilaksanakan. Pembangunan akan dilakukan bertahap, menyesuaikan dengan proses pemindahan 1,5 juta penduduk dari Jakarta ke ibu kota yang baru. (*/drh/*/dq/rom/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria