JAKARTA—Pemerintah berencana akan menggunakan hotel-hotel kelas bintang 3 di seluruh Indonesia sebagai fasilitas isolasi bagi pasien dengan kategori tanpa gejalan hingga gejala ringan. Hal tersebut dilakukan untuk meringankan beban Rumah Sakit Wisma Atlit maupun Rumah Sakit lain di seluruh Indonesia.
Selain itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama menyebut bahwa perawatan pasien di hotel bisa mengurangi resiko penularan terhadap keluarga dan lingkungan sekitar dibandingkan dengan model isolasi mandiri di rumah.
Wishnu mengatakan Kemenparekraf akan bekerja sama dengan Kemenkes dan industri perhotelan tanah air untuk menyiapkan akomodasi bagi pasien Covid-19 tanpa gejala atau gejala ringan berikut tenaga kesehatan pendampingnya. ”Akomodasi hotel ini disiapkan untuk menambah kapasitas diluar RS darurat Wisma Atlet kemayoran dan RS lainnya,” jelas Wishnu kemarin (17/9)
Isolasi akan dilakukan selama 14 hari per orang. Belum disebutkan secara rinci berapa hotel yang akan dioperasikan. Namun Wishnu menyebut setidaknya jumlah hotel nantinya bisa menampung hingga 14 ribu pasien mulai bulan September hingga Desember mendatang.
Kemenparekraf menyiapkan anggaran Rp. 100 miliar untuk menyiapkan akomoasi setara hotel bintang tiga. Termasuk fasilitas makan minum dan laundry tiap harinya bagi setiap pasien Covid-19 selama 14 hari. Hotel yang nantinya dijadikan tempat isolasi untuk sementara waktu tidak diperkenankan untuk menerima tamu umum.
”Penyediaan akomodasi ini diharapkan segera berjalan mulai awal pekan depan. Dan dalam program ini kemenparekraf akan berkoordinasi dengan perhimpunan hotel dan restoran Indonesia (PHRI),” jelas Wishnu.
PHRI akan memberikan daftar rekomendasai hotel yang bisa digunakan. Kemudian tim dari Kemenkes akan melakukan seleksi kelengkapan fasilitas dan kesiapan protokol kesehatan. Kemenkes juga bertanggung jawab untuk menyediakan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana seperti ambulan dan obat-obatan.
“Kami membuka kesempatan bagi para pengelola hotel untuk bergabung dalam program ini. Syarat utama hotel adalah bisa menerapkan protokol kesehatan dengan efektif sesuai ketentuan dari Kemenkes. Jangan sampai hotel malah menjadi klaster penularan baru,” katanya.
Untuk tahap awal, akomodasi hotel akan disediakan di 5 Provinsi, yakni DKI Jakarta, Bali, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, serta Sumatera Utara.
Sementara ini, Wishnu menyebut beberapa grup hotel yang secara protokol kesehatan sudah siap. Diantaranya, ibis hotel, pop hotel, mercure dan novotel di Jabodetabek, serta Ibis Kuta Bali dan Novotel banjar baru di Kalimantan Selatan.
Dengan dukungan tambahan hotel sebagai akomodasi isolasi mandiri ini, Wishnu berharap pasien tanpa gejala dan gejala ringan dapat memanfaatkan fasilitas hotel untuk keperluan isolasi mandiri agar tidak menularkan pada keluarga maupun lingkungan sekitar.
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Pemerintah Daerah juga diminta untuk menjelaskan secara detail rencana pembangunan pusat-pusat karantina untuk isolasi pasien OTG (Orang Tanpa Gejala) dan gejala ringan. “Ini penting untuk menghindari isolasi mandiri di rumah yang dapat menularkan penyakit kepada keluarga yang lain,”tegasnya.
Sementara itu, juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito angkat bicara soal larangan isolasi mandiri di Jakarta. dia menjelaskan, pada prinsipnya jika seseorang terdeteksi positif ovid-19, maka dia wajib menjalani isolasi. Salah satunya memanfaatkan fasilitas pemerintah.
