KEBIJAKAN Kaltim Steril rupanya ikut berdampak pada distribusi barang. Para pengusaha yang bergerak di bidang logistik terpaksa menahan muatan yang akan diangkut di gudang penyimpanan.
“Terjadi penumpukan di storage. Pada Jumat pengusaha tidak berani jalankan muatan karena banyak yang menahan tidak mengambil barang,” beber Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Kaltim, Faisal Tola, Jumat (12/2).
Faisal menyebut mendapat banyak keluhan dari pengusaha yang tergabung di ALFI Kaltim. Menurut para pengusaha, kebijakan itu membuat mereka harus mengeluarkan ongkos ekstra untuk membayar sewa ongkos gudang penyimpanan. “Otomatis dalam dua hari pelaksanaan barang banyak yang tidak bisa keluar gudang,” ucapnya.
Masalah lain timbul pada Senin. Distribusi yang terhambat pada akhir pekan menimbulkan kemacetan arus di awal pekan. Transportasi angkutan logistik pun membanjiri jalan-jalan untuk mengantarkan barang kepada pedagang. “Ketika dibuka pada Senin, di mana-mana macet,” kata dia.
Namun, di sisi lain, menurutnya, kebijakan ini sebaiknya benar-benar bisa menekan penyebaran pandemi Covid-19. Sebab, jika tidak, Kaltim Steril hanya akan memberikan kerugian yang tidak berarti bagi pengusaha. Sehingga, baik gubernur maupun kepala daerah di kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan itu dianggap menelurkan kebijakan yang sia-sia.
“Jika tidak (bisa menekan penyebaran Covid-19), ini kan kebijakan tidak populer. Jadi buat apa. Terus terang kami punya pandangan negatif soal kebijakan ini,” ujarnya.
Selama ini memang setiap kebijakan penanganan Covid-19 akan berdampak pada penurunan ekonomi. Tetapi pemerintah tidak bisa serta-merta mengeluarkan kebijakan yang semakin memberatkan pengusaha. Apalagi dalam prosesnya tidak melibatkan pengusaha sebagai penggerak ekonomi di daerah. “Sampai saat ini kami tak pernah dilibatkan dalam hal kebijakan yang menyangkut logistik,” ucapnya.
Kata dia, pemerintah mungkin punya alat ukur. Setidaknya, alat ukur itu bisa diketahui oleh pengusaha. Sebab, jika menurut pengusaha memang efektif dan bersifat sementara, maka mereka bisa mengalah.
“Akhirnya tugas saya sebagai ketua asosiasi yang menenangkan teman-teman. Karena jangan sampai pengusaha bertolak belakang dengan pemerintah, kalau begitu kan tidak akan maju,” sebutnya.
Kebijakan Kaltim Steril sebaiknya mengandung konsekuensi positif bagi penanganan Covid-19 dan harus menyeluruh diterapkan tanpa memilah sektor yang memang dianggap bisa menghambat penanganan pandemi. Sebab, dengan kebijakan ini, pengusaha belum memiliki alternatif untuk bisa meminimalisasi kerugian yang ditimbulkan.
“Logistik ini kan seperti air. Begitu ditahan ya menumpuk. Begitu keran dibuka ya ‘banjir’. Sementara kondisi jalan di Kaltim kan begini-begini saja,” ujarnya. (rdh/rom/k16)
Editor : izak-Indra Zakaria