JAKARTA –Semua partai politik sedang menunggu kepastian jatah menteri dari Joko Widodo. Tak terkecuali Partai Gerindra yang bukan partai koalisi. Partai yang diketuai Prabowo Subianto itu mengajukan tiga konsep ketahanan kepada presiden terpilih. Jika usul itu disetujui, maka Gerindra siap bergabung dalam pemerintahan lima tahun mendatang.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, partainya sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah, baik saat rekonsiliasi maupun pasca rekonsiliasi. Terkait kemungkinan Partai Gerindra bergabung dengan pemerintah, Dasco menyatakan bahwa pihaknya lebih mengedepankan pengajuan konsep-konsep. Ada tiga ketahanan, yaitu ketahanan pangan, ketahanan keamanan, dan ketahanan energi kepada pemerintah.”Kami masih komunikasikan tentang konsep-konsep yang kami berikan kepada pemerintah,” tutur dia.
Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan, jika konsep itu diterima, maka pihaknya kemungkinan akan masuk koalisi pemerintah. Namun, dia menegaskan bahwa partainya tidak pernah meminta-minta jatah menteri kepada Jokowi. Gerindra hanya mengajukan konsep kepada pemerintah.
Terkait jabatan menteri pertahanan yang katanya diminta Gerindra, Dasco mengatakan, dia belum pernah mendengar. Menurut dia, Prabowo tidak pernah meminta posisi menteri pertahanan. Begitu juga soal menteri pertanian, lanjut dia, partainya juga tidak pernah memintanya.
Dasco menambahkan, pihaknya akan mengambil keputusan apakah bergabung dengan Pemerintahan Jokowi atau menjadi oposisi melalui rapat kerja nasional (Rakernas). Rapat akan dilaksanakan dalam waktu dekat. “Tetapi, lihat dulu tentang konsep yang kita tawarkan, itu yang kemudian kita bahas di rakernas yang akan dijalankan, mungkin dalam waktu yang tidak lama lagi,” ujar dia.
Bagaimana dengan sikap Partai Demokrat? Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan, sesuai arahan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa partainya akan mendukung Pemerintahan Jokowi. Soal menteri, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.
Menurut dia, siap membantu pemerintah dan menyiapkan kader jika dibutuhkan untuk mengisi kursi di Kabinet Kerja jilid II. Partai Demokrat, kata dia, tidak meminta-minta jabatan menteri, karena penetapan menteri menjadi kewenangan penuh presiden terpilih yang akan dilantik 20 Oktober mendatang. Apakah Partai Demokrat akan tetap mendukung Jokowi jika tidak diberikan jatah menteri? “Kami tidak berandai-andai,” ucap dia saat dihubungi Jawa Pos kemarin.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research dan Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, kans masuknya Partai Gerindra ke kabinet sangat terbuka lebar. Sebab, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto berhasil menjalin komunikasi intim dengan Presiden Joko Widodo dan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri.
“Rekonsiliasi kemarin itu kan ujungnya power sharing dan itu semuanya sangat tergantung pada bu Mega,” ujarnya kepada Jawa Pos, kemarin (8/10).
Pangi menambahkan, masuknya Gerindra ke kabinet tentu tidak diinginkan oleh partai koalisi Jokowi. Sebab, keberadaannya dipastikan mengurangi jatah kekuasaan yang dialokasikan untuk partai. Hanya saja, dia menilai partai koalisi tidak memiliki opsi lain. Sehingga pada akhirnya herus tetap berkompromi.
“Nasdem mungkin sudah ga nyaman di pemerintahan sekarang karena terlalu banyak. Tapi sudah berjuang masa ga dapat apa-apa. Tentu mereka rugi kalau oposisi,”imbuhnya.
Oleh karenanya, masuknya Gerindra ke pemerintah diprediksi tinggal menentukan jumlah kursi yang cocok. Pangi sendiri menilai Gerindra tidak perlu diberi banyak posisi, cukup satu atau maksimal dua saja. “Partai pengusung harus prioritas. Kalau yang lain ini kan hanya politik akomodir dan kompromi,” tuturnya.
Lantas, bagaimana dengan peluang demokrat? Pangi menilai ada peluang bagi demokrat masuk ke kabinet. Meski demikian, peluangnya relatif kecil dibandingkan gerindra. Apalagi jika sosok yang disodorkan duduk di kabinet adalah putra mahkota Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Bagi Jokowi, kata Pangi, masuknya AHY bukanlah persoalan. Yang terpenting, masuknya demokrat akan membuat pemerintahan semakin kuat. Namun bagi partai koalisi Jokowi, khususnya PDIP, memberi kursi AHY berarti sama denga memberinya karpet merah untuk pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang.
“Sangat tergantung kepada Megawati juga. AHY kan Mega gak mau kasih panggung,” tuturnya. Untuk itu, Pangi menilai kans demokrat di kabinet bergantung pada proses lobi dan nama yang diajukan demokrat untuk posisi menteri.
Dia menambahkan, masuknya kubu oposisi dalam politik di Indonesia sebagai hal yang lumrah. Mengingat situasi politiknya sangat cair dan dinamis. Namun demikian, Pangi menilai kebiasaan tersebut bukanlah hal yang baik. Idealnya, yang menang berkuasa, sementara yang kalah menempatkan diri sebagai oposisi.
Selain potensi kehilangan check and balance dalam pemerintahan demokratis, masuknya oposisi ke pemenang bukanlah cara berpolitik yang etis.“Cuma sistem politik Indonesia belum matang. Jadi kacau balau akhirnya. Yang kalah masih bisa berkuasa,” kata dia.
Terpisah, Pakar Politik Ahmad Khoirul Umam menyebut secara garis besar, ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian presiden saat menyusun kabinet. Masing-masing adalah integritas, efektivitas, dan akomodatif. Ketiganya akan menjadi modal yang baik untuk mengelola negara lima tahun ke depan.
Persoalan integritas dan antikorupsi adalah hal utama yang perlu menjadi perhatian presiden. kedua faktor itu akan menjadi jaminan bagi terwujudnya clean government and good governance. ’’Kalau presiden Jokowi mau mengonsultasikan para calon menterinya kepada KPK dan PPATK, masyarakat akan mengapresiasi,’’ terangnya saat berbincang dnegan Jawa Pos kemarin.
Pada 2014 lalu, presiden melibatkan KPK dan PPATK dalam menyeleksi menteri. Berdasarkan arsip berita Jawa Pos, saat itu KPK sempat mengakui ada beberapa yang ditandai khusus dengan warna kuning dan merah.
Kemudian, para menteri ke depan harus mampu bekerja cerdas dan efektif dalam menerjemahkan kebijakan presiden. Harus ada pola komunikasi dan basis data internal yang memadai di kabinet. Agar tidak ada lagi kejadian konfrontasi internal kabinet di hadapan publik.
Selain itu, presiden juga harus akomodatif. Khususnya bila hendak memberi jatah menteri kepada partai politik. Presiden harus melihat peluang dan risiko mengakomodir parpol, baik pendukung maupun oposisi. ’’Prinsip winner takes all emmang kurang pas, tetapi membuka pintu pada pihak yang berbeda prinsip politiknya juga akan bermasalah,’’ lanjut Umam.
Mengenai orang-orang yang saat ini ada di kabinet, menurut umam harus dilihat satu persatu. Sebelum presiden memutuskan bakal mempertahankan sang menteri atau menggantinya. Bukan hanya soal kualitas kerja mereka selama menjabat, namun juga representasi bobot politik masing-masing menteri.
Khusus untuk menteri asal parpol, menurut Umam sebaiknya parpol memberi kesempatan kader terbaik untuk membuktikan kapasitasnya memimpin kementerian. ’’Kader parpol harus gentian. Jangan dimonopoli elite saja, agar proses kaderisasi berjalan,’’ tutur doktor lulusan School of Political Science and International Studies, University of Queensland, Australia, itu.
Karena itu, Umam memprediksi akan banyak perombakan di Kabinet. ’’Secara general tampaknya kurang dari 50 persen yang bisa dipertahankan,’’ ungkapnya. Presiden tentu akan menimbang ulang kompetensi dan efek politik dari para calon menteri itu ke depan.
Disinggung mengenai posisi yang berpotensi jadi rebutan parpol, Umam menyebut setidaknya ada lima kursi. Pertama adalah Menteri BUMN. ’’Karena banyak sumber logistik yang bisa dimainkan,’’ jelas penulis buku Pergulatan Demokrasi & Politik Anti-Korupsi di Indonesia itu.
Kemudian, posisi menteri Desa dan pembangunan daerah Tertinggal. Kementerian tersebut mendapat alokasi anggaran yang besar dari negara dan bersinggungan langsung dengan perangkat desa. Maka secara politis, posisi tersebut strategis untuk menggaet massa di akar rumput. Pun demikian dnegan menteri sosial yang juga sifatnya hampir sama. Anggaran besar dan langsung bersentuhan dengan akar rumput.
Posisi keempat yang potensial diincar parpol adalah menteri perdagangan. Karena lewat kementerian itu, ada potensi sumber logistik dari perdagangan, khususnya ekspor-impor. Dan posisi terakhir adalah Jaksa Agung. ’’Karena dianggap berpotensi dipolitisasi untuk mengonsolidasikan kekuatan, (atau) mendegradasi rival dan kompetitor politik di daerah,’’ tambahnya.