Dalam kasus di DKI, pemerintah masih memiliki fasilitas terpusat yang memadai untuk isolasi mandiri. Sehingga tidak perlu menjalani isolasi mandiri di rumah. pemerintah menyediakan flat isolasi mandiri di tower 4 dan 5 Wisma atlet kemayoran. ’’Kapasitasnya cukup besar,’’ ujarnya di kantor presiden kemarin. saat ini masih sedikit pasien yang menginap di kedua tower itu.
Di fasilitas tersebut, semua biaya perawatan dan isolasi mandiri ditanggung pemerintah. kemudian, bila memang nantinya wisma atlet penuh, maka pemerintah akan memberdayakan hotel. ’’Akan ada hotel-hotel bintang 2 dan 3 yang digunakan untuk isolasi mandiri dan dibiayai oleh pemerintah,’’ lanjutnya.
Pasien Wisma Atlet Terus Bertambah
Jumlah pasien covid-19 Wisma Atlet beberapa waktu belakangan memang naik signifikan. Data terakhir yang masuk sampai kemarin pagi (17/9), tidak kurang 2.757 pasien dirawat inap di rumah sakit darurat tersebut. Angka itu jauh lebih besar dibandingkan total pasien dua hari lalu (16/9). Yakni sebanyak 1.691 orang. Dari angka tersebut, terlihat jelas kenaikan pasien di RSD Wisma Atlet dalam sehari mencapai 1.066 orang.
Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I Kolonel Marinir Aris Mudian mengakui, tambahan pasien sebanyak itu belum pernah terjadi sejak RSD Wisma Atlet beroperasi akhir Maret. ”Iya, sepertinya begitu,” ungkap dia kepada Jawa Pos kemarin. Kenaikan seribu pasien lebih kemarin membuat ruang perawatan di rumah sakit tersebut berkurang cukup banyak. Namun, Kogabwilhan I memastikan masih banyak ruang tersedia.
Panglima Kogabwilhan I Laksamana Madya TNI I Nyoman Gede Ariawan yang menegaskan hal itu. Berdasar laporan dari Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) Wisma Atlet, sudah ada gedung atau tower baru yang dibuka di komplek tersebut. ”Jadi, tidak ada masalah,” terang dia saat diwawancarai oleh awak media di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara kemarin.
Ariawan tidak merinci ada berapa ruangan yang tersisa untuk merawat pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet. Dia hanya memastikan bahwa rumah sakit itu belum penuh. Sehingga masih bisa menerima pasien. ”Mudah-mudahan tidak bertambah (lagi pasien RSD Wisma Atlet),” harapnya. Bukan tidak bersedia menerima pasien lagi, perwira tinggi dengan tiga bintang di pundak tersebut ingin masyarakat Jakarta terhindar dari virus korona.
Selain RSD Wisma Atlet, Ariawan menyampaikan bahwa pemerintah sudah menyiapkan lokasi-lokasi tambahan untuk mengisolasi pasien Covid-19 di ibu kota. Termasuk di antaranya hotel-hotel yang berada di Jakarta. ”Sudah ada disampaikan bahwa isolasi mandiri dilaksanakan di hotel,” terangnya. Secara teknis, pihaknya menyerahkan urusan itu kepada Kodam Jaya. ”Itu sifatnya banyak Pangdam (Jaya) yang menangani,” kata dia.
Pada bagian lain, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyampaikan, bahwa peluang kerja sama multilateral untuk vaksin semakin terbuka lebar. Ada sejumlah indikator, pertama, ditandai dengan dimulainya kegiatan due dilligence oleh Coallition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) dengan Biofarma pada 15 September lalu.
Di dalam due diligence tersebut, kata dia, CEPI melakukan assessment atas kapasitas manufaktur vaksin Covid-19, Quality Management System (QMS), sistem analisa laboratorium, hingga sistem IT Bio Farma. Diharapkan hasil due diligence ini akan kita terima pada akhir September atau awal Oktober 2020.
”Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari proses kemungkinan kerjasama global vaccine manufacturing yang akan dilakukan antara CEPI dan Biofarma,” ujarnya.
