JAKARTA–Desakan masyarakat agar vaksin Covid-19 digratiskan akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah memutuskan mencabut kebijakan vaksinasi mandiri yang membuat sebagian masyarakat harus mendapatkan vaksin secara berbayar.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, terkait program vaksinasi, pemerintah telah melakukan kalkulasi ulang terhadap keuangan negara. “Dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali,” ujarnya di Istana Merdeka Jakarta, (16/12).
Jokowi telah memerintahkan jajaran kabinet, lembaga negara, maupun pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi tahun depan. “Saya juga menginstruksikan dan memerintahkan kepada menteri keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini,” lanjutnya. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin Covid-19.
Selain itu, ada sedikit perubahan terkait prioritas vaksinasi. “Nanti saya yang akan menjadi penerima pertama, divaksin pertama kali,” tambahnya. Hal itu untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman. Yang jelas, meski nanti sudah ada vaksin, presiden meminta agar protokol kesehatan tetap diterapkan.
Sebelumnya, pemerintah mengambil kebijakan vaksin gratis hanya untuk 30 persen penduduk. Selebihnya harus melakukan vaksinasi mandiri. Kemudian, kebijakan tersebut berubah lagi baru-baru ini menjadi 50:50. Artinya, 50 persen gratis dan 50 persen berbayar. Kini, vaksinasi berbayar secara resmi dihapuskan dan seluruh masyarakat akan mendapatkan vaksinasi secara gratis.
Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, pihaknya sudah menghitung bahwa anggaran PEN tidak akan terserap 100 persen hingga akhir tahun ini. “Sebagian dana yang sisa akan kita gunakan tahun depan (untuk) program vaksinasi nasional, yang rencananya memerlukan dana cukup besar,” terangnya di kantor presiden, kemarin.
Hingga 14 Desember, realisasi PEN mencapai Rp 481,6 triliun atau 69,3 persen dari total anggaran Rp 695 triliun. Rencananya, ada realisasi untuk pembiayaan korporasi pada akhir tahun ini. Pagu yang dianggarkan bernilai Rp 61,22 triliun dan sampai 14 Desember lalu baru terealisasi Rp 8,15 triliun.
Kementerian Kesehatan merupakan kementerian teknis dalam vaksinasi ini. Sebelumnya, kementerian yang dipimpin oleh Terawan Agus Putranto itu telah menyusun buku petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi. Merujuk dari buku tersebut, ada dua skema yang dijalankan. Pertama, vaksin program pemerintah, lalu vaksin mandiri.
Vaksinasi program pemerintah memiliki sasaran 32.158.276 orang dengan rentang usia 18–59 tahun. Dengan jumlah tersebut, maka dibutuhkan 73.964.035 dosis. Selanjutnya, vaksin mandiri sasarannya 75.048.268 orang. Vaksinasi mandiri ini membutuhkan 172.611.016 dosis.
Terkait dengan pengumuman Presiden Joko Widodo, Kementerian Kesehatan sepertinya harus menata kembali petunjuk teknisnya. Jawa Pos menghubungi Juru Bicara Kemenkes untuk vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi. Menurut dia, untuk saat ini belum ada perubahan petunjuk teknis. “Ini masih baru ya pengumumannya, jadi kami matangkan dulu tindak lanjutnya,” ungkap dia melalui pesan singkat, kemarin.
Stafsus Kemenkes Alexander Ginting hanya menuturkan, vaksin semua untuk rakyat sesuai kriteria inklusi dan eksklusi.
Keputusan Presiden agar vaksin digratiskan mendapat tanggapan dan apresiasi dari kalangan legislatif. Terkhusus Komisi IX yang memang membidangi kesehatan. Anggota Komisi IX dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menyebutkan, pemerintah perlu memasang target dan setidaknya bisa memenuhi target pemberian vaksin kepada 70 persen masyarakat.
Untuk itu, dia mendorong agar pemerintah memperbaiki data penduduk yang diproyeksikan menerima vaksin gratis tersebut. “Termasuk keseimbangan persebaran vaksin. Paling tidak target 70 persen jumlah populasi harus dipenuhi,” ungkapnya kemarin.