Sementara itu, berbagai nama muncul dari pos calon menteri di tim ekonomi. Beberapa nama yang santer disebut berpotensi untuk menduduki jabatan di pos ekonomi yakni Chatib Basri, Airlangga Hartarto, Mahendra Siregar, hingga Sandiaga Uno.
Nama Chatib diisukan akan mengisi pos Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Sementara, nama Airlangga dan Mahendra sama-sama dikabarkan mengisi slot Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Yang tak kalah hebohnya yakni nama Sandiaga Uno yang dikabarkan potensial mengisi pos baru yakni Menteri Investasi.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra P.G Talattov menyebut, perombakan memang harus dilakukan. ‘’Nggak bisa lagi pakai menteri yang kemarin (saat ini menjabat), harus dievaluasi lagi kinerja menteri bidang ekonomi yang kemarin. Kinerja ekonomi kita terpuruk. Harus mencari menteri yang punya ide baru,’’ ujarnya kepada Jawa Pos, kemarin (8/10).
Abra menyebut, calon-calon menteri bidang ekonomi diharapkan merupakan sosok yang bisa menjadi inovator dan jauh dari politik praktis. Kriteria itu diperlukan karena kondisi ekonomi saat ini memang memerlukan banyak kebijakan yang akomodatif.
Beberapa nama yang santer disebutkan seperti Chatib maupun Mahendra memang tak diragukan kompetensinya. Jika Chatib dulunya adalah mantan menkeu, Mahendra pun pernah menduduki jabatan vital sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 1 Oktober 2013 hingga 27 November 2014. Dia juga pernah menjabat sebagai Wamenkeu dan Wamendag.
‘’Dengan kriteria-kriteria itu, mereka cukup punya kompetensi dan kredibilitas untuk memenuhi ekspektasi pasar. Kebijakan-kebijakannya memang harus dilandasi adjustment yang kuat dan rasional. Mereka juga bisa mengeksekusi secara cepat tanpa takut kepentingan politik,’’ urainya.
Namun, tak menutup kemungkinan juga calon-calon lain akan masuk ke bursa calon menteri. Abra berharap, menteri-menteri di bidang ekonomi bisa lepas dari intervensi parpol agar lebih netral dalam pengambilan kebijakan.
Dari posisi menteri keuangan, jabatan strategis itu sebenarnya bukan posisi baru bagi Dede (sapaan Chatib Basri). Pria berkepala plontos itu dulunya sempat menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 21 Mei 2013 hingga 20 Oktober 2014.
Menanggapi hal itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menuturkan, perombakan nama memang dianggap perlu dilakukan pada pos menteri-menteri ekonomi.
‘’Kalau menurut saya, semuanya punya kapasitas bagus untuk jadi menteri. Apalagi kalau pak Dede kan sebelumnya sudah punya track record menjadi menteri keuangan. Saya tidak meragukan kapasitasnya,’’ ujarnya kepada Jawa Pos, kemarin (7/10).
Bhima menyebut sosok Dede memiliki komunikasi yang bagus dengan pelaku pasar maupun investor. Menurut dia, hal itu bisa menjadi nilai plus bagi sosok Dede jika nantinya menjabat sebagai Menkeu. ‘’Hal itu juga membuat komunikasi kebijakannya bisa lebih bagus kalau pak Dede (yang menjabat),’’ imbuhnya.
Namun, Bhima menekankan bahwa perlu adanya perombakan di banyak pos menteri-menteri ekonomi. Dia menilai, pos Menteri BUMN, Mendag, Menperin, hingga Menteri ESDM perlu penyegaran.
‘’Mendag biar fokus ke kasus KPK dulu lah. Menteri BUMN juga kinerjanya kurang bagus. Menperin juga kita (Indonesia) terjadi deindustrialisasi premature, artinya ada kegagalan mengatasi perlambatan industri manufaktur. Itu menjadi catatan,’’ tegasnya.
Dia menambahkan, pos Menteri ESDM juga layak disoroti. Hal itu dipicu adanya kinerja lifting minyak yang mengalami penurunan. Ditambah lagi, ketergantungan impor migas disebutnya semakin melonjak naik. ‘’Insentif yang diberikan menteri ESDM belum mampu menaikkan produksi lifting minyak,’’ katanya.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2020, target lifting 2020 yakni 734 ribu barrel oil per day (bopd) atau barel per hari untuk minyak dan 1,19 juta barel gas setara minyak per hari. Angka tersebut memang lebih rendah ketimbang target lifting migas 2019 yang sebesar 2.025.000 barel per hari.
Penyebab penurunan lifting adalah ladang-ladang minyak yang berada dalam posisi menurun cadangannya (decline). Penurunan lifting juga telah terjadi selama 2019. Produksi migas sudah turun 3 persen dari 778 ribu barel per hari pada 2018 menjadi 754 ribu barel per hari pada Juni 2019. (lum/far/byu/dee)
Editor : izak-Indra Zakaria