Retno mengungkapkan, Biofarma Indonesia telah masuk sebagai 1 dari 7 potential drug Manufacturer for Covid-19 Vaccine dari CEPI. Sehingga, kerjasama antara BioFarma dengan CEPI akan membuka kesempatan bagi Biofarma untuk memperkuat networkingnya di track multilateral.
Di samping itu, Retno turut penandatanganan MoU antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan UNICEF Indonesia tentang pengadaan dan mekanisme delivery vaksin dari GAVI Covax Facility.
Penandatangan yang dilakukan 16 September 2020 ini dinilai sangat penting olehnya. Sebab, MOU ini bisa menjadi infrastruktur yang diperlukan untuk persiapan proses pengadaan dan mekanisme delivery vaksin melalui jalur kerjasama multilateral.
”Dengan adanya MoU ini diharapkan jika vaksin sudah tersedia, maka tidak akan terjadi delay dalam hal delivery-nya ke masyarakat,” papar Retno.
Sebagaimana diketahui, ada dua jalur pengadaan vaksnin aman dan terjangkau ini. Pertama, melalui kerjasama bilateral dan multilateral. Kedua, jangka panjang melalu pengembangan vaksin nasional, vaksin merah putih. ”Pendekatan jangka pendek ini tentunya dilakukan sambil terus memperkuat upaya jangka panjang kita,” ungkapnya.
Retno menambahkan, sebagai hasil dari komunikasi intensif yang dilakukan oleh tim Kemenlu di Jakarta, maupun tim PTRI Jenewa dan KBRI Oslo, Indonesia telah masuk dalam kategori Advance Market Commitment (AMC) dari Gavi Covax Facility. Artinya, Indonesia akan memperoleh akses vaksin sebesar 20 persen dari jumlah masyarakat Indonesia.
”Selain itu, Indonesia juga akan memperoleh keringanan finansial melalui mekanisme ODA (Official Development Assistance) maupun co- financing,” katanya. Dengan mekanisme pendanaan ini diyakini bakal berpengaruh pada harga Covid-19 nantinya. Sehingga, diharapkan harga vaksin melalui track multilateral ini akan lebih murah dibanding mekanisme lainnya. ”Perkiraan kita vaksin melalui jalur kerjasama multilateral ini baru akan tersedia pada tahun 2021. Dan Kementerian Luar Negeri akan terus mengawal proses kerjasama ini,” pungkasnya.
JK Ajak Pengusaha
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla meminta kalangan pengusaha untuk ikut memerangi Covid-19. Dia mengatakan para pengusaha diharapkan memberikan donasi untuk kegiatan PMI dalam memutus mata rantai penularan COvid-19. Diantaranya melalui kegiatan penyemprotan disinfektan secara massif dan intensif. Pria yang akrab disapa JK itu mengatakan enam bulan terakhir penyemprotan disinfektan oleh PMI sangat massif.
Dia menjelaskan sampai akhir 2020 nanti, PMI membutuhkan biaya penanganan Covid-19 sampai Rp 200 miliar. ’’Sementara itu dana yang terkumpul di PMI baru mencapai 50 persen dari total kebutuhan,’’ katanya. Untuk itu partisipasi dari para pengusaha untuk menjadi donatur atau sponsor PMI dalam penanganan Covid-19 sangat diperlukan.
Menurut dia untuk menangani pandemi Covid-19 perlu upaya menghindari dan mematikan. Upaya menghindari bisa dilakukan dengan menerapkan protokol dengan ketat. Sementara upaya mematikan virus korona dengan penyemprotan disinfektan. Penyemprotan itu bisa dilakukan di sarana umum, rumah ibadah, sampai perkantoran.
Terkait pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta, dia mengatakan dapat berhasil jika ada ketegasan dan penjatuhan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Dia menegaskan bahwa hanya dengan sanksi dan ketegasan, masyarakat bisa disiplin mematuhi protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
’’Harus tegas dan menjatuhkan sanksi kepada siapapun yang melanggar disiplin,’’ katanya. Upaya ini mencontoh sejumlah negara maju yang berhasil menurunkan penyebaran Covid-19 dengan menegakkan kedisiplinan masyarakat. (tau/byu/syn/mia/wan)
Editor : izak-Indra Zakaria