Pengumuman bahwa vaksin akan digratiskan, menurut dia, menunjukkan keseriusan pemerintah memutus rantai persebaran Covid-19. Namun, niat tersebut juga harus dibarengi dengan prosedur yang transparan dan efektif.
Saleh mendorong agar berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan berkoordinasi sebaik mungkin. Antara Kementerian Dalam Negeri untuk data penerima vaksin, BPJS Kesehatan, Badan Pusat Statistik, Badan Kepegawaian Negara, TNI, dan Polri.
Dia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak gaduh dalam pemberian vaksin tersebut. Dengan digolkannya pemberian vaksin gratis, menurut Saleh, seharusnya tidak ada lagi masyarakat yang menolak vaksin Covid-19.
DUKUNGAN ANGGARAN
Ditemui terpisah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mendukung vaksin gratis bagi seluruh masyarakat. Banggar DPR merasa mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan alokasi anggaran APBN pada 2021. “Untuk menopang pelaksanaan program vaksinasi cegah Covid-19 dan sarana pendukungnya,” terang dia.
Said menjelaskan, pada APBN 2021, alokasi anggaran pengadaan vaksin Covid-19 sebesar Rp 18 triliun, anggaran vaksinasi sebesar Rp 3,7 triliun, dan Rp 1,3 triliun untuk pengadaan sarana dan prasarana penunjang vaksin dan vaksinasi. Jadi, total anggaran Rp 23 triliun.
Menurut dia, anggaran pengadaan vaksin Covid-19 masih sangat mungkin dinaikkan dari plafon pada APBN 2021 sebesar Rp 23 triliun. Berbagai alternatif anggaran bisa digunakan demi menjalankan mandat vaksin dan vaksinasi gratis untuk semua.
Misalnya, kata dia, dengan penggunaan dana cadangan APBN 2021. Terlebih, program vaksinasi tidak akan mungkin tuntas pada 2021, sehingga beban anggarannya dapat dipecah beberapa tahun. Dengan demikian, tidak ada dasar bagi pemerintah untuk berbisnis dengan rakyat dalam vaksinasi Covid-19.
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meninjau langsung proses simulasi vaksinasi Covid-19 di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, Jakarta, kemarin (16/12). Dalam kesempatan tersebut, Muhadjir mengaku telah menyaksikan langsung urutan dari prosedur yang harus dilalui untuk melaksanakan vaksinasi.
“Saya sangat mengapresiasi yang diinisiasi RSPI Sulianti Saroso,” ujarnya dalam keterangan resminya. Dia menekankan agar vaksinasi dilakukan secara hati-hati dan dipastikan keamanan serta kenyamanannya. Selain itu, faktor penyerta juga harus dipelajari secara saksama.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Kadir yang mendampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto meyakinkan bahwa pada saatnya nanti, vaksinasi akan berjalan aman sesuai prosedur. Pasalnya, para petugas dan nakes telah dibekali pelatihan khusus. “Namun, yang paling utama adalah edukasi kepada masyarakat,” katanya.
Pemerintah telah menyiapkan satu konsep komunikasi publik agar masyarakat mau dan siap divaksinasi. Sejumlah rumah sakit sudah mulai mengeluarkan brosur untuk vaksinasi saat ini. “Untuk sementara memang kita masih menunggu rekomendasi dari BPOM. Setelah itu akan ditentukan vaksin mana yang akan dipakai,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso Mohammad Syahril melaporkan, dari total 575 tenaga kesehatan (nakes) yang ada di RSPI Sulianti Saroso, sebanyak 375 orang masuk kriteria untuk divaksinasi. Mereka dipilih setelah dilakukan screening kesehatan dan dalam kondisi sehat, tidak hamil, serta tidak memiliki penyakit penyerta atau comorbid.
“Saat ini kami sudah membentuk panitia persiapan vaksinasi. Jadi bila vaksin datang insyaallah kami sudah siap,” ungkapnya. Dia berharap, proses vaksinasi berjalan lancar. Sehingga, bisa menambah imunitas bagi nakes yang sehari-hari berhadapan langsung dengan pasien. (byu/lyn/JPG/rom/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria